posmetro.co , Jakarta: Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera berakhir. Kursi Gubernur DKI selanjutnya akan diemban oleh seorang Penjabat Kepala Daerah yang ditunjuk Pemerintah sampai kepala daerah baru terpilih melalui Pemilihan Kepala Daerah 2024 mendatang. Itu artinya Penjabat Gubernur DKI akan bertugas selama kurang lebih 2 tahun. Lamanya masa jabatan Penjabat Gubernur tersebut pada gilirannya menuntut ketelitian dalam proses penentuan figur tertentu.
Apa saja yang dipertimbangkan dalam penentuan sosok Pj Gubernur DKI? Lalu sosok mana yang tepat sesuai kebutuhan DKI? Untuk menjawab semua, FORMAPPI dan TePI Indonesia mengadakan diskusi publik, mengangkat tema ” Siapa Yang Pantas Jadi Pj Gubernur DKI ?” dilaksanakan Hari
Kamis, 15 September 2022
mulai pukul 13.00 WIB
Bertempat di Kantor FORMAPPI Jl. Matraman Raya No. 32B, Matraman, Jakarta Timur.
Narasumber:
1. Jerry Sumampow (TePi Indonesia)
2. Ray Rangkuti (Lima Indonesia)
3 Lucius Karus (Peneliti Formappi)
Jerry Sumampow mengatakan pentingnya presiden menentukan figur yang tepat, netral dan ada di tengah serta menghalangi opini yang berkembang dan membuat masyarakat tidak terbelah. Figur yang bukan bagian dari persoalan DKI yang akan membuat suasana menjadi kondusif di 2024. Figur yang tidak jadi problem serta mengerti betul pengelolaan pemerintahan.
“Kita butuh figur yang mengerti birokrasi agar tidak berpola pembelahan seperti yang terjadi di 2017. Sebaiknya yang punya hubungan baik dengan Presiden. Bisa berkomunikasi dengan baik agar dinamika politik semakin kondusif,” ungkapnya.
“Figur yang kita butuhkan di 2024, untuk perkuat ikatan relasi sosial yang renggang 2017. Kita harus selesaikan hubungan yang disharmoni dan fokus untuk kebangkitan ekonomi kerakyatan. Fokus untuk membangun bangsa. Figur yang punya kepentingan kecil atau tidak ada kepentingan apapun. Kita butuhkan orang yang punya kriteria bukan cebong atau kadrun,” imbuhnya.
“Kita butuh sosok netral tidak kekiri atau kekanan, mampu ciptakan suasana yang kondusif,” tegas Jerry.
Diskusi dilanjutkan oleh pembicara kedua Ray Rangkuti dari Lima Indonesia memaparkan bahwa Pejabat di DKI ada yang digantikan, ada yang dipotong masa baktinya. Karena mengalami sakit parah atau lagi mencalonkan diri. Pemerintah yang memutuskan sesuai konstitusi. Ada peraturan yang semestinya namun saat ini belum keluar.
“Harus ada aturan tertulis, teknis pergantian pejabat. Pemerintah harus buat aturan yang teknikal, namun aturan itu belum juga ada dan memakai aturan lama. Penunjukan pejabat ditunjuk oleh pemerintah pusat,” katanya.
“Ada perkembangan yang bagus, menteri minta pendapat dari DPRD tentang siapa yang bisa terpilih. DPRD sudah ajukan 3 nama, ini langkah maju dan bagus. Menunjuk nama- nama yang sudah dipertimbangkan,” ungkapnya.
“Kalaupun sudah ada 3 nama dari DPRD belum tentu disetujui oleh pusat. Karena tidak seluruh warga DKI setuju dengan 3 nama tersebut. Kebijaksanaan DPRD ke Kemendagri adalah kasuistik. Jika pemerintah pusat punya nama yang diajukan nanti ke DPRD, mereka tidak boleh protes,” imbuhnya.
Seberapa pentingkah pejabat pemerintah dipilih? Tentunya sangat penting karena jika tidak dapat melanjutkan kerjanya. akan digantikan oleh pejabat sementara.
DKI Jakarta APBDnya sangat besar, yang terbesar di Indonesia, sehingga perhatian pejabat di Jakarta sangat penting. APBDnya 80 Trilyun pertahun. Setahun sekali pejabat akan di evaluasi.
“Kita beri masukan pada pemerintah agar memasukkan orang yang tepat, karena Jakarta adalah citra dari NKRI. Pejabat DKI Jakarta berpotensi terlibat dalam berbagai masalah politik sehingga tingkat keamanan DKIJakarta harus baik, dalam pelaksanaan pilkada, pileg, dan pilpres,” paparnya.
“Pebruari dan Maret caleg akan ditetapkan oleh KPU. Kita harus cari figur yang tepat untuk pejabat di DKI Jakarta. Figur harus terhindar dari konflik- konflik di Jakarta, harus jujur. mampu berkomunikasi dengan baik, betul -betul menjembatani komunikasi yang efektif dengan warganya keatas dan kebawah,” tegasnya.
Lucius Karus Peneliti Formappi sebagai pembicara ketiga juga mengatakan bahwa Figur yang kita inginkan tentunya yang punya pengalaman, melanjutkan program yang terdahulu karena akan berhadapan dengan hierarki kekuasaan.
“Hak untuk nengusulkan nama ini masih ada di Kemendagri. Publik juga diberi ruang untuk usulkan nama. Karena masih ada figur lain yang dipertimbangkan untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Kita juga akan melaksanakan pemilu 2024. Jakarta akan merasakan dampaknya. Jadi harus mampu memberi kesejukan di DKI Jakarta. Koordinasi tetap harus dilakukan secara netralitas,” tutupnya.
(lina)