SKK Migas-KKKS Fasilitasi Pertemuan Para Pemangku Kepentingan di Wilayah Sumbagut

    spot_img

    Baca juga

    85 Persen Unit Apartemen Balmoral Sukses terjual di Opus Bay

    >>>Kawasan Terintegrasi Pertama di Kota Batam        INVESTASI...

    Perusahaan Manufaktur Asal Tiongkok Berencana Kembangkan Usaha di Batam

    BATAM, POSMETRO: Sebanyak 30 pimpinan perusahaan manufaktur asal Negeri...

    Kepala BP Batam: Industri Digital Jadi Mesin Penggerak Ekonomi Baru

    BATAM, POSMETRO: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park...

    AKP Siwanto Eka Putra: Dari Rumah Tahfidz Ini akan Lahir Calon Imam Imam Besar

    BATAM, POSMETRO: Wujud mengabdikan diri kepada masyarakat, AKP Siwanto...
    spot_img

    Share

    Kiri-Kanan) Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Bapak Rikky Rahmat Firdaus, Kepala Divisi Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis Biaya SKK Migas, Bapak Erwin Suryadi, Plt Deputi Pengendalian Pengadaan SKK Migas, Bapak Rudi Satwiko, President Director Premier Oil, Bapak Gary Selbie, Koordinator Pelaksana Forum Kapnas, Bapak Fery Sarjana dan perwakilan UMKM Binaan, Vendor dan Pabrikan Lokal Bisiness pevelopmeri Direcdor Dua Marine Radeya PFranosa, di Radisson Golf & Convention Center, Batam, Selasa (7/6). (abg)

    BATAM, POSMETRO.CO: Meningkatkan peran industri penunjang kapasitas nasional dalam sektor hulu minyak dan gas, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) kembali memfasilitasi pertemuan para pemangku kepentingan (stakeholder) industri hulu migas di area operasi Sumatra Bagian Utara (Sumbagut), di Radisson Golf & Convention Center, Batam, Selasa (7/6).

    Pertemuan tersebut merupakan bagian dari Pra Kegiatan Forum Kapasitas Nasional 2022 yang diselenggarakan di lima kota, yaitu Surabaya, Batam, Sorong, Balikpapan dan Palembang, yang masing-masing mewakili area operasi SKK Migas yakni di Jawa, Bali, Nusa Tenggara (Jabanusa), Sumbagut, Papua dan Maluku (Pamalu), Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul) dan Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel).

    Plt Deputi Pengendalian Pengadaan SKK Migas, Rudi Satwiko mengatakan, bahwa kegiatan ini sejalan dengan upaya SKK Migas yang sejak 2015 terus mendorong kewajiban penggunaan barang dan jasa dalam negeri untuk mencapai peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di industri hulu migas dalam memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

    “SKK Migas terus berupaya meningkatkan TKDN dalam sektor hulu migas. Salah satunya adalah dengan memfasilitasi kerja sama bisnis antara pelaku industri migas lokal, nasional dan KKKS,” ujarnya.

    Masih katanya, sektor hulu migas akan terus konsisten dalam mendorong industri-industri penunjang lokal untuk tumbuh dan semakin berkembang. Sehingga peran di dalam perekonomian nasional dan daerah semakin meningkat. SKK Migas, lanjutnya, terus berkomitmen menciptakan efek berganda industri hulu migas terhadap sektor-sektor lainnya.

    Dengan harapannya terbangun kapasitas nasional yang memiliki daya saing untuk merealisasikan visi bersama meningkatkan produksi migas nasional 2030 sebesar 1 juta barel minyak per hari (MBOPD) dan gas sebanyak 12 miliar kaki kubik per hari (BSCFD). Hal tersebut juga sejalan dengan program pembinaan lingkungan yang merupakan bagian dari program G-20.

    Sementara itu, Kepala Divisi Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis Biaya SKK Migas Erwin Suryadi, mengatakan dalam forum tersebut SKK Migas menyampaikan kebijakan dan regulasi-regulasi terbaru yang berhubungan dengan aktivitas usaha industri hulu migas.

    “Yang tak kalah penting, para pelaku industri hulu migas serta industri penunjangnya dapat saling bertemu dalam forum ini dan mereka dapat memanfaatkan peluang terkait pengadaan barang dan jasa hulu migas. Ini juga merupakan salah satu fungsi SKK Migas, dengan menjadi business matchmaker (biro jodoh) bagi industri-industri terkait,” katanya.

    SKK Migas, tegas Erwin, terus berupaya mendekatkan para pelaku usaha daerah untuk ambil bagian sebagai penunjang industri hulu migas, sekaligus mendorong peningkatkan kemampuan dan kapasitas para pelaku usaha di daerah untuk terlibat lebih jauh di aktivitas industri hulu migas.

    Selain, mendorong tingkat kadungan dalam negeri atau TKDN di Industri penunjang hulumigas, SKK Migas dan KKKS melakukan inspeksi atau kunjungan langsung ke pabrikasi di Batam, Provinsi Riau untuk melihat dari dekat kemampuan produk lokal yang diharapkan mampu bersaing dengan produk impor.

    Sedikitnya ada 8 (delapan) KKKS yang dibawa SKK Migas untuk melihat secara langsung produk yang dibuat di Batam guna menunjang pelaksanaan proses produksi industri hulumigas di Indonesia. Menurut Erwin, SKK Migas berkomitmen terhadap produk lokal untuk menggerakan industri dalam negeri sesuai dengan keinginan pemerintah,

    “Jika produknya berkualitas dan memenuhi standar Industri migas, kita akan supporting terus dan ini tidak main-main,” kata Erwin.

    Pada inspeksi ini, SKK Migas dan KKKS mendatangi 3 perusahaan lokal di Batam, diantaranya A-S-L Shipyard Indonesia, Toemoe Valve dan perusahaan pipa seamless, Raimbow Tubulars Manufacture.

    Di lokasi yang sama, Adi Prihantara, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri menambahkan pihaknya sangat mengakpresiasikan kegiatan ini. Karena hal ini juga berdampak pada perekonomian Kepri. Pemprov Kepri selalu mendukung kegiatan yang dilakukan SKK Migas di Kepri.

    “Pemprov Kepri mengapresiasikan kegiatan ini. Sekecil apapun ini pasti punya dampak kepada Kepri. Dengan amanah Presiden RI (Joko Widodo) tentang pemandatan produk dalam negeri SKK Migas sudah 60 persen belanja untuk komponen dalam negeri,” tutur Adi. (hbb)