Ketua HNSI Minta Pihak Terkait Bertanggung Jawab Atas Pencemaran Limbah Minyak Hitam

    spot_img

    Baca juga

    Gubernur Halalbihalal Bersama Keluarga Besar RSUD RAT

    KEPRI, POSMETRO: Dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, Gubernur...

    Gubernur Ansar Saksikan Pawai Ta’aruf MTQH Ke-XIII Kabupaten Bintan

    KEPRI, POSMETRO: Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menyaksikan...

    Gubernur Ansar Lantik Kepengurusan PGI Kota Batam

    KEPRI, POSMETRO: Gubernur Kepri Ansar Ahmad melantik dan mengambil...

    Gubernur Ansar Hadiri Halalbihalal Keluarga Besar Ampera Kepri

    KEPRI, POSMETROBATAM: Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menghadiri acara...
    spot_img

    Share

    Ketua HNSI Kabupaten Karimun, Abdul Latif. (Foto-ist)

    KARIMUN, POSMETRO.CO: Ketua HNSI Kabupaten Karimun, Abdul Latif yang dikonfirmasi POSMETRO.CO memastikan limbah B3 yang merupakan minyak hitam tersebut benar berasal dari bangkai Kapal MT Tabonangen 19 tersebut. Hal ini setelah dilakukan pengecekan ke atas kapal.

    Latif menyampaikan pihaknya bersama nelayan sudah melakukan pengecekan ke kapal dan hasilnya di atas kapal tersebut juga masih terdapat minyak hitam yang sama dengan yang mencemari pesisir pantai Baran dan sekitarnya.

    “Kita mendapatkan laporan dari nelayan, saat itu kita langsung cek bersama nelayan. Dan hasil memang benar adanya pencemaran laut oleh limbah minyak hitam itu, Bahkan ada temuan ikan yang mati akibat limbah itu,” jelasnya lagi.

    Ia pun menyatakan saat itu langsung bersama nelayan mengecek kepastian apakah benar berasal dari kapal tangker yang baru diapungkan itu.

    “Ternyata benar, dan di atas kapal itu masih ada minyak yang sama,” tambah Latif.

    BERITA TERKAIT: Limbah Minyak Hitam Cemari Pesisir Pantai Baran, Nelayan Pun Beraksi

    Sementara untuk menyelesaikan permasalahan ini. HNSI pun meminta pengelolah atau orang yang bertanggung jawab dalam pengurusan bangkai kapal tangker ini untuk bertanggung jawab atas dampak yang dirasakan nelayan.

    “Kita sudah sempat akan melakukan pertemuan Minggu (17/4) hari ini Namun batal. Karena pihak pengurus kapal tidak dapat datang. Namun kita melakukan pertemuan dengan sejumlah Intansi baik dari perikanan dan kelautan serta unsur lainnya tadi,” ucapnya.

    Hingga kini HNSI masih menunggu itikad baik dari perusahaan atau pengurus yang terlibat dalam pengangkatan kapal itu untuk bertanggung jawab atas dampak yang dirasakan nelayan.

    “Selain menunggu kita akan terus bergerak memperjuangkan hak nelayan. Mereka harus perhatikan nelayan yang terkena dampak,” tegasnya.(ria)