posmetro.co –Jakarta:
Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais mengusulkan Pemilu 2024 menerapkan sistem e-voting berbasis blockchain. Amien Rais menilai dana pemilu rawan dikorupsi.
“Mengingat biaya yang begitu membengkak dan peluang menyalahgunakan dana pemilu, kami tidak menuduh lembaga apa, dana yang besar itu biasanya memantik watak dasar manusia kebanyakan untuk melakukan kejahatan yang termasuk kategori korupsi,” kata Amien Rais di DPP Partai Ummat, Jakarta Selatan, Kamis (02/06/2022).
Partai Ummat menyajikan data anggaran Pemilu 2024 mencapai Rp. 110 triliun dengan rincian Rp. 76,6 triliun anggaran KPU dan Rp. 46 triliun anggaran Bawaslu. Amien menilai penerapan Pemilu 2024 menggunakan e-voting berbasis blockchain bisa menghemat anggaran hingga Rp 90 triliun.
“Jadi mungkin bisa ditambahkan bahwa pemilu dengan cara e-voting berbasis blockchain menjadi pemilu yang luber jurdil dan menghemat secara ekonomis,” ujar Amien Rais.
Amien Rais kemudian merinci pos anggaran yang bisa dihemat jika menerapkan sistem e-voting berbasis blockchain, misalnya memangkas honor badan ad hoc Rp. 42 triliun, logistik Rp. 16,4 triliun, renovasi gedung arsip Rp. 4 triliun, anggaran 80 persen dari Bawaslu sebesar Rp. 26 triliun, dan anggaran saksi parpol dengan kisaran Rp. 2,5 hingga Rp. 5 triliun.
Amin Rais juga menyebut teknis ini bisa menjadi langkah memperbaiki sistem pemilu di Indonesia yang kerap kali menimbulkan potensi kecurangan. “Yang akan ditawarkan menjadi langkah awal dari perbaikan pemilu kita yang dari tahun ke tahun, masa ke masa, selalu menimbulkan celah-celah. Ada penggelapan fakta, tidak adil dalam menghitung, dan lain sebagainya,” ungkapnya.
Amien Rais mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan DPR membahas terkait teknis e-voting berbasis blockchain.
“Kita tinggal mengetuk pintu DPR, DPD juga. Jadi mungkin tidak semuanya lantas responsif positif, tapi kita datang ke DPR dengan beberapa fraksi cukup. Dan mereka punya ruang yang lebih elok dan pas. Jadi kita akan langsung ke Depdagri, kehakiman, dan lain-lain,” tegasnya.
“Supaya di-share semua lembaga tertera, bahwa pada akhirnya kita ucapkan goodbye yang kemarin yang penuh ketidakjujuran itu. Ini akan jadi sebuah concern baru. Lembaga negara yang menentukan, kita coba yakinkan bahwa ini alternatif yang lebih bagus, lebih transparan, lebih jujur, lebih memuaskan dan lain-lain,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menganggap sistem e-voting blockchain yang diusung Partai Ummat bisa menjadi penyelesaian masalah yang terjadi pada Pemilu 2019.
Berdasarkan data Bawaslu, Ridho menyebut ada beragam permasalahan pada Pemilu 2019.
“Secara khusus yang dimaksud dengan e-voting di sini adalah pemungutan suara cukup menggunakan aplikasi yang diinstal di smartphone atau ponsel cerdas yang dimiliki oleh masing-masing pemilih,” ujarnya.
Namun, lanjut Ridho, data hasil pemilihan akan disimpan menggunakan server teknologi blockchain yang lebih ketat. Di mana setiap data baru yang akan dimasukkan ke sistem harus divalidasi secara konsorsium.
Ridho mengatakan nantinya data yang tervalidasi dimasukkan ke rantai blok data yang terintegrasi dengan kriptografi. Seluruh blok data disimpan di pusat-pusat data yang banyak dan saling terhubung.
“Kedua hal tersebut membuat sistem berbasis blockchain sangatlah aman dan hampir mustahil dibobol, berbeda dengan sistem IT tradisional yang hanya menggunakan satu pusat data yang jika pusat data tersebut dibobol oleh hacker, maka tamat riwayatnya,” imbuhnya.
“Tidak ada lagi cerita kertas dan kotak suara yang diganti di suatu tempat, karena semua proses dilakukan secara digital. Insya Allah juga tidak ada lagi berita petugas yang kelelahan sehingga meninggal dunia, karena proses perhitungan dikomputerisasi sedemikian rupa sehingga cepat dan tidak membutuhkan banyak tenaga manusia untuk menghitung secara manual,” pungkasnya.
(lina)