KEPRI, PM: Demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau, DPRD Kepri berkomitmen menggesa pembentukan Tim Investasi Daerah. Ini dilakukan untuk mendongkrak realisasi investasi Kepri, agar kembali masuk ke 10 besar nasional.
“Pembentukan tim ini merupakan prioritas, karena untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mendorong kesejahteraan masyarakat,” kata Ketua Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin di Batam Centre, Kamis (10/11).
Tim Investasi Daerah ini diketuai Gubernur Kepri dan 14 kepala dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan investasi. “Dengan keberadaan tim investasi daerah ini akan menyatukan OPD yang sebelumnya belum bersatu. Lalu, ada wadah untuk menyampaikan pendapat mereka terkait investasi tergantung dari skala masing-masing,” ujarnya.
Tim Investasi Daerah ini akan kaya dengan opini dan pendapat, yang mengarah pada kesempatan untuk mendapatkan investasi lebih tinggi lagi. “Jadi nanti, tiap hari ada 1 orang dari masing-masing perwakilan OPD, sampaikan pendapatnya kira-kira apa investasi yang tepat untuk di Kepri. Di Kepri sendiri banyak laut, tetapi industri kelautan dan perikanan, baik pengolahan dan budidaya tidak jalan,” tuturnya.
Ia sangat menyayangkan dengan segala potensi dan kekhususan yang dimilikinya, Kepri terlempar dari 10 besar provinsi dengan realisasi investasi terbesar tahun ini.
“Ini sangat disayangkan, karena Kepri memiliki posisi strategis luar biasa, dekat dengan sejumlah negara, dan bisa jadi hub Indonesia, tapi mengapa bisa terlempar,” katanya lagi.
Menurut Wahyu, banyak kewenangan perizinan yang seharusnya berada di daerah, tapi malah masih berada di pusat. “Aturan-aturan yang sekarang ini adanya di pusat, tapi seandainya di daerah bisa kompak, baik itu tokoh masyarakat dan pemegang regulasi, tentu pemerintah pusat akan berikan kewenangan tersebut, ada diskresi khusus nantinya. Kami akan berupaya agar Kepri kembali ke 10 besar,” tuturnya.
Selain itu, Wahyu juga mengatakan penyebab mandeknya investasi di Kepri ini memang terkait regulasi, misalnya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang banyak ditentang masyarakat.
Ia juga menyoroti kinerja Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam dalam mencari investasi. Seperti yang diketahui, berbicara investasi Kepri tentu tidak lepas dari Batam. Batam menyumbang 70-80 persen investasi untuk Kepri.
“BP Batam dan Pemko Batam memang terus mencari investor masuk, tapi cukup alami keterlambatan. Ini sangat disayangkan. Selain itu, polemik status lahan juga sangat mengganggu. Seharusnya tidak seperti itu, karena di negara-negara lain, regulasi cukup memudahkan investasi masuk,” ungkapnya.
Wahyu berharap pembentukan Tim Investasi Daerah bisa dipercepat. Tapi untuk itu, perlu menyatukan visi dan misi untuk berada dalam 1 wadah. “OPD teknis, perizinan, kepala daerah, serta tim marketing yang bisa jual investasi daerah di Kepri. Mereka bisa kolaborasi, jadi percepatan pertumbuhan ekonomi, industri padat karya tercipta, sehingga pengangguran bisa dikurangi,” tuturnya.***