POSMETRO.CO Bisnis

Waspadai Investasi Ilegal dan Pinjol Ilegal

Kepala OJK Kepri Rony Ukurta Barus, pada kegiatan penanganan investigasi ilegal dan pinjaman online ilegal di Best Weastern Premier (BWP) Panbil Batam, Selasa (21/12). (foto : hbb)

BATAM, POSMETRO.CO : Dari hasil survei yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada tahun 2019 lalu, bahwa tingkat literasi produk keuangan masyarakat di Kepri rendah.

Hal ini dibeberkan, Kepala OJK Kepri Rony Ukurta Barus, dalam kegiatan penanganan investigasi ilegal dan pinjaman online ilegal di Best Weastern Premier (BWP) Panbil Batam, Selasa (21/12).

Dengan rincian pemahaman akan manfaat dan risiko produk keuangan masyarakat Kepri, hanya sebesar 45,67 persen. Sementara, tingkat inklusi keuangan atau penggunaan produk keuangan, bekisar 92,13 persen.

Hal ini menggambarkan bahwa banyak masyarakat di Kepri yang menggunakan produk jasa keuangan, namun belum seutuhnya memahami manfaat dan risiko dari produk keuangan yang digunakan.

“Sehingga, tidak heran jika banyak masyarakat di Kepri yang terjebak dengan penawaran invetasi illegal,” tegas Rony.

Berdasarkan informasi yang didapat OJK Kepri pada tahun 2021, terdapat beberapa kasus penipuan investasi bodong. Seperti kejadian di Tanjungpinang terkait Hot Forex, yang sudah dinyatakan ilegal oleh Satgas Waspada Investasi, 2019 lalu.

Kemudian, arisan online dengan perkiraan kerugian sekitar Rp2 Miliar di Natuna. Di mana kasus investasi bodong ini menjanjikan imbalan bagi hasil 15-30 persen dalam waktu yang singkat. Kejadian memakan korban sekitar 250 orang dengan kerugian sebesar Rp500 Juta.

Oleh karena itu, Rony mengingatkan perlu adanya peningkatan dalam pengetahuan literasi keuangan dan inklusi keuangan baik melalui sosialisasi maupun membaca terkait hal tersebut.

“Karena kita ingin ada lagi korban yang berjatuhan dari kurangnya pengetahuan dan pemahaman produk keuangannya,” ucap Rony.

Perlu diketahui, pada tahun 2021 Satgas Waspada Investasi Kepri juga telah menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait tiga entitas yang diduga menjalankan modus investasi bodong. Di antaranya Go-Champion, dengan kegiatan money game system berjenjang dan sudah dinyatakan illegal/bodong oleh Satgas Waspada Investasi pada Maret 2021.

Selanjutnya, HJ Investment yang menawarkan profit 40 persen dalam waktu singkat dan sudah dinyatakan illegal/bodong oleh Satgas Waspada Investasi, Mei 2021. Serta penawaran K-trade dengan modus Trading Forex yang menawarkan imbal hasil 1 persen per hari atau 20 persen per bulan.

“Meski demikian kami berharap masyarakat Kepri tidak berhenti berinvestasi. Namun, perlu diingat cari investasi yang legal dan tahu manfaatnya. Agar tidak mudah ditipu,” pesan Ronny.

Hal senada juga diutarakan, Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam L. Tobing. Timnya akan terus memberantas pinjaman online (pinjol) ilegal. Dalam hal ini pihaknya secara tegas melakukan penindakan terhadap 98 investasi ilegal, lalu sebanyak 811 fintech p2pl Ilegal dan 17 gadai Ilegal di tahun 2021.

Jumlah ini terbilang menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2019, diketahui telah terjadi penindakan terhadap 442 investasi ilegal, 1.493 fintech p2pl Ilegal dan 68 gadai ilegal. Sementara di tahun 2020, menjadi 347 investasi ilegal, 1.025 fintech p2pl Ilegal dan 75 gadai ilegal.

“Kami di Satgas Waspada Investasi semakin memperketat ruang lingkup pelaku kejahatan pinjaman online ilegal, dengan menggunakan kewenangan di masing-masing kementerian dan lembaga,” ujarnya.

Upaya tersebut, dibarengi dengan memperluas sosialisasi dan edukasi ke masyarakat mengenai bahaya pinjaman online ilegal melalui media massa dan sosial media serta komunikasi langsung kepada masyarakat.

“Berdasarkan grafik ini bisa dilihat, sejak 2019 terjadi peningkatan. Namun seiring berjalannya waktu setiap tahunnya kian menurun. Dan hal ini tak lepas dari berbagai langkah-langkah strategis yang kita lakukan bersama berbagai institusi terkait,” tegasnya.

Pihaknya juga menegaskan, Satgas Waspada Investasi mendukung tindakan tegas Kepolisian RI yang telah menangkap sejumlah pelaku pinjol ilegal di berbagai daerah, karena tanpa penangkapan pelakunya, operasional pinjol ilegal masih akan muncul dengan mengubah nama atau membuat aplikasi baru.

“Tindakan tegas terhadap pelaku tindak pidana pinjol ilegal ini harus terus dilakukan untuk melindungi masyarakat,” tegas Tongam. (hbb)