POSMETRO.CO Metro Kepri

Ansar dan Marlin Fokuslah Jadi Negarawan

>>>Metro Forum Bersama Dr. Richard Hamonangan Pasaribu, Anggota DPD RI

PERJUANGAN Richard Haonangan Pasaribu untuk mendorong disahkannya RUU Daerah Kepulauan terus berlanjut. Dia yakinkan, di tahun 2023 nanti, ini akan terus disuarakannya demi kemajuan.

Tentunya sebagai wakil dari Kepri, RUU ini menurutnya akan memberikan dampak yang besar untuk daerah yang diwakilinya.

Rabu  (16/11) sore, Tim POSMETRO mendapatkan kehormatan bisa berdiskusi langsung dengannya di acara Metro Forum.

Tentu tak hanya soal RUU ini saja, yang menjadi fokus Richard sebagai perwakilan daerah dari Kepri di pusat. Berbagai permasalahan juga dibahas dalam diskusi sore itu.

Mulai dari permasalahan pengangguran, bahkan sampai hubungan Gubernur Ansar Ahmad dan Wakilnya Marlin Agustina Rudi, menjadi bincang-bicang hangat dalam diskusi itu. Berikut petikan diskusi yang dipimpin oleh Direktur Posmetro Haryanto:

Karena ini sangat ditunggu tunggu oleh masyarakat Kepri, sudah sejauh manakah RUU tentang daerah kepulauan di bahas?

Khusus membahas masalah tupoksi masalah DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Jika dipertanyakan soal RUU daerah kepulauan, sebenarnya sudah 17 tahunya hal ini dibahas, kita angkat.

Tapi masih mentok di kamar sebelah (DPR). Sekarang juga masih mentok di pemerintahan. Sebetulnya, sekitar tahun 2020, sekitar bulan September atau Oktober. Sudah ada Surpres (Surat Presiden) mengenai tindak lanjut tentang RUU Daerah Kepulauan.

Ini menarik sekali. Saya lihat Bapak Presiden Jokowi sangat visioner ya. Hal apa yang bisa mengangkat bangsa dan negara ini, melalui RUU atau kebijakan pemerintah selanjutnya, sangat terbuka. Tidak ada pemikiran yang macam-macam.

Itu yang saya lihat dari Bapak Presiden kita. Tetapi sayang sekali, pembantu-pembantunya di dalam kabinet tidak melihat bahwa, RUU Kepulauan ini populer atau menarik.

Contohnya di dalam keuangan negara, dianggap bisa berdampak pada pengeluaran tambahan. Jadi beban. Di lembaga kementrian yang lain, misalnya dianggap bisa mengganggu kewenangan. Terus di dalam Kemendagri juga berpolemik. Kenapa harus ada daerah kepulauan.

Padahal negara kita cirinya kan kepulauan, tapi tidak ada daerah yang kepulauan. Ini jadi polemik. Jadi saya lihat, ini fenomena menarik sekali. Selama berpuluh-puluh tahun terjadi di Indonesia.

Kalau negara maju, intinya bagaimana penyelesaian masalah. Tapi kita ini sering kali terpancing dengan mempermasalahkan pemecahan. Itu saya lihat seperti ini.

Padahal tujuannya jelas. Sering disampaikan dalam forum-forum, dalam pertemuan-pertemuan yang membahas masalah daerah kepulauan, sayangnya pada saat pertemuan tidak datang mentri-mentri. Yang datang, deputi. Malah ada yang direkturnya. Tapi intinya begini. Bayangkan, kalau sejak lima puluh tahun yang lalu berpikir tentang daerah kepulauan, sejak 1972. Pemerintah mengatakan, kita harus arahkan skema besar bangsa ini untuk memperhatikan daerah kepulauan.

Sekarang ada sembilan daerah kepulauan. Dengan 86 kabupaten kota, tambah lagi yang lain.

Luas daerah kepulauan di Indonesia ada 40 persen. Penduduk 9 persen saja. Kepri, Bangka Belitung, NTB, NTT, Sulteng, Sulut, Maluku, Maluku Utara. Mau ditambah yang baru Kaltara.

Artinya begini, kalau konsisten dari tahun 1972, sudah 50 tahun dikasih pengembangan untuk daerah kepulauan, mungkin tidak sampai Rp2.000 triliun atau Rp1.000 triliun lebih, sudah diinvestasikan pemerintah pusat ke daerah kepulauan.

Tapi hasilnya, selain PAD, saya yakin APBN tahun 2022 tidak Rp3.000 triliun, tapi Rp5.000 triliun. Saya yakinitu. Dari pemberdayaan pulau-pulau. Kemaritiman.

Kekayaan laut, industri dll. Bayangkan kalau APBN Rp5.000 triliun bagaiamana? Sejahterah kita. Tapi gagal. Cuma teori. Pemerintah cuma berpikir Indonesia ini cuma lima besar. Yaitu, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Papua. Terus kepulauan nanti dulu. Dianggap daerah pinggir yang tidak terlalu prioritas.

Coba kalau diprioritaskan, jadi skema besar bangsa ini. Hasilnya pasti luar biasa. Contohnya, Batam ini sudah nganggur lama kosong tidak ada pelabuhan. Cuma ada di Batuampar. Paling cuma seratus ribu atau dua ratus ribu teus. Sedangkan Mahatir (mantan PM Malaysia) sudah bangun di Tanjung Pelepas tahun 1997. Satu juta teus.

Naik sampai hari ini sudah 11 juta teus. Belum lagi aktifitas di pulau-pulau ini. Mulai dari transportasi dan pariwisatanya. PAD daerah pasti naik. Jadi untuk berdebat atau berkomunikasi soal ini, pemerintah belum ngeh. Mengerti. Jadi komunikasi yang kurang.

Intinya saya sebagai DPD wakil dari Kepri berjuang terus. Melalui berbagai media. Dan yang lainya. Saya selalu saya sampaikan. Sekarang sudah ada di rekan-rekan DPR, cuma belum ada Panmusnya. Belum jalan. Tahun 2022 mandek. Ini tahun 2023 akan dikejar lagi.

Apakah ini mandek bukan karena inisiatif dari DPD, sehingga proses politiknya terhambat?

Terus terang DPD masih perlu berjuang lebih kencang lagi. Masih di dalam pemikiran wawasan . Daerah kepiulauan perlu dipikirkan untuk devisa. Dan untuk PAD pun masti ada. APBN sekarang bisa tiga ribu tirliun, dengan daerah kepulauan bisa lima ribu triliun. Yang ini terus saya sampaikan ke pemerintah pusat. Tapi pemerintah masih berpikir lama.

Tapi kan jadi, sangat kasihan melihat masyarakat kepulauan. Terkesan termarjinalkan. Dari teknologi saja, pasti ketinggalan. Belum lagi masalah ekonomi, pendidikan. Mestinya jadi perhatian serius oleh pemerintah. Termasuk wakil di DPR RI. Ini termasuk hal penting. Jangan samapai ada yang maju, ada yang terbelakang.

Kalau tidak segera disahkan, yang terjadi ketidak adilan?

Dulu Jawa. Lalu barat dan timur. Kalau Kota dan desa. Sekarang mungkin stepnya darat dan pulau. Sekarang, kontinental dan kepulauan.

Sejauh mana sih sudah perjuangan itu? Saat ini kesan kita, DPD ini seolah tidak ada “taringnya”. Terkesan sebagai pelengkap. Apa ada desakan dari DPD untuk mengamandemen kewenangan DPD?

Sejak 2004, mulai DPD pertama, keras. 2009 agak keras. 2014 agak cincai lah. jangan terlalu keras, tetapi lebih mencoba memasukkan misi pelan-pelan. Jadi intinya, inikan ego. Secara lahiriyah manusia punya yang namanya egoisme. DPR RI sudah eksis ada sejak merdeka sampai hari ini. Kalau ada hadir DPD RI ini kan baru, pasti berat. Tetapi ada khususan dari DPD RI. DPD ini perwakilan daerah, contoh saya tidak tahu apa yang terjadi di kampung kelahiran saya, di Samosir.

Tapi sebagai wakil Kepri saya tahu Kepri. Begitu saya jadi DPD RI saya fokus bicara Kepri, Kepri, Kepri. Saya tahu karena saya wakil dari Kepri. Tapi kalau DPR RI lain. Mereka konsepnya bukan daeah, Tapi nasional. Jadi tak bisa fokus. Jadi peranan DPD ini sangat dibutuhkan, demi membicarakan daerah ke pusat.

Pemerintahan yang benar dan rakyat yang benar itukan daerah. Mari kita bicara soal pusat; kementrian misalnya cuma tanah 2.000 dengan gedung berapap uluh lantai. Cuma itu. Sisanya kan milik DKI. Jadi pusat itu apa sih? Sebetulnya yang penting itukan daerah. Kalau daerah makmur, pusat juga makmur. Tapi cara berpikirnya lain.

Arogansi pusat itu pasti adalah. Saya pernah sampaikan, wahai pejabat pusat mari kita data. Semua itu, bekas orang daerah. Lahir di daerah. Berkarir di daerah. Lalu ditarik ke pusat. Lalu lupa. Ini fenomena. Misalnya ada pejabat Kepri. Lalu ditarik ke pusat di kementrian. Lalu dia lupa akan Kepri. Kenapa, karena pusat itu konsepnya nasional. Tak bisa pilah-pilah. yang bisa memilah milah itu anggota DPD RI. Tentu saja masukan dari pemerintah daerah. Masyarakat. Kita rangkum, kita sampaikan ke kementrian. Secara kedaerahan sangat potensial. Cuma memang, belum terbuka. Sudah 20 tahun berjuang.

Tapi soal RUU kepulauan tadi di Prolegnas (Program Legislasi Nasional) sudah masuk?

Sudah masuk tahun 2022, tapi masih terendam. Kita mau soronglagi di tahun 2023. Sempat DPD dari komite kita. Kita sorong dulu RUU yang lain. Tapi saya katakan jangan. Tetap harus kita gas terus.

Tapi kalau dari gerakan masyarkat bisa tidak mendorong untuk menggolkan RUU kepulauan ini, terus untuk diproses dan disahkan?

Bisa saja. Secara hardcore misalnya. Setiap provinsi kirim orang. Itu bagus. Tapi biayanya yang besar. Ya ini mungkin plan B lah ya. Memang pendekatan secara politis ke DPR RI juga lagi berjalan. Ya kita berjuang terus. Tapi kementrian ini yang mungkin belum mendukung.

Tapi seperti yang Anda singgung masalah pelabuhan di awal tadi, sebenarnya bisa dilakukan tanpa harus menunggu RUU Kepulauan. Seperti apa yang mesti dilakukan pemerintah?

Sudah saya utarakan terus. Makanya sempat Pak Menko LBP datang melihat di Batam. Ini memang lebih ke pusat soal kebijakan ini. Sekarang ini persoalan Kepri, mungkin masalah pengangguran. Di Batam sangat tinggi.

 

Kemarin ada job fair yang dibutuhkan seribu. Tapu yang mendaftara ada 12 ribu. Melihat sepeti ini, apa yang bisa diberi masukan kepada pemerintah daerah?

Melihat ini, ini memang dampak nasional dan global. Di Batam ini kan industri. Sudah mulai hidup setelah masa covid. Kita hidupkan lah lagi image bagus Batam ini. Sehingga investor jadi mau lagi untuk menanam investasi di Batam. Bukannya hengkang, tapi harus datang. Ini juga dampak covid di pariwisata. Ini sudah mulai pelan-pelan hidup lagi. Batam ini bisa mendatangkan lima juti turis. Yang puluhan juta ke datang ke Singapura bisa ditarik juga berkunjung ke Batam.

Bikin visit Batam, tapi jangan dipampang di Batam. Ya dipajang di Singapura, di bikin di bus, di gedung gedung, di aplikasi-aplikasi digital. Pemko harus serius soal ini. Perhatikan soal kebersihan, pelayanan. Bina semua yang berkaitan dengan pariwisata.

Kami kutip dari Ombusmen Kepri. Dari 2019 menerima 1.270 laporan masyarkat. dari 1.200 lebih, 18 persen, soal agraria. Terkait administrasi lahan, perpanjangan alokasi lahan, lambatnya pengurusan surat-surat, dan tumpang tindih alokasi lahan. DPD punya peran, soal agraria?

Sebetulnya maslah normatif seluruh Indonesia. Tapi khusus Batam ya, tanggung jawab ini ke BP Batam, ke Walikota. exoffsio. Ini PR penting. Jangan sampai berdampak ke kondusifitas perekonomian, investasi. Dipercanggihlah database, soal IT. SDM harus profesional. Jangan pakai gaya lama: kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Ini pungli namanya. Mudah mudahan sekarang sudah tidak lagi. Sinergi antgara DPD dan pemerintah daerah ini kan harus baik.

Pertanyaan kami, mungkin Anda sudah tahu yang tejradi di Kepri. Soal hubungan gubernur dan wakil gubernur yang disebut tidak harmonis. Karena DPD bukan dari partai politik dan juga berkaitan dengan memperjuangkan Kepri ke pusat, seperti apa mestinya kepala daerah ini? Sebagai masyarakat kami tidak ingin pimpinannya tidak harmonis. Bagaimana mau membangun Kepri, jika kedua kepala daerahnya tidak harmonis? Seperti apa Anda melihat situasi ini?

Pertanyaan menarik ini. Saya tidak bisa masuk ke hal politik. Tentu saja kita dirugikan lah. Kalau ada satu kinerja tidak dijalankan sayang sekali. Tapi kalau bicara politis ini kembali ke hati masing-masing manusia. Kita tidak bisa ikut campur. Intinya secara normatif, bangunlah Kepri melalui pemerintah Kepri. Secara produktif kalau ada hal-hal yang bisa diperdayakan untuk Kepri, kerjasama lah.

Gubenur dan Wakil Gubernur harus kerja sama. Apapun juga demi masyarakat. Tapi fenomena ini (gubernur dan wakil gubernur tidak harmonis) selalu terjadi. Saya punya kawan DPD RI, yang dulu wakil bupati. Kok mau? katanya lebih enak jadi DPD Ri. Karena katanya, jadi wakil bupati tidak berperan juga. Wah berarti ini kan fenomena. Dimana-mana.

Jadi masing-masing egonya harus diturunkan? Kalau seorang negarawan itu kan mestinya lebih mementingkan masyarakat banyak.

Tidak usaha kesitulah. Saya lihat diri saya sendiri. Menjadi anggota DPD RI, saya berjanji akan mementingkan bangsa dan negara, tidak pribadi, golongan dan kelompok. Ini saya ingat terus. Ini janji saya. Kalau ada hal-hal yang bisa ngangkat Kepri saya lakukan. Karena ini sumpah janji. Itu saya, Kalau orang lain ya urusan orang lainlah.

Tapikan mestinya semua di pemerintahan harus seperti itu, sudah ada sumpah dan janji?

Kalau semua seperti itu, otomatis, Indonesia sudah lebih jauh dari Malaysia. Anda sebagai perwkilan daerah yang berjuang dipusat untuk pembangunan dan kemajuan Kepri.

Ada pesan untuk pemimpin daerah kita agar harmonis ?

Fokuslah jadi negarawan. Angkatlah bangsa dan negara ini. fokus dan fokus.***