POSMETRO.CO Nasional

Aksi Demo Mahasiswa Besok, YLBHI Buka Posko Pengaduan Kekerasan

ILUSTRASI. YLBHI membuka posko aduan terhadap mahasiswa jika mengalami kekerasan fisik oleh aparat saat melakukan aksi menentang wacana perpanjangan jabatan Presiden RI. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JAKARTA-POSMETRO.CO: Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia berencana melakukan turun ke jalan menggeruduk Istana Negara, Besok Senin (11/4). Terkait aksi ini, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengaku, membuka posko aduan terhadap mahasiswa jika mengalami kekerasan fisik oleh aparat saat melakukan aksi menentang wacana perpanjangan jabatan Presiden RI.

Adapun, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada 11 April 2022, berencana melakukan turun ke jalan dengan menggeruduk Istana Negara, untuk menolak Presdiden RI tiga periode dan penundaan Pemilu 2024.h

“LBH, YLBHI selama standby jika ada penangkapan mereka meminta bantuan hukum, kami akan mendampingi. Kalau mereka datang ke LBH Jakarta kita ada tim advokasi untuk demokorasi. Ada LBH ada Kontras, ada LBH pers ada berbagai lembaga untuk membentuk advokasi bersama-sama mendampingi,” ujar Isnur di Kantor YLBH Jakarta, Sabtu (9/4) kemarin dilansir dari halaman Jawapos.

Isnur menuturkan, demonstrasi merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan panggilan konstitusi dalam hal mengemukakan pendapat, berkumpul dan berserikat serta menyatakan ekspresinya.”Jadi jangan sampai kemudian ada pikiran dan pandangan bahwa di kepolisian bahwa demonstrasi adalah melanggar hukum,” tuturnya.

Karena itu, Isnur juga akan mengawal jalannya unjuk rasa mahasiswa tersebut. YLBHI akan mengawasi aparat agar tidak bertindak represif terhadap para mahasiswa.

Jadi kita akan lihat besok, kita akan pelototi bagaimana negara ini memperlakukan warga negaranya yang melakukan tugas-tugas jaminannya di konstitusi,” ungkapnya.

Isnur juga meminta agar aparat kepolisian tidak menghalang-halangi kerja-kerja jurnalistik dari insan media. Sebab pers yang akan merekam dan memberitakan ke masyarakat kinerja polisi dalam mengawal aksi unjuk rasa tersebut.

“Termasuk kita warning untuk aparat untuk tidak menghalang-halangi liputan untuk jurnalis, jangan sampai ada penghalang-halangan, penyiataan alat, apalagi mengacam dalam meliput,” katanya.

Karena fungsi jurnalis sangat penting untuk merekam agar kepolisian bertugas sesuai dengan tugasnya, apakah bertindak untuk menghormati hukum atau kekerasan,” tambahnya.

Diketahui, BEM SI berencana menggelar aksi di depan Istana Negara, Jakarta, Senin 11 April 2022 mendatang. Aksi itu untuk menuntut sikap tegas dan bukti nyata Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak masa jabatan tiga periode.

Baru-baru ini Presiden Jokowi juga melarang para menterinya berbicara mengenai penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan presiden.

Jokowi juga meminta kepada para menteri untuk memiliki sensitifitas tinggi terhadap kesulitan yang tengah terjadi. Menurut dia, para menteri juga harus bisa menjelaskan langkah apa saja yang telah diambil oleh pemerintah dalam menghadapi masalah tersebut.