KARIMUN, POSMETRO.CO: Sejak 10 Juli Pertamina menaikan harga Gas LPG Non Subsidi. Di Kepulauan Riau sendiri kenaikan LPG Non Subsidi 12 Kg naik menjadi Rp215 Ribu dan harga untuk 5 Kg menjadi Rp104 Ribu. Harga ini dinyatakan untuk wilayah Batam dan Tanjung Uban. Sementara di Kabupaten Karimun, Harga LPG Non Subsidi 13 Kg sejak tanggal 10 Juli justru naik menjadi Rp260 ribu.
Hal ini jelas terjadi kenaikan yang cukup tinggi dan membebani masyarakat pengguna gas LPG Non Subsidi 12 Kg tersebut.
Salah seorang warga, Adi yang ditemui POSMETRO mengaku kenaikan yang semakin tinggi pada gas LPG Non Subsidi 12 Kg ini jelas membuatnya semakin panik.
“Gimana tidak naiknya tinggi kali, kemarin Rp230 ribu, sekarang naik jadi Rp260 ribu. Besar sekali naiknya, kondisi ekonomi seperti ini, selama ini kita bertahan menggunakan gas Non Subsidi,” ujarnya.
Ia pun mengaku, dengan kenaikan gas Non Subsidi setinggi ini bukan tidak mungkin ia akan berakhir ke gas Subsidi.
“Kalau kek gini bisa pindah ke gas Subsidi bang. Mana tahan tinggi begini lama-lama,” paparnya.
Ia pun berharap pemerintah daerah dalam hal ini dapat mencarikan solusi akan t ingginya harga gas LPG Non Subsidi di Karimun. Pasalnya jika dibandingkan harga penetapan pasca kenaikan yang di tetapkan pada 10 Juli kemarin dimana untuk wilayah Batam dan Tanjung Uban naik menjadi Rp215 ribu.
“Kalau ngelihat dua daerah ini naiknya jadi Rp215 ribu. Kenapa di Karimun jadi Rp260 ribu, sampai Rp45 ribu per tabung naiknya,” tegasnya.
>Pertamina Tak Punya Kewenangan Batasi Kenaikan Harga LPG Non Subsidi Daerah
Sementara Agustiawan, Section Head Communication & Relations Sumbagut
PT Pertamina Patra Niaga yang dikonfirmasi POSMETRO, Selasa (12/7) malam kemarin menyatakan kenaikan harga Gas LPG Non Subsidi memang terjadi. Ia pun menegaskan terkait tingginnya kenaikan harga jual di daerah di luar dua daerah yang ditetapkan yakni Batam dan Tanjung Uban, Pertamina tidak memiliki kewenangan untuk mengatur harga jual di pasaran.
“Untuk di ketahui terkait LPG Non Subsidi, Pertamina itu diberikan tugas untuk menyediakan dan mendistribusikan mendistribusikan. Terkait pengaturan harga di pasaran Pertamina tidak memiliki kewenangan. Sehingga tidak ada batasan agen menjual dengan harga berapa pun. Namun diharapkan agar dijual dengan harga yang masih pantas dari nilai ekonomi,” ujar Agustian kepada POSMETRO.
Ia pun menerangkan, terkait penetapan harga tersebut bisa dilakukan pemerintah setempat dalam membantu masyarakat. Sementara untuk terkait masalah pelanggaran lain dapat dilakukan aparat penegak hukum di daerah.
“Pemerintah daerah yang mungkin memiliki kewenangan dalam hal ini, mungkin dapat melakukan kordinasi dengan agen yang ada, sehingga dapat membantu masyarakat,” paparnya lagi.
Sementara tingginya harga jual di pasaran gad LPG Non Subsidi akan berdampak pada pindahnya pengguna gas LPG Non Subsidi ke Gas LPG Subsidi dipastikannya juga merupakan kekhawatiran pihaknya.
“Memang ini juga yang menjadi kekhawatiran kami, dimana akibatnya gas LPG Subsidi menjadi tidak tepat sasaran. iNamun kita berharap para pengguna gas Non subsidi untuk dapat tetap menggunakan Gas LPG Non Subsidi,” harapnya.(ria)