NATUNA, POSMETRO.CO : DPRD Kabupaten Natuna menggelar rapat paripurna, dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah (RAPBD) tahun 2023.
Dalam Rapat Paripurna tersebut di sepakati bersama Anggaran APBD Natuna tahun 2023 sebesar Rp1.065.202.300.000, yang di tandai dengan penandatangan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna dan DPRD Kabupaten Natuna.
Ketua DPRD Kabupaten Natuna, Daeng Amhar selaku pimpinan rapat menyampaikan, bahwa rapat tersebut merupakan agenda lanjutan dari rapat sebelumnya yang dilaksanakan pada 25 November lalu.
“Rapat paripurna dengan agenda laporan Fraksi Fraksi terhadap rancangan peraturan daerah anggaran dan pendapatan belanja daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2023 di buka dan terbuka untuk umum,” ungkap Daeng Amhar saat membuka rapat paripurna.
Secara garis besar sebut Daeng Amhar, APBD menjadi dasar dalam pelaksanaan, pengawasan dan laporan kegiatan belanja daerah.
Dikatakan Daeng Amhar setelah kesepakatan ini disetujui, agar pemerintah daerah dapat secara optimal menggunakan APBD daerah, sehingga dapat menjadi langkah awal dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kemitraan yang sejajar antara pemerintah daerah dan DPRD harus sejalan dalam menjalankan otonomi daerah. Sehingga sinergitas ini perlu dijaga dalam menjalankan roda pemerintahan,” sebut Daeng Amhar.
Sementara itu, pendapat akhir masing masing fraksi-fraksi DPRD Natuna menyampaikan beberapa usulan anggaran APBD Tahun 2023.
Diantarnya, Fraksi Gerindra menyampaikan pandangannya terkait APBD daerah Kabupaten Natuna. Dalam laporan tersebut Fraksi Gerindra menyetujui keputusan sidang dengan beberapa catatan, Pemerintah Daerah Natuna agar dapat meningkatkan retribusi daerah sehingga dapat menjadi nilai tambah dalam pembangunan.
Kemudian meminta penambahan 2 kecamatan baru dapat menjadi langkah dalam pemerataan pembangunan ekonomi.
Serta Fokus pembangunan tidak hanya di pulau bunguran besar, namun dapat dilakukan merata di setiap kecamatan hingga ke desa desa.
Selanjut Fraksi Partai Golkar juga menyatakan sikap setuju, dengan beberapa hal yang juga menjadi catatan, agar pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran dengan efektif dan efisien.
Lalu, meminta pemerintah dapat membuat laporan yang accountable sehingga dapat menghindari penyelewengan. Serta lebih memberi perhatian kepada pulau pulau yang berada di luar pulau bunguran besar.
Selanjutnya meminta Pemerintah daerah dapat melaksanakan pemerataan pembangunan di masing masing kecamatan, sesuai dengan prioritas 1 dan 2 yang di sepakati dari Musrembang.
Fraksi PNR ( Pejuang Nurani Rakyat), juga menyampaikan sikap setuju dengan beberapa catatan bagi pemerintah daerah. Diantaranya, meminta pemerintah daerah Natuna, dapat fokus dalam pembangunan yang dapat membangun bidang perekonomian masyarakat, dan terus mencari strategi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
Selanjutnya Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional) juga menyampaikan sikap setuju, dengan beberapa catatan dan saran bagi pemerintah daerah yakni meminta pemerintah melibatkan DPRD dalam penyusunan Anggaran.
Kemudian, meminta untuk memperkuat fungsi pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaaan Anggaran agar lebih efisien dan efektif .
Selanjutnya Fraksi PPDN ( Partai Pemersatu Damainya Natuna) menyatakan sikap setuju, dengan beberapa catatan bagi pemerintah, seperti menyarankan pemerintah daerah agar kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan.
Meminta pemerataan pembangunan, sehingga tidak menjadi ketimpangan pembangunan. Serta memaksimalkan penerimaan retribusi yang belum terserap.
Terpisah, Bupati Natuna, Wan Siswandi dalam kesempatan tersebut menyampaikan pandangannya terhadap putusan rapat atas disahkanya Anggaran APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2023.
“Kami berterimakasih atas pandangan dan saran dari masing masing fraksi. Ini akan menjadi koreksi dan acuan bagi pemerintah untuk terus berbenah dalam menggerakan roda pemerintahan,” ungkap Wan Siswandi.
Lebih lanjut Wan Siswandi menyampaikan, dengan keterbatasan Anggaran pemerintah terus menggali potensi daerah baik di Bidang perikanan dan potensi lainnya, yang dapat menjadi tambahan pendapatan daerah.
Selain pembangunan fisik, tambah Wan Siswandi pemerintah daerah Natuna juga fokus pada pembangunan sumberdaya manusia, dengan beberapa kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk memberikan beasiswa kepada putera daerah.
Terkait penerimaan anggota Polri yang dilaksanakan khusus putera daerah Natuna, diharapkan usaha usaha ini menjadi peluang bagi putera daerah untuk mendapatkan peluang terbaik.
“Baik dalam pendidikan maupun peluang berkarir setelahnya,” kata Wan Siswandi. (maz)Â