POSMETRO.CO Metro Kepri Batam

Riuh Sangketa Lahan Warga di Sei Nayon

Kawasan Sei Nayon yang bermasalah.

>>>Berharap Ganti Rugi dam Pencabutan Pagar Pembatas

BATAM, POSMETRO.CO : Pagar yang menutupi perkarangan permukiman di Kavling Sei Nayon, Kecamatan Bengkong, membuat resah warga.

Mereka pun meminta pagar tersebut dicabut, dan menuntut kepastian dari janji PT Harmoni Mas, yang akan mengganti rugi beberapa hektar lahan yang telah dipatok oleh perusahaan tersebut.

Kejadian tumpang tindih bermula, ketika warga sedang melakukan pematangan lahan di depan area permukiman mereka, untuk membangun Kavling Siap Bangun (KSB).

Sebelumnya, lahan seluas dua hektar yang digarap oleh warga tidak masuk dalam batas patok dari PT Harmoni Mas.

Namun, pada tahun 2015 pihak perusahaan mengklaim, sebagia lahan yang digarap oleh warga merupakan milik perusahaan.

Pihak perusahaan meminta pekerjaan untuk dihentikan selama sebulan. Setelah itu, tokoh masyarakat setempat bertemu dengan pihak PT Harmoni Mas. Mewakili aspirasi dari warga yang meminta ganti rugi atas klaim lahan tersebut.

Tokoh masyarakat setempat R.S Siahaan menuturkan, Selama dua minggu tanpa aktivitas warga, PT Harmoni Mas langsung melakukan penimbunan seluas lahan yang mereka miliki.

PL milik PT Harmoni Mas dialokasikan pada tahun 2003, dan sudah 10 tahun lahan ini tidur tanpa ada aktivitas pematangan.

“Setelah dilakukan pengukuran lahan oleh pihak perusahaan PT Harmoni Mas, didapati titik batas lokasi lahan PT Harmoni Mas. Hasil kesepakatan kedua belah pihak, pada saat itu kami meminta berita acara dilengkapi dengan kop surat PT Harmoni Mas, bahwa yang dibangun oleh warga saat ini tidak masuk lahan PT Harmoni Mas,” ujar pria yang akrab disapa Tiras tersebut.

Tiras juga menjelaskan, Berdasarkan batas yang telah diberikan ini, warga kembali melanjutkan penimbunan hingga terbangun deretan ruko dan pemukiman warga dengan total keseluruhan sekitar 106 kavling di atas lahan tersebut.

Selang satu tahun, tepatnya pada tahun 2016, setelah warga membangun lahan tersebut, pihak PT Harmoni Mas kembali melakukan pengukuran lahan hingga berujung pada protes dan penolakan warga.

“Kami kembali dipanggil oleh pemilik PT Harmoni Mas. Mereka mengatakan bahwa kesalahan pengukuran lahan murni dari pihak PT Harmoni Mas, dan mereka tetap bersikeras menarik lahan yang telah dibangun warga saat ini,” tegasnya.

Tiras menyebut, karena tidak ingin timbul keributan, pada akhirnya warga merelakan lahan yang telah dibangun itu ditarik kembali oleh pihak PT Harmoni Mas, dengan catatan diganti rugi.

“Kami meminta surat pernyataan kepada pihak PT Harmoni Mas, bahwa mereka siap mengganti rugi penimbunan dan bangunan sesuai kondisi fisik,” jelasnya.

Tiras juga mengatakan, Setelah pihaknya bertemu dengan Pimpinan PT Harmoni Mas. Pihak perusahan bersedia mengganti rugi atas lahan yang telah mereka klaim. Dalam surat keputusan bersama yang ditanda tangani kedua belah pihak, tersebut terdapat beberapa poin.

“Dalam surat keputusan bersama  yang telah di tanda tangani oleh kedua belah pihak terdapat beberapa poin. Seperti pihak PT Harmoni Mas bersedia mengganti biaya penimbunan, dan bangunan dilahan tersebut. Dan pihak warga bersedia menghentikan pekerjaannya. Namun hingga saat ini kesepakatan tersebut belum dipenuhi, seolah telah dikangkangi oleh PT Harmoni Mas,” ungkapnya.

Padahal, dalam surat keputusan bersama yang disaksikan langsung oleh instansi terkait itu, telah disepakati bahwa sebelum diganti rugi tidak boleh adanya aktivitas yang dilakukan oleh pihak perusahaan.

Tiras menegaskan, justrus Keputusan surat bersama itu bertolak belakang, PT Harmoni Mas justru melakukan pemagaran  sebelum ganti rugi hingga mematik keresahan di lingkungan warga Kaveling Sei Nayon.

“Kalau memang pihak PT Harmoni Mas tidak mampu membayar lahan ini, biarlah kami bayar lahan ini dengan kemampuan kami. Karena apapun ceritanya, ini murni kesalahan perusahaan bukan kami. Lokasi lahan yang ditimbun warga pada saat itu seluas du hektar dan disepakati oleh pihak PT Harmoni Mas, untuk dibangun permukiman warga seluas 1,2 hektare. Kami tidak perlu dibenturkan sama preman. Cukup, dibayar saja ganti rugi itu kepada kami. Pemerintah jangan tutup mata dalam permasalahan ini, jangan kami masyarakat kecil selalu jadi korban,” tutupnya.

Sementara, perwakilan dari management PT Harmoni Mas, Darmoyo menuturkan, pihaknya telah memiliki dokumen lengkap terkait lahan tersebut.

Namun, perihal janji ganti rugi yang diajukan oleh warga, pihaknya telah memberi kesempatan. Lalu, warga tidak bisa menunjukkan siapa pemilik bangunan dan lahan yang akan diganti rugi tersebut.

“Kami bukannya tidak mau mengganti rugi, sebelumnya kami sudah memberikan kesempatan. Namun mereka tidak bisa memberikan data yang jelas warga mana yang  memiliki bangunan tersebut untuk diganti rugi. Tentunya, kami sebagai perusahaan tidak bisa menerima data yang fiktif. Jika mereka bisa memberikan hal tersebut, kami akan menggantinya sesuai dengan aturan Perka tahun 2018,” ungkapnya, Rabu (09/11/2022).

Lanjut Darmoyo, selain meminta ganti rugi lahan, warga juga meminta pihaknya mencopot pagar batas lahan milik perusahaan. Pihaknya sengaja memasang pagar tersebut untuk menutup lahan miliknya, agar tidak dimasuki oleh sembarangan yang ingin membuat aktifitas diatasnya.

“Jika warga meminta pagar dicopot silahkan. Namun kami hanya perlu menjaga apa yang telah menjadi milik kami. Agar tidak ada aktivitas lain diatasnya, tentunya kami akan menjaga hal tersebut. Selain itu, kami justru memberikan akses dan tidak menutup jalan masuk warga ke perumahannya,” jelasnya. (dye)