BATAM, POSMETRO.CO: Kabupaten Lingga, Anambas, dan Natuna, menjadi target Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) Kepulauan Riau untuk dibentuk menjadi Dewan Pengurus Cabang (DPC) HIMNI.
Ketegasan ini disampaikan, Ketua DPD HIMNI Kepri Utusan Sarumaha, usai membuka rapat kerja daerah DPD HIMNI Kepri, di Harris Hotel, Batamcentre, Sabtu (26/11).
“Ini wacana kami ke depan. Kami akan menambahkan DPC di wilayah Kepri yang belum terjangkau seperti di Lingga, Anambas, dan Natuna. Saat ini kita masih mendata warga Nias yang ada di wilayah tersebut,” kata Utusan.
Ia mengatakan, dalam rakerda ini juga membahas agenda-agenda organisasi di masa depan. Tentunya dalam peningkatan pelayanan HIMNI Kepri kepada masyarakat dan pembahasan terkait sumber keuangan organisasi dan penetapan jadwal Musda HIMNI Kepri ke depan.
“Kami berharap HIMNI Kepri ini tidak redup tetapi semakin terang. Karena ini menjadi wadah pemersatu dan aspirasi masyarakat. Terang dalam melayani,” kata anggota Komisi I DPRD Kota Batam.
Selain itu, Utusan Sarumaha meminta agar masyarakat Nias di Kepri tertib administrasi kependudukan. Sehingga memudahkan mengurus dokumen-dokumen penting. Karena, diakuinya hal inilah yang menjadi kesulitan di saat kondisi dibutuhkan.
“Dalam pertemuan ini kami juga menghadirkan Kepala Dinas Kependudukan. Agar masyarakat Nias di Kepri tertib administrasi kependudukan. Karena ini memudahkan masyarakat Nias untuk mengurus sesuatu hal,” ucapnya.
Selain itu, HIMNI Kepri juga mempunyai program sosial di mana 300 masyarakat Nias di Kepri mendapat BPJS ketenagakerjaan informal, secara gratis. Iuran kedua BPJS tersebut dibayarkan HIMNI Kepri selama satu tahun ke depan. Ada dua jaminan yang dapat yakni jaminan kecelakaan dan kematian. Untuk iuran perbulannya Rp16.800.
“Kita sudah daftarkan kepada BPJS ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan apabila terjadi sesuatu hal,” jelas Utusan Sarumaha.
Untuk pembayaran BPJS ini dimulai dengan 1 Desember 2022 hingga 1 November 2023 mendatang. Jelas Utusan, bantuan ini diperuntukkan bagi warga Nias di Kepri yang tidak mampu membayar iuran BPJS dan belum mempunyai BPJS Ketenagakerjaan secara formal.
“Dari kuota 300 ini, kita bagi seluruh Kepri. Untuk Batam 200 selebihnya di DPC Pinang dan Karimun,” sebut Utusan Sarumaha.
Himni Kepri sengaja membuat program ini apabila terjadi sesuatu hal tidak lagi menjadi beban organisasi, DPD Himni ataupun pengurus-pengurus DPC. Tetapi bisa menjadi beban pemerintah.
“Sekaligus kita mendukung program pemerintah pusat ataupun daerah,” katanya.
Tampak hadir Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Batam Suleman Nababan, anggota DPD RI daerah pemilihan (dapil) Kepri, Haripinto Tanuwidjaja, Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Lik Khai. Beberapa anggota dewan lainnya, Budi Mardianto, Tan A Tie dan Siti Nurlailah.
Sementara, Sekretaris Jendral (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Pdt Otoli Zebua, sangat mengapresiasikan program kerja yang telah dilakukan HIMNI Kepri selama ini. Karena, kekompakan yang dibina menjadi himpunan ini besar dan menjalin mitra pemerintah daerah.
“Kami sangat mendukung program-program kerja yang telah dilakukan HIMNI Kepri. Seperti mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan bagi warga Nias yang ditinggal di Kepri dan program lainnya. Kami berharap HIMNI Kepri tetap menjaga kekompakan,” pungkasnya. (hbb)