BATAM, POSMETRO.CO: Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Batam, Kepri belakangan ini jadi sorotan. Diduga, ada yang tidak beres dengan data penerima Program Indonesia Pintar (PIP) atau beasiswa untuk siswa yang tidak mampu di sekolah tersebut.
Hari Jumat 27 Mei 2022 lalu, Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kepri dikabarkan turun untuk mengauditnya. Dari sekitar 1.400 siswa di sana, informasinya 45 persen yang menerima beasiswa PIP Tahun Anggaran 2021/2022 berakhir Juni ini.
“Kurang lebih ada 600 orang penerima beasiswa PIP di sana, itu yang saya dengar,” ujar sumber POSMETRO, akhir pekan kemarin.
Apakah SMA Negeri 3 Batam masuk kategori sekolah yang paling banyak siswa kurang mampunya? “Untuk memastikannya, cek saja data di dapodik sekolah. Link nya ada di website pip.kemdikbud.go.id,” kata sumber yang enggan namanya ditulis posmetro.co itu.
Menurutnya, di dapodik ini berisikan semua data operasional sekolah. Setiap sekolah ada masing-masing. Data pokok pendidikan itu berupa; guru, berapa lama guru, tunjangan guru, gaji guru, sertifikasi guru, mutasi guru, data siswa, pekerjaan orang tua siswa, kapan siswa masuk, kelas siswa, termasuk data PIP ada di situ.
Kemudian data induk sekolah ini masuk ke 8 data server kementerian pendidikan dan masing-masing fungsinya beda-beda. “Jika data diubah atau dihapus akan ribet dan pasti ketahuan,” jelasnya.
Sumber juga menyayangkan, data pengajuan penerima PIP ini jarang yang dicek atau diawasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepri. Sementara ‘Mas’ Menteri Nadiem Makarim dalam kesempatan wawancaranya, mengingatkan kalau dana PIP ini dapat digunakan untuk membantu biaya pribadi peserta didik yang orang tuanya kurang mampu.
Seperti membeli perlengkapan sekolah atau kursus, uang saku dan biaya transportasi, biaya praktik tambahan, serta biaya uji kompetensi. Peserta didik SMA/SMK/MA/Paket C mendapatkan Rp1 juta per tahun.
“Kalau dicek, kan ketahuan apakah betul itu siswanya kurang mampu. Sementara yang orang tahu, ini (SMA Negeri 3 Batam) selain favorit, juga tempat sekolahnya orang berada. Anak ‘babe’, anak pejabat, anak pengusaha sekolah di situ. Lihat saja, mobil siswa berderet parkir di jalan,” kata sumber. Katanya dibuka saja data pekerjaan orang tua siswa di dapodik.
Setahu sumber, jika dihitung-hitung, ada 10-15 persennya siswa yang kurang mampu di sekolah itu. “Yang tidak punya rumah atau tinggal di ruli ada. Tapi itu hitungan jari saja, tak sebanding,” tegasnya. Setahu sumber, data penerima PIP itu yang mengajukan pihak sekolah. Untuk teknis pencairan, melalui rekening BNI, ditransfer per 4 bulan ke rekening siswa. “Ada saya dengar informasi, uang cair masuk ke rekening siswa ada yang langsung diminta oleh sekolah untuk uang SPP,” katanya.
Ternyata, tim audit BPK Kepri sudah dua kali turun ke SMA Negeri 3 Batam. Pertama, pertengahan Maret lalu, 4 orang tim auditor (perempuan) turun siang itu. Mereka sebelumnya dari SMK Negeri 5 Batam. Yang kedua,
Jumat 27 Mei 2022 lalu. Hari itu, informasinya juga tepat terakhir masa pensiun Kepala Sekolah Vivi Kusuma Effendi. Sekitar 4 orang pejabat di sekolah itu yang mendampingi tim auditor. Kemudian beberapa siswa penerima PIP beasiswa juga dipanggil untuk dimintai keterangannya.
Terkait itu, Kasubag Humas BPK Kepri, Andri belum bersedia menyampaikan hasil audit mereka. Tapi belum lama ini Andri menyampaikan, tim auditor di Batam masih bekerja. Fokus ke anggaran Tahun 2021. “Untuk hasil audit baru bisa dilihat setelah hasilnya diserahkan ke DPRD dan Pemda setempat sekitar bulan Mei atau Juni (semester I),” kata Andri menjawab singkat pertanyaan POSMETRO.
Terpisah, terkait jumlah data penerima PIP di SMA Negeri 3 yang disebut-sebut ada sekitar 600 siswa, saat dikonfirmasi lewat pesan WhatsApp, Selasa (7/6) pagi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Andi Agung belum menjawab konfirmasi POSMETRO. Begitu juga terkait apakah ada kewajiban bagi Kepala Dinas mengecek data penerima PIP tersebut?
Hingga berita ini diturunkan, wartawan posmetro masih berusaha untuk minta klarifikasi dari pihak SMAN 3 Batam.(cnk)