Sahmadin DPRD Kepri: Pemerintah Kota dan Provinsi Harus Bersinergi

    spot_img

    Baca juga

    Bentrok Berdarah di Kos-kosan Bengkong Indah

    BATAM, POSMETRO: Tersinggung dituduh selingkuh dengan pacar temannya, Satria...

    Ansar Melepas Jalan Santai Ilunisda Tanjungpinang

    KEPRI, POSMETRO: Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad yang...

    Gubernur Ansar dan Alumni SMAN 2 Tanjungpinang Rayakan Persaudaraan di Reuni Akbar

    KEPRI, POSMETRO: Ikatan Alumni SMAN 2 Tanjungpinang (ILUNISDA) menggelar...
    spot_img

    Share

    KEPRI, PM: Pemerataan pembangunan di Kepri diakui Anggota Komisi 3 DPRD Kepri, Sahmadin Sinaga, mamang cenderung sulit. Geografis Kepri yang berupa kepulauan ini menjadi kendala untuk pembangunan, dengan resiko biaya yang lebih besar.

    “Agak sulit dalam rangka pembangunan di provinsi kepri ini. 96 laut, 4 persen daratan. Kita terkendala di transportasi. Di akses. Biaya tinggi. untuk menjangkau daerah-daerah,” ujarnya menjelaskan.

    Sahmadi mencontohkan Kabupaten Anambas. Menurutnya, hanya bisa tiga kali seminggu, untuk menuju ke sana dari Batam misalnya. “Waktunya tertentu, pesawat ke sana juga cuma satu. Selesai itu, di sana juga harus naik kapal lagi. Jadi terkadang habis di waktu. Hanya beberapa kota/kabupaten yang mudah aksesnya. Sepeerti di Batam, Karimun, Bintan, Pinang. Apalagi Batam yang sangat banyak perhatiannya dan kemunkinan mendapatkan anggaran pembangunan, mulai Pemko Batam, BP Batam, Provinsi dan juga pusat,” ujarnya.

    Jelas saja menurut Sahmadin, saat menghadapi keinginan masyarakat yang banyak dengan kewenangan DPRD yang juga terbatas ini sangat sulit.

    “Jadi untuk membangun Kepri ini, kepentingan pemerintahan kota dan kepentingan pemerintah provinsi ini memang harus bersinergi,” ujarnya.

    Salah satu contoh soal pembangunan Jembatan Babin. Sejauh mana progres pembangunan jembatan tersebut. Bahkan sebagian masyarakat, menyebut ini hanya komoditas politik, yang selalu dijadikan jualan seorang calon pemimpin daerah saat akan bertarung di pemilu.

    “Ini Bukan komoditas politik. Tak segampang itu membangun jembatan di laut. Pertama kontribusi pusat. Ada kontribusi daerah untuk pembebasan lahan. Kemudian pusat tidak juga gampang menyetujui itu. Kalau di bangun jembatan, daerah juga mesti jelas merencanakan apa yang efeknya secara ekonomi. Apa yang bisa direcanakan pemerintah daerah menghasilkan hal positif terkait pembangunan jembatan itu. Ini yang harus bisa dijelaskan, tentulah dengan kajian kajian dan data-data yang jelas. Sebenarnya ini memang butuh proses. Karena bukan anggaran kecil,” tuturnya saat diskusi bersama POSMETRO.(***)