dan Dosen STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang Zamzami A Karim saat berdiskusi secara Virtual bersama Wartawan. (Foto-Hbb)
BATAM, POSMETRO.CO: Hubungan kurang harmonisnya antara Gubenur Kepri, Ansar Ahmad dan Wakil Gubenur Kepri, Marlin Agustina akan berdampak pada program kerja daerah yang sebelumnya menjadi visi misi pasangan tersebut.
Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Komisi 1 DPRD Kepri, Muhammad Syahid Ridho mengatakan, kedua pihak harus berkomunikasi atau duduk bersama untuk menjalankan program-program yang sudah ada. Ia juga menyayangkan retaknya hubungan yang terjadi antara Gubernur Kepri dan Wakil Gubernur Kepri.
“Mereka harus duduk bersama atau istilahnya ngopi barenglah. Saya secara pribadi juga cukup sedih, karena seharusnya masalah ini tidak perlu sampai meluas. Hanya masalah komunikasi dan harusnya dapat segera diselesaikan,” kata Ridho, saat diskusi virtual dengan wartawan, Rabu (18/8).
Karena pembagian tugas, sudah sangat jelas diatur dalam UU 23/2014 terkait Pemda, dan spesifik diatur dalam pasal 65 dan 66. Menurutnya, masyarakat juga sangat sedih jika melihat pemasalahan yang dipertontonkan kepala daerahnya.
“Jangan sampai masyarakat bertanya-tanya ada apa. Kita tidak ingin ini terjadi berkepanjangan, intinya komunikasi,” pesan Ridho
Saat ini masih banyak masalah yang menjadi tantangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri. Terutama persoalan pandemi Covid-19 dan begitu juga ekonomi yang perlu penanganan ekstra agar dapat segera terselesaikan. Karena, masih banyak
program-program kerja yang telah direncanakan menunggu untuk dijalankan kedua pihak.
“Masyarakat butuh langkah konkret untuk menyelesaikan masalah saat ini dampak dari pandemi Covid-19. Kalau ada masalah segera selesaikan, kasihan masyarakat pasti sedih melihat hal ini,” ungkanya.
Sementara, Dosen STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang Zamzami A Karim menuturkan, bahwa persoalan hubungan yang tidak harmonis kepala daerah memang kerap terjadi. Bukan hanya di Kepri, tapi dibeberapa daerah lainnya juga terjadi demikian.
“Ini konsekuensinya karena pasangan kepala daerah diusulkan oleh gabungan partai politik,” jelas Zamzami.
Hal senada juga diutarakannya pada dasarnya, pembagian tugas kerja antara Gubernur dan wakilnya sudah diatur jelas dalam Undang-undang 23/2014 tentang Pemda. Sehingga, seharusnya permasalahan komunikasi yang tak harmonis ini tidak terjadi.
“Seharusnya kalaupun ada masalah dapat diselesaikan dengan baik,” katanya.
Karena itu sangat disayangkan ketika Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyampaikan langsung ke publik terkait hubungan yang tidak harmonis dengan wakilnya tersebut. Secara etika komunikasi sebagai pejabat publik tentu kata dia harus diperbaiki.
Menurut Zamzami, Ansar harus ingat bahwa jabatan publiknya sebagai Gubernur Kepri akan melekat pada dirinya. Artinya meskipun sebagai anggota salah satu partai politik, jabatan publik tersebut tidak akan dapat dilepasnya ketika sudah menjabat sebagai Gubernur Kepri.
“Saya sebenarnya kaget saat menonton video Pak Gubernur (Ansar Ahmad) yang menyampaikan hubungannya dengan Wagub tidak harmonis. Yang awalnya hanya dugaan jadi terkonfimasi sendiri dari Gubernur,” katanya.
Menurutnya, yang dibutuhkan masyarakat saat ini langkah bagaimana penanganan Covid-19 dapat berjalan dengan baik saat ini. Program-program pembangunan dan ekonomi dapat bergerak sesuai dengan yang diharapkan.
“Masyarakat pasti tidak mau tahu dengan masalah pribadi antara Gubernur dan Wagub. Karena itu seharusnya tidak perlu Pak Gubernur menyampaikan ke publik, meski judulnya hanya menjawab pertanyaan wartawan,” ujarnya.
Kemudian, menyikapi permasalahan yang terjadi saat ini menurutnya memang dibutuhkan kedewasaan baik itu Gubernur ataupun Wakil Gubernur. Selain itu, Partai Golkar dan Partai NasDem juga perlu melakukan komunikasi untuk melanjutkan komitmen-komitmen yang sudah dibangun sebelumnya.
Karena, yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana dapat membangun koaliasi yang lebih besar lagi. Supaya program-program atau visi misi saat mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur dapat berjalan dengan baik.
“Sebab, koalisi di DPRD sendiri pendukung Gubernur dan Wakil Gubernur saat ini sebenarnya masih kurang,” jelasnya. (hbb)