BATAM, POSMETRO.CO : Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, melaksanakan kegiatan Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata untuk Persyaratan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), pada penggiat usaha pariwisata.
Acara tersebut dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2022, bertempat di Beverly Hotel, Kota Batam.
Daftar Usaha Pariwisata ini dianggap penting. Karena seluruh kegiatan serta penyelenggaraan usaha pelaku usaha mikro / kecil yang perseorangan, harus sudah dipersiapkan sejak awal agar lebih mudah dalam pendataan, pemberian fasilitas oleh pemerintah dan menjadi nilai profesionalitas dan kredibilitas dari bidang usaha pariwisata tersebut.
Adapun narasumber pada kegiatan ini terdiri dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan PT Sucofindo Cabang Batam.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, Buralimar mengatakan untuk saat ini pendaftaran usaha pariwisata mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
PP 5 Tahun 2021 merupakan aturan pelaksanaan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
“Ada beberapa aturan yang masuk dalam Peraturan Pemerintah, yang sekarang harus dipenuhi persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sekarang ada penilaian tingkat bahayanya. Penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat resiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan ada tingkat Risiko rendah, tingkat Risiko menengah dan tingkat Risiko tinggi,” jelas Buralimar.
Salah satu narasumber yang hadir yakni Kepala Cabang (Kacab) Sucofindo (Persero) Batam, Tri Haryadi, menerangkankan Perizinan Berusaha sektor pariwisata yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis risiko kegiatan usaha, terdiri dari daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyedia akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
Selain itu juga jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta dan Spa.
Untuk segala pendaftaran usaha, kini sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata No.10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, melalui Sistem Online Single Submission (OSS), diyakini menjadi solusi pelaku usaha yang ingin mendapatkan izin usaha.
Dengan adanya OSS pengajuan izin usaha pariwisata untuk perorangan, mikro kecil, menengah, besar ataupun perusahan local dan asing ataupun badan usaha dan badan hukum diajukan melalui OSS.
Salah satu peserta dari Nagoya Mansion, Rina, mengaku sangat terbantu dengan kegiatan ini, karena dapat mengetahui persyaratan untuk izin usaha yang terbaru misalnya OSS.
“Sebelum PP No. 5 Tahun 2021 ini berlaku, kami para pelaku usaha tahunya mengajukan perizinan melalui sistem perizinan berusaha lewat OSS versi 1.1. Nah, sekarang jadi tahu kalau sudah ganti ke OSS. Memang untuk kami yang seperti ini harus diberi tahu,” terang Rina.***