POSMETRO.CO Metro Kepri

Gubernur Harus Fokus Pembangunan Infrastruktur Pendidikan

>>>Diskusi Bersama Uba Ingan Sigalingging

SEBENARNYA tidak ada label resmi sekolah negeri favorit atau unggulan. Artinya SMAN 1 Batam bukan sekolah unggulan. Begitu juga SMAN 3 juga bulan sekolah favorit.

Tapi, tetap saja tahun ini di dua sekolah ini masih terjadi penumpukan calon siswa yang hedak mendaftar masuk. Dan ini adalah masalah tahunan yang selalu berulang.

Seakan pemerintah selalu gagal memberikan solusi yang pasti untuk kekurangan daya tampung ini. Penyelesaian masalah tahun ini, tidak menjadi penyelesaian di tahun berikutnya. Masalah yang sama terulang lagi.

Lihat saja data yang di dapatkan POSMETRO dari Uba Ingan Sigalinggi. Politisi yang kerap bersuara lantang soal kepentingan pendidikan masyarakat tak mampu ini, menyebutkan, salah satu contohnya saja di SMAN 3 Batam. Daya tampung cuma 288
siswa. Sementara yang mendaftar 857 orang.

“Kemungkinan akan bertambah 259 orang. Jadi tersisa sekitar 400 sekian anak yang tak bisa tertampung,” paparnya.

Sedangkan di SMAN 1, sama juga daya tampung 288 siswa, dan yang mendaftar 909 orang. Lebih banyak lagi. Artinya ada hampir seribuan orang dipastikan tidak tertampung untuk
kedua sekolah yang dianggap unggulan itu.

Kembali ke masalah status Unggulan tadi. Politisi di Komisi 4 DPRD Kepri ini juga menyebutkan, tidak ada lagi istilah sekolah unggulan. Tapi, masalahnya imej ini sudah melekat di hati masyarakat Batam. Semua sudah terlajut mengecap inilah
sekolah favorit.

Bahkan, anak-anak orang berada yang mungkin berpenghasilan puluhan juta, masih “memaksakan” anaknya untuk masuk ke sekolah tersebut. Yang mestinya, sekolah milik pemerintah ini lebih layak untuk masyarakat kurang mampu.

Tak hanya politisi yang akrab di sapa Bung Uba ini saja yang menyatakan soal sekolah “unggulan” itu tadi. Bahkan di sejumlah media, dari pihak pemerintah, juga menjelaskan ini. Sekda Pemrov Kepri misalnya, Adi Prihantara menyatakan, tidak ada
istilah sekolah favorit atau unggulan. Semua sekolah akan dibuat jadi sekolah unggulan.

Dan menurutnya, stigma sekolah favorit inilah yang akhirnya memicu penumpukan saat PPDB. Tapi mungkin Bung Uba punya penjelasan yang cukup menarik, dalam mengurai masalah
pekerjaan rumah pemerintah yang menjadi masalah tahunan ini.

Mengapa belum juga berhasil diselesaikan. Bahkan terkesan, masalah ini akan menjadi bahan untuk kepentingan politik.
Selasa (5/7) seperti biasa acara diskusi rutin Metro Forum yang digelar POSMETRO, kali ini mengulik masalah pendidikan ini, karena inilah dasar sebuah pembangunan sebuah daerah agar lebih maju lagi. Bersama Politisi Hanura Uba Ingan Sigalingging
S.Sos, masalah seputar pendidikan ini diurai:

PPDB dari tahun ke tahun selalu jadi masalah. Khususnya di Batam. Tingkat SMA. Tidak seperti di kabupaten/kota lain di Kepri. Sepertinya solusi yang ditawarkan pemerintah tidak menjadi penyelesaian hingga di tahun tahun kemudian. Kita mengalami beberapa keterbatasan. Salah satunya terkait masalah infrastruktur dan anggaran. Apakah itu yang paling utama atau ada faktor lain?

Menurut saya ada beberapa hal yang nonteknis yang harus dilakukan oleh pemerintah. Tentunya melalui Dinas Pendidikan. Yang menjadi pertanyaan terkait jumlah kelulusan adalah, sebeberapa besar daya tampung SMA dari kelulusan SMP. Itu bisa diketahui, daya tampung tersisa sekitar ribu lima ratus sekian. Ini yang pertama.

Yang kedua, persoalan muncul karena trend masarakat. Ingin anaknya ke sekolah tertentu. Inilah pemicu terjadinya penumpukan. Bahkan bisa berujung keributan. Bahkan timbul
permasalah lain yang juga berujung meminta dukungan, untuk masuk sekolah negeri tertentu. Sebut saja seperti di SMAN 1, SMAN 3 dan SMAN 5 di Batuaji.

Saya mengurai untuk yang ini dulu. Apakah benar-benar orang tua atau siswa ingin ke tiga sekolah tersebut? Ternyata ini tidak pernah disurvei atau dikaji oleh Disdik. Kebanyakan, justru siswa mau ke sekolah itu karena faktor temannya, kakaknya di
situ, tentangganya di situ. Lebih pada alasan kenyamanan prestise bukan karena alasan prestasi. Kalau dari orangtua, biasakan kalau lihat tetangganya bisa memasukkan anaknya ke SMAN 3, terus berpikir kenapa saya juga tidak bsia memasukkan
anak saya.

Selain solusi menambah ruang kelas baru, atau masalah-masalah penambahan kuota siswa, apa ada yang lebih baik?

Saya mau sampaikan begini. Sebenanya Dinas Pendidikan juga yang mendapat mandat dari pemerintah untuk membereskan, mengatasi maslah ini tak mampu melihat sampai hal hal bagaimana bisa memberikan edukasi. Bukan hanya berpikir masalah fisik, masalah anggaran, Dinas ini atau kepala sekolah banyak yang mengaku pusing. Tapi mikirnya kurang.

Ya memang itulah tugas Kepala Sekolah, Kepala Dinas, Kepala
Bagian. Namanya kepala ya pusing. Berpikir untuk bekerja. Lucu kalau mengaku kepala sekolah lagi pusing saat ini. Ya lucu. Ya memang begitu mestinya. Saya jelaskan begini, pernah tidak dinas pendidikan di akhir tahun pelajaran mengadakan pertemuan dengan semua sekolah. Kerjasama dengan Disdik Batam. Jelaskan kepada murid, bahwa sekolah bukan faktor teman. Jadi kalau murid di edukasi, diputuskan di SMA karena sudah berdasarkan sistem. Tak perlu lagi merengek ingin
masuk sekolah tertentu. Ini harus tersosialisasikan, dan dilakukan proses edukasi kepada calon siswa.

Seperti apa mestinya pemerintah memberikan pemahaman?

Nah, ini adalah sebuah proses memberi pemahaman. Kebanyakan, pengalaman saya saat menanyakan kenapa anak pengen sekolah di sekolah tertentu? Jawabannya karena
masalah teman. Banyak temannya yang ke sekolah itu. Jarang sekali alasannya, karena mau berprestasi. Jadi tugas lembaga ini yang memberi pemahaman. Bila perlu dijelaskan persentasenya. Saya pernah jelaskan di FB, ada dua SMA 1 dan 3, persentasenya mungkin enam persen total ke universitas negeri yang disebut the big five. Kalau saya sudah The Big Six. Saya mendapatkan data, Kecil sekali persentasenya. Bahkan selama tiga tahun berturut-turut tidak ada di SMAN 1 yang lulusannya bisa masuk UI. Ada lima orang di dari SMAN 3.

Perbandingan dengan sekolah lain?

Juga sama. Jadi artinya tidak hebat hebat benar sekolah ini. Tetapi karena persespsi, ini sekolah unggulan. Jadi saya ingatkan kepada orang tua, bahwa sekolah SMA 1 dan 3 akan turun terus. di SMA tiga jarak di ruang belajar itu, antara guru dan murid sudah sangat rapat. Karena untuk mengakomodir. Jadi tingkat kenyamannnya juga kurang.

Termasuk di SMA 4 Tiban, siswa itu per kelas 55 sampai 60. Jadi
bagiamana kita mengharapkan lebih maksimal. Guru juga tidak bisa maksimal memberikan pelajaran. Konsentrasi fokus sudah hilang. Ini harus disampaikan kepada orang tua murid. Bila perlu orang tua murid diundang. Paparkan persentasenya tadi. Anda mau kita bandingkan dengan swasta, justru persentase diterima di perguruan tinggi the big fife atau the big six lebih tinggi lagi. Seperti di Yos Sudarso, saya sedang minta datanya.

Artinya solusinya tidak hanya beralasan pada keterbatasan ruang kelas atau daya tampung?

Orang tua harus diberi pemahaman. Jadi tidak harus dilihat dari sisi fisik sekolah saja. Di sini misalnya ada kekurangan, SMAN 26 misalnya. Itu soal teknis. tapi pemerintah harus bisa menjamin dengan itu, kualitas pendidikannya, tidak rendah atau tidak turun.
Yang meyangkut teknis memang faktanya pemerintah kekurangan untuk sekolah negeri.

Jadi solusinya, atau penawarannya memberikan subsidi. Katakannlah diangka Rp 200 per murid. Dikalikan delapan ribu. Sekitar Rp 1,6 jt per bulan. Ini untuk siswa yang swasta. Jadi dikasih subsidi untuk biaya sekolah. Setahun berkisar Rp 15 m.

Pemerintah sanggup?

Harusnya mampu. Sambil menunggu pembangunan berjalan. Jadi juga berimbas, sekolah swasta yang selalu kekurangan murid juga tidak mati. Ini kan aneh, banyak sekolah swasta tak berkembang. Tapi di sisi lain negeri tidak bisa menampung.
Tak hanya itu. Pemerintah daerah juga mesti bisa melobi pemerintah pusat untuk anggaran.

Terus kemudian, pemerintah daerah harus fokus. Gubernur harus fokus sesuai dengan tufoksinya; membenahi hal-hal yang bersifat dasar. Yaitu pendidikan. Misalnya, disebut tidak ada dana, tapi Gubernur bangun flyover di Pinang. Buat masyarakat,
dibanding flyover lebih bagus bangun drainase. Seharusnya seperti itu gunakan anggaran dari pusat bukan APBD. Banyak hal-hal yang menurut saya, anggarannya yang bersifat politis, sudahlah alihkan, kerjakan yang lebih diutamkan.

Pertama pendekatan edukasi ke masyarakat. Misalnya, yang orang tuanya berpenghasilan 30 keatas untuk memasukkan anaknya ke swastalah. berbagilah dengan orang tua yang tidak mampu. Jadi ya sekolah ke swasta. Agar yang tidak mampu bisa
tertampung di negeri. Ketika SMAN 1 dan 3 dianggap sekolah favorit, permerintah bertugas menjelaskan. Supaya mereka paham dan diarahkan ke swata. Memang ini memerlukan keberanian. Seharusnya di lakukan itu. Di sini Kota Batam harus ada kepala cabang untuk Dinas Pendidikan. untuk memberikan edukasi ini.

Bagaimana dengan menerepkan sistem yang sudah ada dengan tegas, apakah ini tidak menjadi solusi yang baik?

Begini, saya setuju. Tapi ada tetapinya. Kalau infrastruktusnya sudah dilengkapi pemerintah. Kenapa tidak ada masalah di Bintan, Karimun, Natuna, ya yang di luar Batam lah. Contoh di Kecamatan Bengkong. Satu kecamatan berapa penduduknya berapa tingkat usia sekolah. di sana cuma ada satu SMAN 8. Sekarang ada SMAN 25 masih dalam proses.

Lalu di Kecamatan Lubukbaja, tidak ada SMAN. Jadi kalau dibilang
zonasi, ini kan mengadopsi aturan yang dibuat pusat. Tapi pusat tak tahu persoalan di daerah. Bagaimana agar pusat tahu? Ya harus dibicarakan juga dengan anggota DPR RI yang perwakilan Kepri, dan DPD. Biar bisa menjelaskan ke pusat. Bagaiman kita
mematuhi aturan itu? Contoh SMAN 3, cuma sampai Perumahan Taman Raya saja sudah tak sanggup menampung.

Yang juga jadi masalah adalah, kabar soal banyaknya titipan sejumlah pejabat untuk masuk ke sekolah yang dianggap unggulan tadi. Bagaimana dengan Anda sendiri?

Saya mendapat amanah dari masyarakat. Terutama yang tak mampu, atau yang punya KIP. Yang tak mampu punya prestasi dan KIP dan sangat serius, mau benar-benar berlajar.
Itu saya sampaikan ke pihak sekolah. Saya berusaha bantu. Karena memang layak untuk dibantu.

Bagaimana dengan soal isu di masyarakat praktek Pungli untuk PPDB? Bisa masuk ke sekolah yang diinginkan dengan membayar sejumlah uang misalnya?

Laporkan. Cegah pungli PPDB. Kemungkinan praktek itu ada saat ini. Yang akibatnya membuat masyarakat tak mampu jadi tersingkir. Inilah yang dilakukan pemerintah Kerja sama Ombudsman dan Polda itu saya nilai cukup bagus untuk memperkecil hal yang seperti itu. Kalau praktek pungli ini dibiarkan, yang miskin tersingkir. Ini hal yang penting. Maka dari itu, saya akan selalu mengemban amanah untuk membantu masyarakat yang memang layak dibantu untuk masuk sekolah negeri.

Apalagi yang pemegang KIP. KIP semacam pasword untuk bisa sekolah dimana saja. Jika ada dugaan main duit, ini urusan dengan aparat. Ini harus dilaporkan. Tapi kalau ada juga oknum pejabat yang memang membantu dan yang layak dibantu ini tak masalah. Saya sejak di DPRD Kota banyak yang harus saya bantu masuk. Tidak ada yang boleh main main duit. Karena kalau memang patut layak dibantu ya kita bantu.

Saya diamanatkan oleh konsitusi, diberi kepercayaan membantu mereka. Kedua saya anggota DPRD dipilih. Kalau saya tak mampu membantu, berarti saya gagallah saya sebagai anggota DPRD.
Saya tekankan sekali lagi. Jangan sekali-sekali pihak sekoah atau oknum mana saja meminta uang untuk masuk sekolah dari orang yang tidak mampu. Ada contoh pemulung yang memasukkan dua anaknya, tapi diminta Rp6 juta. Dia tidak mampu. Saya bantu.
Tapi masih juga diminta. Jadi yang dijebak lah sekalian kalau yang seperti ini. Hati-hati meminta pungli kepada orang yang tidak mampu.

Bagaiman cara menghilangkan stigma bahwa SMA 1 atau 3 ini adalah sekolah unggulan atau favorit?

Ya ini untuk tidak terjadi penumpukan pendaftaran ke satu sekolah saja. Dinas pendidikan harus turun. Harusnya bulan Februari kemarin, sudah keliling Dinas Pendidikan menjelaskan. Berkerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota. Artinya
kerjasama ini untuk mencari solusi mengedukasi ke masyarakat. Kalau memang dapat di SMA 20 misalnya ya memang harus sekolah di sana, tidak memaksa untuk masuk SMA 3.

Kadang ada zonasi lebih dekat, tapi maksa ke yang jauh karena unsur dianggap unggulan dan karena teman-teman tadi.
Pemerintah mampu kok mengumpulkan RT/RW sekali sebulan, ratusan bahkan ribuan orang. Masa tak bisa untuk pendidikan.

Bagaimana soal pemerataan tenaga pengajar? Sebagian orang beranggapan, tenaga pengajar atau guru yang berkualitas hanya di tempatkan di sekolah-sekolah yang dianggap unggul tadi.
Bagaimana kita meyakinkan bahwa dirotasi karena prestasi?

Tantangngannya waktu saya rapat di komisi 4, saya tidak pernah merasa bahwa di SMA 3 itu hebat. Karena terima murid yang memang dasarnya nilainya tinggi. Untuk pemerataan, saya sudah bilang, bisa tidak dibuat satu aturan bahwa di SMA 3 itu hanya boleh terima murid yang nilainya 40 sampai 60 saja.

Supaya gurunya ada kerja. Yang disebut prestasi, kalau
menangani sisawa yang nilainya rendah tadi, jadi tinggi. Ini prestasi. Kalau cuma menangani siswa yang dasarnya nilainya tinggi, itu bukan prestasi. Ini juga cara taktis untuk mematahkan kesan sekolah unggulan. Buat aturan itu. Jadi SMA 3 dan 1
hanya menerima murid yang nilainya hanya 40, 50, 60. Nanti kita lihat outputnya.

Apakah bisa nanti murid-murid ini memiliki nilai sampai 90 atau mendekati seratus. Kalau bisa, ini baru berprestasi. Cuma jawaban dari pihak Disdik, ini nanti takut dianggap diskriminasi. Karena harus membatasi nilai untuk masuk sekolah. Tapi menurut saya inilah salah satu langkah taktis supaya orang yang mendaftar tidak menumpuk di situ. Untuk mematahkan kalau bukan sekolah unggulan.

Terakhir harapan saya, Terkait anggaran kita mempunyai keterbatasan. Tentulah harus ada langkah langkah kominikasi dan koordinasi antar lembaga. Karena kalau mengharapkan APBD mungkin ini tak pernah selesai. Di sisi lain pemerintah provinsi
juga harus fokus kepada pembangunan infrastruktur pendidikan dan juga penyelengggaraan peningkatan kualitas pendidikan. Nah, ini yang menjadi harapan kita. Tentu kita berharap tidak ada lagi masalah dengan PPDB. Masyarakat kurang mampu yang mestinya layak difasilitasi pemerintah, inilah yang harus diutamakan. ***