POSMETRO.CO Metro Kepri Batam

Saparuddin Muda : Kampung Tua Adalah Kawasan Heritage, Harga Mati

Saparuddin Muda

BATAM, POSMETRO.CO : Tak dipungkiri Kota Batam telah menjelma menjadi metropolis di Provinsi Kepri, meski pembangunan terus digesa, masih banyak kawasan heritage atau warisan yang harus dipertahankan, salah satunya kampung tua.

Perpat yang merupakan salah satu organisasi kepemudaan dan sosial, merupakan pelopor pertama untuk mempertahankan kampung tua dan menjadikan kawasan ini sebagai cagar budaya.

“Ada 37 titik kampung tua yang ada di Batam ini, dan kesemuanya telah memiliki surat keputusan (SK) dari Wali Kota Batam yang saat itu dijabat Nyat Kadir,” ungkap Ketua Dewan Pendiri Perpat Saparuddin Muda pada POSMETRO, Selasa (18/1) sore.

Saparuddin Muda juga mengungkap, perjuangan untuk mempertahankan kampung tua ini sudah dilakukan sejak 21 tahun lalu.

“Perjuangan akhirnya mendapatkan SK  dari wali kota, tapi itu belum usai. Sampai saat ini legalitas kampung tua belum juga punya kejelasan. Tapi Wali Kota Batam sekarang HM Rudi sempat menyebut, salah satu PR yang akan dirampungkannya adalah menyelesaikan legalitas kampung tua. Kami mendukung penuh pernyataan pak Rudi itu.

Disebutkan Saparuddin Muda, menjaga kampung tua adalah harga mati. Karena kampung tua adalah cagar budaya Batam yang harus tetap dipertahankan.

“Banyak hal positif untuk tetap menjaga eksistensi kampung tua dan masyarakatnya. Dari sektor ekonomi kita bisa mengajak wisatawan  untuk berkunjung ke kampung tua, agar mereka bisa merasakan atmosfer masyarakat Batam asli dan bukan hanya menikmati pembangunan kota yang penuh masyarakat urban, adanya kampung tua ini tidak hanya meningkatkan ekonomi tapi juga menjaga peradaban,” jelas Saparuddin Muda.

Untuk itu, Saparuddin Muda menyebut bersama masyarakat kampung tua dan Perpat, dirinya akan terus berjuang agar titik kampung tua yang ada di Batam tetap ada dan memiliki payung hukum serta legalitas yang jelas.

“Kami dukung penuh Wali Kota Batam yang juga Kepala BP Batam Bapak HM Rudi, untuk segera menyelesaikan legalitas kampung tua,” ucap Saparuddin Muda.

Untuk diketahui, beberapa waktu lalubKementerian Agraria dan Tata Ruang menetapkan kebijakan untuk mengeluarkan lahan kampung tua di Kota Batam Kepulauan Riau dari Hak Pengelolaan Lahan BP Kawasan Batam, sesuai dengan janji Presiden Joko Widodo.

Kampung tua yang akan dikeluarkan dari HPL BP Kawasan Batam, seluas 11.033.153 meter persegi yang tersebar di 37 lokasi.

Berdasarkan pendataan yang sudah disepakati bersama, luas 11.033 hektare itu terbagi dalam sekitar 42.970 bidang yang dimiliki 21.180 kepala keluarga.

Selanjutnya, dari 11.033.153 meter persegi, pemerintah akan mengeluarkan kawasan hutan lindung yang berada di dalamnya seluas 298.232 meter persegi dan DPCLS seluas 210.599 meter persegi. (dye)