POSMETRO.CO Metro Kepri Batam

Perusahaan Wajibkan Sertifikat Vaksin Syarat Pencari Kerja, Ombudsman Kepri: Itu Maladministrasi, Laporkan!

Lagat Parohha Patar Siadari

BATAM, POSMETRO.CO : Sejumlah calon pencari jerja di Batam, Kepri banyak yang mengeluh. Sejumlah perusahaan mewajibkan sertifikat vaksin bagi calon pencari kerja yang akan mengikuti tes seleksi.

Sementara, fasilitas vaksin di Batam belum semua bisa didapat saat ini. Harus rela mengambil risiko buruk, berkerumun mendapatkan antrian vaksin.

Ombudsman Kepri menilai, wajib sertifikat vaksin bagi calon pencari kerja itu adalah salah satu maladministrasi yang dilakukan oleh perusahaan.

“Itu pelanggaran, maladministrasi yang dilakukan dan laporkan itu ke kami.  Biar kita panggil Kepala Dinas Tenaga Kerja nya,” tegas Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri Lagat Parohha Patar Siadari kepada POSMETRO, Rabu (11/8).

Lagat menyebut, potensi mal administrasi sebagai syarat wajib sertifikat vaksin dalam layanan publik.

Seharusnya, kata Lagat pemerintah daerah memahami dulu ketentuan sanksi dalam pasal 13A Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

“Itu kan diberlakukan bagi setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran vaksin namun tidak mengikuti vaksinasi, bukan bagi masyarakat yang belum di vaksin,” ketusnya.

Lanjut Lagat, jadi tidak dapat diterapkan secara menyeluruh bagi masyarakat, hanya bagi yang tidak mau divaksin.

“Nyatanya kita temukan Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah belum sepenuhnya mampu menyediakan akses yang luas bagi masyarakat untuk mengikuti vaksinasi, hanya di beberapa titik saja. Sehingga mengakibatkan antrian yang panjang, lama, tidak layak dan melanggar Prokes Covid-19. Sehingga sangat berpotensi terjadinya pemaparan virus covid 19,” katanya.

Kemudian ketersediaan vaksin tergantung kiriman dari pusat, sehingga tidak dapat dipastikan selalu tersedia sehingga dapat mengganggu kelancaran vaksinasi.

“Antusiasme masyarakat untuk mengikuti vaksin sangat tinggi namun kesempatan mereka divaksin dipengaruhi ketersediaan stok, jadi sebagian besar masyarakat bukan tidak mau divaksin tapi belum mendapatkan jadwal,” terangnya.

Lagat meminta, Pemerintah Daerah harus fokus melakukan edukasi kepada kelompok masyarakat tertentu yang berpotensi menolak/tidak mau mengikuti vaksinasi agar mau divaksin.

“Terkait dengan syarat vaksinasi untuk mendapatkan pelayanan publik atau memperoleh akses terhadap layanan publik kalau dilihat dari kacamata UU pelayanan publik, jelas tindakan diskriminatif,” jelasnya.

Kementerian kesehatan RI dan Dirjen Dukcapil telah menegaskan bahwa tidak menetapkan sertifkat vaksin sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan publik, karena dapat bertentangan dengan UU.

Ditambahkan Lagat, namun jika pemerintah daerah menyediakan fasilitas vaksinasi di tempat-tempat layanan publik secara on the spot, sehingga warga yang belum mendapat vaksin bisa melakukan vaksinasi di sana, dan jika menolak mendapat vaksin, maka bisa diberlakukan diskriminasi positif berupa tidak diberikannya layanan publik bagi yang bersangkutan demi kepentingan masyarakat yang lebih luas.(cnk)