BATAM, POSMETRO.CO: Pemerintah Kota Batam berhasil mempertahankan Opini WTP yang kesepuluh kalinya. Hal ini disampaikan, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi saat rapat Paripurna di DPRD Batam dengan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2021, Kamis (2/6).
Laporan keuangan Pemko Batam telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Di mana diserahkan kepada DPRD Kota Batam dan Pemko Batam dari BPK RI pada tanggal 18 Mei 2022 lalu, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Alhamdulilah, Pemko Batam telah berhasil mempertahankan Opini WTP yang kesepuluh kalinya secara berturut-turut. Dan semoga Pemko Batam dapat mempertahankan opini ini pada masa yang akan datang,” katanya.
Dengan memperoleh opini tersebut secara umum laporan keuangan Pemko Batam sudah sesuai dengan prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pencapaian opini ini ungkap Rudi, merupakan hasil usaha dan komitmen bersama antara Pemko Batam dengan DPRD Kota Batam serta dukungan seluruh elemen masyarakat. Atas prestasi tersebut, Pemko Batam telah mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp25.781.460.000,00.
“Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi- tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Batam,” ucap Rudi.
Rudi menjelaskan, capaian Pemko Batam tersebut tentunya juga atas dukungan DPRD Batam yang selama ini telah memberikan dukungan dan kerjasamanya sehingga laporan keuangan Pemko Batam Tahun Anggaran 2021 mendapatkan opini WTP kembali.
“Di harapkan juga laporan keuangan ini tidak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban, melainkan dapat juga digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran,” jelasnya.
Rudi juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemko Batam yang telah melaksanakan program kegiatan Tahun Anggaran 2021 dan telah menyajikan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual.
Meskipun Pemko Batam telah mendapatkan Opini WTP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Rudi mengakui masih ada catatan – catatan yang harus menjadi perhatian serius bagi Pemko Batam.
“Hal ini akan menjadi perhatian kami untuk segera ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan kinerja Pemerintah Kota Batam dalam tata kelola keuangan pada masa yang akan datang,” terangnya.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kota Batam Ahmad Surya dan Wakil Ketua II DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin. Rapat dihadiri sejumlah anggota DPRD Kota Batam dan tamu undangan.
“Nanti akan dibahas bersama anggota DPRD Batam, untuk menindaklanjuti laporan keuangan yang disampaikan Walikota Batam,” pungkas Ahmad Surya. (hbb)