POSMETRO.CO Metro Kepri Batam

Menunggu Komitmen OPD se Kepri Benahi Standar Layanan Publik

BATAM, PM: Ombudsman Kepri kini menunggu komitmen OPD se Kepri dalam membenahi standar pelayanan publik.

Itu setelah seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) se Kepri melaksanakan evaluasi hasil penilaian standar pelayanan publik 2021 Ombudsman Rl pada Selasa (19/4).

Sekaligus juga penandatangan pernyataan komitmen bersama untuk memenuhi standar pelayanan publik pada OPD pemda masing-­masing di Kepri.

Pernyataan komitmen bersama tersebut ditandatangani oleh Kepala/Wakil dari Dinas OPD terkait dan disaksikan oleh Sekda, Asisten, lnspektorat dan Bagian Organisasi masing­-masing pemda serta Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagat Paroha Patar Siadari.

Sebelumnya pada Desember 2021 lalu, Ombudsman RI telah merilis hasil penilaian Standar Pelayanan Publik seluruh Pemerintah Daerah, Kementerian dan Lembaga untuk tahun 2021.

Dari data penilaian tersebut di Kepri
hanya ada 3 dari 8 pemda yang telah menerapkan standar pelayanan publik secara baik, yakni Pemprov Kepri, Natuna, Bintan dengan nilai diatas 80 atau Zona Hijau.

Pemda lainnya mendapat nilai dibawah 80 atau Zona Kuning, bahkan Kota Batam dan Tanjungpinang yang tahun sebelumnya sudah berada pada Zona Hijau tahun 2021 berada pada posisi paling bawah diantara 8 pemda lainnya di Kepri dengan nilai masing­- masing 69,86 dan 67,19.

Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Rl, Cindy M. Pardede, memberikan catatan pada sejumlah OPD pemerintah daerah yaitu belum adanya pelayanan khusus bagi difabel, belum adanya informasi persyaratan, prosedur, biaya, jangka waktu penyelesaian layanan, dan belum adanya sarana, informasi dan petugas pengelolaan pengaduan masyarakat.

Kepala Perwakilan Ombudsman Rl, Lagat P.Siadari menyampaikan bahwa Ombudsman RI mendorong pernyataan komitmen tersebut dikarenakan adanya inkonsistensi sejumlah pemda dalam penerapan standar pelayanan publik pada OPD di daerahnya dan diharapkan dengan adanya pernyataan komitmen ini akan muncul keseriusan dari OPD pemda yang sebelumnya standar layanannya terabaikan menjadi dibenahi.

Dan yang sudah bagus tetap dipertahankan sehingga tidak terulang kembali inskonsistensi seperti kota Batam dan Tanjungpinang pada penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022 ini.(cnk)