POSMETRO.CO Metro Kepri Batam

Silaturahmi Anggota DPRD Kepri dengan Warga yang Keluhkan Pengurusan BPJS dan KTP

KEPRI, PM: Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Sugianto menggelar ramah tamah dan silahturahmi dengan masyarakat Nias. Dalam pertemuan itu, politisi PDIP ini juga menampung berbagai aspirasi masyarakat.

Acara yang berlangsung dalam suasana penuh hangat dan kekeluargaan tersebut dilaksanakan di Hotel Aviari Bukit Tempayan, Batu Aji, awal Oktober.

Kedatangan Anggota DPRD Kepri ini disambut hangat oleh masyarakat Nias yang tergabung dalam beberapa organisasi.

Tampak, masyarakat Nias sangat antusias dengan pertemuan ini. Dimana beberapa perwakilan dari organisasi hadir demi menyambut dan menerima kedatangan Anggota komisi IV DPRD Provinsi Kepri tersebut.

Pada kesempatan itu, Sugianto menyampaikan rasa terimakasihnya kepada masyarakat Nias yang antusias turut hadir dalam acara ramah tamah tersebut.

“Terimakasih kepada masyarakat Nias yang sudah meluangkan waktunya bisa bertemu sapa dengan saya sebagai anggota DPRD Provinsi Kepri,” ucap Sugianto.

Ditempat yang sama, Idesokhi Waruru, sebagai perwakilan masyarakat Nias yang turut hadir dalam acara silahturahmi itu mengapresiasi dan berterima kasih banyak kepada Bapak Sugianto.

Dimana, dirinya dipercayakan sebagai Kader PDI-P. Dan pada kesempatan itu pula dilakukan penyerahan Kartu Tanda Anggota.

Atas itu, Ia berharap kedepan dapat membawa hal positif bagi masyarakat Nias khususnya di Kota Batam.

Tak hanya itu, harapan masyarakat nias salah satunya di sampaikan terkait dengan BPJS dan KTP yang hingga sampai saat ini menjadi polemik bagi masyarakat nias lantai belum tuntas secara umum.

“Sebagaimana, sebelumnya telah di coba melalui dewan yang ada, namun tidak kunjung selesai. Semoga dengan bertemunya dengan Bapak Sugianto dapat membantu untuk memudahkan proses dalam pengurusan selanjutnya,” harapnya.

Terakhir, ia berharap semoga kedepannya hubungan tali silahturahmi ini dapat terus berjalan.

“Sehingga apa yang menjadi sebuah harapan masyarakat Nias dapat di akomodir oleh Bapak dewan yang terhormat atau paling tidak dapat memfasilitasi dengan Pemerintah,” pungkasnya.(***)