KEPRI, PM: Saat dilantik, Presiden RI menjelaskan, sudah saatnya kita tidak membelakangi laut. Tapi harus menghadap laut. Kepri yang 96 persen lautan mestinya potensi. Tapi faktanya ini tidak dimanfaatkan.
“Apa potensi dari laut yang paling simple, yaitu ikan. Kalau kita belum punya kapal besar, kan bisa kerja sama dengan swasta. Misalnya datangkan investor X yang bisa mengelola ikan di laut kita ini. Bisa langsung diproduksi sampai langsung ekspor,” tutur Sahat Sianturi, Anggota DPRD Kepri dari Komisi 2, saat berdialog dengan Tim POSMETRO beberapa waktu lalu.
Dijelaskannya, dengan memanfaatkan potensi laut ini, salah satunya dengan cara menyiapkan perangkat di perbatasan Natuna.
“Jadi benar-benar memanfaatkan. Contoh seperti Angkatan Laut yang menjaga perbatasan laut, sekaligus untuk menjaga potensi untuk pendapatan daerah. Jadi nelayan juga bisa hidup, bisa langsung disana. Ya mungkin anggaran kita tidak mampu, tapi kita bisa mengundang investor untuk itu, agar benar benar bisa memanfaatkan wilayah laut kita. Karena ikan ini tak ada habis habisnya. Dari pada nambang gas, lebih bagus nambang ikan,” paparnya menegaskan.
Dijelaskan Sahat, ide-ide konsep ini sepernah sudah pernah ditawarkan kepada pemerintaha. “Pernah kita tawarkan dan berdiskusi soal ini. Tapi pertanyaannya, apakah mentok di dinas itu saja atau sudah disampaikan ke gubernur atau ke yang lebih tinggi, ini yang belum tahu. Misalnya bisa menyampaikan ke Pak Menko Luhut. Dari pada ikan itu sering dicuri vietnam, China. Mending bikin sekalian produksi di perbatasan sana,” ujarnya lagi.
Dikatakan politisi PDIP ini, jika untuk pendapatan sudah ada nomenklaturnya. Jadi ada retribusi, pajak daerah, ada dari pusat. Itu sudah ada takarannya. Di situ memang butuh lobi dan perjuangan untuk menjelaskan ke pusat. “Kalau target penerimaan tadi sudah mentok juga rasanya. Contoh seperti pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, dan jemput bola untuk pajak yang lima tahunan itu, sudah semua dilakukan. Tapi kita bisa memunculkan sendiri untuk pajak daerah,” katanya.
PAD Kepri, kata Sahat, saat ini kira kira Rp1,1 triliun. Mulai dari pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, silva APBD tahun sebelumnya, dan retribusi. “Retribusi ini yang kecil. Selebihnya dari pusat, Rp2,7 triliun,” ucapnya.
Sahat juga mengkritisi soal pembangunan infrastruktur yang dinilai belum begitu dibutuhkan. Apalagi disaat kondisi keuangan lagi devisit. Salah satu contoh, pembangunan jembatan layang di Tanjungpinang.
“Mendesak ini sulit kategorinya. Buat saya itu tidak mendesak. Tapi buat pihak lain, buat Pak Ansar (Gubernur Kepri Ansar Ahmad) ini mungkin sudah sangat mendesak,” ujarnya.(***)
