NATUNA, POSMETRO.CO : Kabupaten Natuna merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang berada di ujung Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Letak geografisnya sangat strategis, serta berbatasan langsung dengan negara-negara Asean. Di sebelah Utara, Natuna berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja. Sebelah Selatan berbatasan dengan Singapura, Malaysia, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Malaysia Timur.
Selain itu, Kabupaten Natuna berada pada jalur pelayaran Internasional yang dilalui oleh banyak kapal laut asing, seperti Hongkong, Jepang, Korea dan Taiwan.
Kabupaten Natuna juga terkenal dengan penghasil Minyak dan Gas Bumi. Menurut hitungan pemerintah, Natuna memiliki cadangan gas alam terbesar di kawasan Asia Pasifik.
Merujuk pada ladang gas D-Alpa yang terletak 225 kilometer (km) sebelah utara Pulau Natuna di Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEEI), diperkirakan memiliki total cadangan 222 Trilliun Cubic Feet (TCT) dan gas hidrokarbon yang bisa didapat sebesar 46 TCT.
Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, menugaskan Satuan Kerja Khusus sebagai Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
“Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama dengan Kontaktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), bertanggungjawab dalam meningkatkan produksi cadangan Migas di Indonesia,” ungkap Rikky Rahmat Firdaus.
Dikatakan Rikky Rahmat Firdaus, sektor hulu Migas merupakan kegiatan negara yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sehari-hari.
“SKK Migas merupakan institusi negara yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan hulu Migas di Indonesia. Juga berkomitmen penuh dan agar kebutuhan Migas di Indonesia dapat terpenuhi,” kata Rikky Rahmat Firdaus.
Disamping itu sebut Rikky Rahmat Firdaus, SKK Migas juga hadir untuk mendukung Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Migas.
“Termasuk dalam upaya mendapatkan cadangan, memproduksi minyak dan gas di indonesia untuk negara dengan skema usaha bagi hasil (production sharing contract),” sebut Rikky Rahmat Firdaus.
Selanjutnya terang Rikky Rahmat Firdaus apabila kandungan cadangan Migas ditemukan dan dinyatakan ekonomis cadangan migas tersebut akan dilanjutkan dengan rencana pengembangan dan produksi dalam fase eksploitasi.
“Sebagai dampak dari aktifitas sektor hulu Migas tersebut adalah multiplier effect ekonomi yang nyata bagi masyarakat maupun pemerintah pusat maupun daerah. Pencapaian hasil lifting Migas Nasional adalah penopang penting APBN Nasional,” terang Rikky Rahmat Firdaus lagi.
Rikky Rahmat Firdaus menyampaikan bahwa SKK Migas-KKKS di Wilayah Kepulauan Riau tidak bisa berjalan sendiri dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi.
“Untuk itu, KKKS-SKK Migas akan terus menjalin komunikasi dan meminta dukungan kepada pemangku kepentingan di Kepri meskipun di tengah pandemi Covid-19,” kata Rikky Rahmat Firdaus.
SKK Migas ujar Rikky Rahmat Firdaus akan tetap berusaha untuk melakukan upaya pencarian cadangan Migas yang baru melalui beberapa pemboran eksplorasi seperti yang dilakukan oleh KKKS Medco EP Natuna Ltd, Premier Oil Natuna Sea BV, Star Energy, West Natuna Exploration Ltd dan Kufpec Indonesia.
SKK Migas ujar Rikky Rahmat Firdaus mengharapkan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Kepri, Kabupaten Natuna dan seluruh elemen masyarakat terhadap operasional hulu Migas ini.
“Tujuanya supaya pengambilan sumber daya alam berupa Minyak dan Gas Bumi ini, dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara serta untuk kemakmuran rakyat secara keseluruhanya,” ujar Rikky Rahmat Firdaus.
Sektor hulu Migas jelas Rikky Rahmat Firdaus juga memberikan dampak multi effect, seperti pajak dan retribusi pusat atau daerah, kesempatan lapangan usaha, kesempatan kerja, serta Program Pengembangan Masyarakat (PPM) dan bidang lainnya.
“Dalam perencanaanya KKKS selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Natuna. Hal ini dilakukan untuk mengetahui harapan dari Pemerintah Kabupaten Natuna terhadap program PPM serta menghindari program ganda yang tidak efektif,” tambah Rikky Rahmat Firdaus.
Sebagaimana di ketahui tambah Rikky Rahmat Firdaus, Program Pengembangan Masyarakat (PPM) SKK Migas dan KKKS yang dilaksanakan di Kabupaten Natuna melalui operator KKKS Premier Oil, dan Medco EP Natuna, tidak dalam bentuk dana cash, melainkan dalam bentuk program
“PPM yang dilaksanakan oleh SKK Migas dan KKKS di Kabupaten Natuna tersebut berdasarkan usulan -usulan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna. Dan kemudian dievaluasi oleh internal SKK Migas maupun KKKS yang meliputi evaluasi anggaran serta skala prioritas dari program tersebut. Dalam pelaksanaannya KKKS menerapkannya dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,” tambah Rikky Rahmat Firdaus.
Sebagai bentuk koordinasi dan kolaborasi SKK Migas – KKKS dengan Pemerintah Kabupaten Natuna dan pemangku kepentingan lainnya sambung Rikky Rahmat Firdaus, program maupun fasilitas yang sudah dibangun oleh SKK Migas dan KKKS diserahkan untuk masyarakat.
“Pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah maupun stakeholder yang berwenang menerima agar dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya untuk masyarakat,” sambung Rikky Rahmat Firdaus lagi.
Diantaranya program PPM yang telah dilaksanakan tahun 2020-2021 jelas Rikky Rahmat Firdaus yaitu program dukungan Geopark Natuna di Kawasan Geosite Batu Kasah yang meliputi Gerbang Utama 1 Unit, sarana ruang bilas dan toilet 8 unit dan tower air 1 unit.
Kemudian pungkas Rikky Rahmat Firdaus dalam rangka mendukung pengentasan COVID-19 di Kabupaten Natuna, diserahkan 2 unit refrigerator atau tempat penyimpanan vaksin COVID-19 yang dibutuhkan masyarakat Natuna.
“SKK Migas dan KKKS berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi aktif di wilayah operasi Migas, khususnya di Kabupaten Natuna,” pungkas Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Rikky Rahmat Firdaus.
Sementara itu, Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda mengatakan kontribusi SKK Migas bersama KKKS tidak hanya melalui melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) saja, akan tetapi juga melalui Dana Bagi Hasil (DBH).
Wakil Bupati Natuna itu menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan KKKS di Kabupaten Natuna, sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah maupun masyarakat, terutama dari sisi ekonomi dan wisata.
“Efek berganda Industri hulu Migas bagi pembangunan daerah sangat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Natuna, baik dari sisi ekonomi maupun wisata. KKKS dan SKK Migas berkontribusi membangun dan memajukan Natuna,” kata Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda.
Semoga SKK Migas bersama KKKS sebut Rodhial Huda agar terus melakukan berbagai kegiatan yang bersifat positif, tanpa mengambil alih fungsi dan kewenangan pemerintah.
“Pemerintah Kabupaten Natuna akan selalu mendukung kegiatan SKK Migas, baik berupa eksplorasi maupun eksploitasi. Sehingga KKKS berjalan dengan aman dan lancar,” sebut Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda.
Terpisah, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad menyampaikan bahwa peran industri hulu Migas berkontribusi memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kepri khususnya di 4 kabupaten yang menjadi area kerjanya.
“SKK dan KKKS Migas merupakan mitra pemerintah dalam Efek Berganda Industri Hulu Migas bagi Pembangunan Daerah Kepri,” kata Ansar Ahmad.
Pemerintah Provinsi Kepri tegas Ansar Ahmad mendukung tercapainya target Migas Nasional 1 Juta Barel.
“Semoga operasi di wilayah ini dapat berjalan aman, lancar dan sukses,” harap Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad. (zam)