BATAM, POSMETRO.CO: Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad menilai Dewan Pendidikan merupakan mitra strategis pemerintah dalam melahirkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya untuk pengembangan pendidikan di daerah. Ketegasan tersebut, disampaikannya terkait DPRD Kota Batam yang menyoroti kinerja Dewan Pendidikan selama ini.
Menurutnya, penilaian dari DPRD Batam sebagai bentuk dari harapan masyarakat agar ada evaluasi dan menjadi lebih baik lagi.
“Saya pikir itu bermakna ada harapan untuk meningkatkan kinerjanya. Mudah-mudahan ada evaluasi dan menjadi lebih baik. Sisi lain saran dan masukan itu bisa jadi penguatan,” tegas Amsakar, Rabu (9/11).
Jelasnya, penilaian itu merupakan hal yang wajar dan bertujuan untuk memperbaiki kinerja Dewan Pendidikan Batam. Ia mengaku, baru mendengar kabar tersebut dari pemberitaan hari ini. Ia menjelaskan, Dewan Pendidikan merupakan perpanjangan tangan masyarakat untuk mengkomunikasikan hal-hal yang diperlukan di bidang pendidikan.
“Untuk penilaian itu, saya pikir DPRD lah yang berhak menilai. Dewan Pendidikan ini perpanjangan tangan masyarakat,” ujar Amsakar.
Amsakar berharap evaluasi yang dilakukan ke depannya Dewan Pendidikan bisa lebih meningkatkan kinerja yang bisa membangun kooordinasi yang lebih intens dengana jajaran pendidikan dan stakeholder lainnya. Selain itu, Dewan Pendidikan bisa menjawab aspirasi-aspirasi yang berkembang di masyarakat.
“Jadi soal bagaimana penilaiannya itu apa parameternya yang paling penting menjawab adalah rekan-rekan (DPRD) yang melakukan penilaian. Tapi kalau saya misalnya diberikan penilaian negatif tentang satu hal itu, bagaimana bisa melakukan perubahan. Karena kita ini kan tidak hidup di dunia kita sendiri. Kita perlu mendengar banyak pandangan dari orang-orang, baik itu satu sisi yang lain,” katanya.
Kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam meminta Dewan Pendidikan Batam dievaluasi total karena tak berprestasi. Ketegasan itu disampaikan, anggota Komisi IV DPRD Batam, Udin P Sihaloho. Ia mengakui tidak ada hal yang spesial pada kinerja Dewan Pendidikan Batam selama ini.
Menurutnya, anggaran Dewan Pendidikan Batam yang mencapai Rp500 juta kemarin terbuang sia-sia. Bahkan, anggaran tersebut terindikasi digunakan untuk kepentingan kampanye.
“Ini yang kami minta kejelasan. Sampai sekarang kami tidak melihat apa yang sudah diperbuat Dewan Pendidikan terhadap pendidikan di Batam,” tegasnya.
Ia meminta agar Dewan Pendidikan Batam dievaluasi total. Pilihan anggota Dewan Pendidikan harus benar-benar selektif serta tak terafiliasi dengan kegiatan maupun partai politik.
Selain itu, ia meminta agar DPRD Kota Batam dilibatkan dalam proses seleksi yang kini telah dimulai seperti menjadi bagian dari anggota Panitia Seleksi (Pansel) yang telah diterima.
“Kami inginnya orang terpilih nanti benar-benar peduli terhadap dunia pendidikan. Mereka yang kemarin menjabat itu ada yang fokus di politik,” terang Udin. (hbb)