POSMETRO.CO Metro Kepri Batam

Bawaslu Kepri Gelar SosialisaI JDIH

BATAM, POSMETRO.CO: Bawaslu Provinsi Kepulauan melakukan sosialisasi Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu yang dilaksanakan di Nagoya Hill Hotel, Batam, Rabu (13/7).

Kegiatan ini sekaligus launching pojok JDIH Bawaslu Provinsi Kepri. Dengan menghadirkan 4 narasumber di antaranya Abdullah Iskandar selaku Tenaga Ahli Bawaslu RI, Agung B.G.B Indraatmaja sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas Bawaslu RI, Witra Evelin Maduma Sinaga, selaku Koordinator Sub Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum Bawaslu RI, dan Eko Nurisman selaku Akademisi Universitas Internasional Batam.

“Ini adalah sosialiasi yang memang perlu disampaikan kepada masyarakat,” kata Ketua Bawaslu Provinsi Kepri Said Abdullah Dahlia.

Katanya, ada banyak hal yang perlu ditekankan bersama-sama yakni untuk ke depan ini dalam pelaksanaan Pemilu secara serentak. Pemilu yang dilaksanakan sebelumnya sama dengan masih menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang membedakan dengan pelaksanaan Pemilu ke depan dengan pemilu-pemilu sebelumnya adalah Pemilu Tahun 2024 akan beririsan dengan Pilkada.

Lebih lanjut Said mengatakan, JDIH ini memuat keseluruhan aturan-aturan yang menjadi pedoman, bukan hanya perbawaslu, tapi juga ada keputusan-keputusan, surat edaran, dan juga kumpulan-kumpulan informasi penting lainnya. “Sehingga masyarakat akan mengetahui putusan dan produk hukum yang dikeluarkan Bawaslu,” kata Said

Sementara, Agung B.G.B Indraatmaja, Kepala Biro Hukum dan Humas Bawaslu RI mengatakan, dengan adanya JDIH ini menjadikan JDIH Bawaslu sebagai sumber informasi produk hukum khususnya produk hukum kepemiluan yang akurat dan transparan.

Dalam kesempatan ini, Abdullah juga menuturkan pusat JDIHN dan Anggota JDIHN wajib melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan menyediakan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran.

Sementara itu, Eko Nurisman menyampaikan bahwa dengan adanya JDIH Bawaslu ini dapat memberikan kemudahan bagi kampus untuk mendapatkan dokumentasi dan informasi hukum melalui laman JDIH Bawaslu dan Aplikasi JDIH Bawaslu yang telah tersedia QR Code-nya.

Witra dalam dalam kegiatan ini juga menyampaikan terkait catatan dalam penyusunan abstrak putusan. Bahwa dalam penyusunan abstrak memiliki beberapa catatan di antaranya waktu yaitu tanggal dikeluarkan atau dibacakannya putusan, tanggal berlaku, dan lainnya. Kedua, tindak lanjut yaitu apakah mencabut SK tertentu, atau berisi informasi lainnya yang penting untuk diketahui atau dilaksanakan dan lampiran.

“Ketiga, para pihak mencantumkan para pihak dalam putusan, siapa yang hadir/ tidak hadir,” pungkasnya. (*/hbb)