POSMETRO.CO Metro Kepri Batam

Wagub Marlin: Semoga Dapat Memberi Manfaat untuk Masyarakat Kepri

Sampaikan Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD

KEPRI, POSMETTO.CO: Wakil Gubernur Kepri Hj Marlin Agustina menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan seluruh fraksi di DPRD Kepri terkait nota keuangan dan Rancangan APBD tahun anggaran 2022.

Jawaban-jawaban itu merupakan respon dari pemandangan umum fraksi yang memberi masukan, saran dan catatan untuk nota keuangan tersebut.

“Semoga apa yang telah dan akan kita kerjakan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepri,” kata Wagub Marlin, usai menyampaikan jawaban pemerintah dalam Sidang Paripurna Jawaban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau tentang Nota Keuangan dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2022, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Jumat (19/11) pagi.

Rapat Paripurna ini dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kepri T Afrizal Dahlan. Hadir juga sejumlah anggota DPRD Kepri dan Kepaal OPD Pemprov Kepri. Sebelumnya, Kamis (18/11) Wagub Marlin juga hadir dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kepri.

Pada kesempatan itu, Wagub Marlin terlebih dahulu menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pandangan umum dari seluruh Fraksi di DPRD Kepri yang telah memberikan saran yang konstruktif terhadap substansi atas Nota Keuangan dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2022. Wagub Marlin menyampaikan bahwa pada RAPBD TA 2021 tetap menjaga sinergitas terhadap program-program Prioritas Nasional dengan berpedoman pada ketentuan perundang–undangan yang berlaku.

“Pemprov Kepri komit dan konsisten dalam melaksanakan tema pembangunan dengan tetap memperhitungkan skala prioritas khususnya akibat dampak Covid- 19 seperti dalam hal penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha agar tetap hidup dan berkembang serta dalam hal penyediaan jaring pengaman sosial maupun stimulus ekonomi akibat dampak pandemi,” kata Ketua TP PKK Kota Batam ini.

Untuk penanganan kesehatan, kata Ketua PIKORI BP Batam ini, pemerintah tetap memproritaskan upaya penanggulangan pandemi covid19 serta pemulihan ekonomi. Fokus pelaksanaan pada pencapaian percepatan pembentukan herd immunity melalui pelaksanaan vaksinasi khususnya vaksinasi pada usia di bawah 12 tahun.

Wagub Marlin juga menyampaikan terima masihnya atas dukungan DPRD Kepri dalam penanganan pandemi covid19 dan percepatan vaksinasi di Negeri Segantang Lada ini. Atas dukungan DPRD dan seluruh komponen masyarakat Kepri, kondisi pandemi saat ini terus membaik. Vaksinasi dosis pertama pun sudah 92 persen.

Wagub Marlin menambahkan bahwa program kegiatan yang direncanakan oleh Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran atas target kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik RPJMD maupun RKPD. Program Kegiatan tersebut juga merupakan hasil dari proses yang telah dilakukan melalui berbagai tahapan, mulai dari penyusunan Rancangan Rencana Kerja, pembahasan Forum Perangkat Daerah, pembahasan Musrenbang, fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri, hingga proses penganggaran dan penajaman pada perumusan kebijakan umum anggaran.

Untuk tahun 2022, kata Wagub Marlin, terdapat beberapa strategi pemulihan ekonomi yang telah dimasukkan dalam fokus pembangunan pada tahun 2022. Beberapa diantaranya peningkatan rehabilitasi sosial dasar dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan dan warga terdampak Covid-19 melalui Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial dan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Kemudian peningkatan kualitas koperasi dan pengembangan usaha kecil dan menengah melalui penguatan kompetensi, digitalisasi UMKM, dan internasionalisasi produk UMKM yang terdapat pada Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Program Pemberdayaan UKMK, dan Program Pengembangan UMKM. Pada tahun 2022 akan difokuskan juga pada peningkatan kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja dalam rangka penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan investasi. ***