KARIMUN, POSMETRO.CO: DPRD Karimun menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Karimun 2021, Selasa (29/3).
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Karimun, Muhammad Yusup Sirat yang didampingi Wakil Ketua 1 DPRD, Sapri Sandi dan Bupati Karimun, Aunur Rafiq serta dihadiri anggota DPRD kabupaten Karimun dan FKPD Kabupaten Karimun.
Ketua DPRD Karimun, Muhammad Yusup Sirat menyampaikan agenda rapat paripurna merupakan agenda tunggal yakni penyampaian LKPJ Bupati tahun anggaran 2021, terdiri pidato Bupati Karimun terhadap penyampaian LKPJ Bupati tahun anggaran 2021.
Berikutnya pandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap penyampaian LKPJ Bupati tahun anggaran 2021 dan dilanjutkan dengan tanggapan Bupati Karimun terhadap pandangan fraksi-fraksi serta penyerahan laporan LKPJ Bupati tahun anggaran 2021 kepada pimpinan rapat.
Setelah penyerahan LKPJ Bupati tahun anggaran 2021 kepada pimpinan DPRD kabupaten Karimun, sidang paripurna di skor selama lebih kurang 15 menit untuk dilanjutkan dengan paripurna internal yakni pembentukan pansus LKPJ Bupati tahun anggaran 2021.
Dari 8 fraksi di DPRD kabupaten Karimun yakni fraksi Golongan Karya Plus, Fraksi PKS, Fraksi PDI-P, Fraksi PAN, Fraksi Hanura, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra dan kesemuanya menyatakan dapat menerima.
Dari 8 fraksi di DPRD Karimun, hanya fraksi Partai Demokrat yang menyampaikan pandangan umum atas LKPJ Bupati Karimun tahun anggaran 2021 secara langsung, sedangan 7 fraksi lainnya menyampaikan secara tertulis yang diserahkan langsung ke pimpinan DPRD Kabupaten Karimun.
Bupati Karimun, Aunur Rafiq usai memyampaikan LKPJ mengatakan, paripurna LKPJ Bupati tahun anggaran 2021, seluruh fraksi dapat menyetujui LKPJ untuk dibahas oleh Pansus LKPJ dan Insya Allah dalam sebulan ke depan dapat selesai.
Ia menjelaskan dari 8 fraksi di DPRD Kabupaten Karimun, ada satu fraksi yakni Fraksi Demokrat yang menyampaikan pandangan umum atas penyampaian LKPJ Bupati tahun anggaran 2021 yang dibacakan secara langsung, sementara untuk 7 fraksi lainnya melalui secara tertulis.
“Ini laporan awal dan ini akan dibahas secara rinci dan sekarang juga sedang diaudit oleh BPK perwakilan Provinsi Kepri,” tutup Aunur Rafiq.(**)