POSMETRO.CO Bisnis Advertorial

Perlu Pengawasan Dalam Pengetatan PPKM Mikro

Anggota DPRD Kota Batam, Aman. (Foto-habibi)

BATAM, POSMETRO.CO: Pengetatan PPKM Mikro, Batam masuk dalam daftar begitu juga Bintan, Tanjungpinang, dan Natuna. Pelaksanaan PPKM sesuai kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen, dengan kriteria level 4 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Aman mengatakan dalam keputusan penerapan PPKM Mikro itu, pergerakan ekonomi masih bisa berjalan namun hanya ada pembatasan. Di mana, untuk mal masih bisa buka hingga pukul 17.00, pembatasan makan ditempat untuk rumah makan dan sebagainya.

“Sebenarnya selama ini sudah dilakukan itu semua. Kalau makan hanya boleh 25 persen dan selama ini sudah berjalan,” ulasnya.

Namun, pelaksanaan pengetatan PPKM Mikro itu harus dilakukan pengawasan yang diperkertat. Sebab, masih ada beberapa tempat makan yang masih menerima tamu lebih dari 50 persen.

“Kalau diperhatikan ada sebagian sudah menjalankan.Jaraknya sudah diatur. Paling pengawasannya diperketat saja kalau itu,” kata politisi PKB itu.

Dalam penerapan PPKM Mikro itu, yang paling krusial, penutupan atau peniadaan kegiatan di rumah ibadah. Sebab, untuk penutupan rumah ibadah ini memerlukan kajian dan keputusan yang bijak dari Pemko Batam. Karena hal ini terkait kegiatan keagamaan.

“Kalau, penutupan ini tentu harus ada follow up dari pemerintah. Karena masih adanya pro kontra di tengah masyarakat. Karena menyangkut keagamaan,” beber Dia

Saat ini Pemko Batam belum mengambil keputusan. Namun, ketika masyarakat tidak dibolehkan melakukan pergerakan ekonomi, maka ia mendorong Pemko Batam untuk membantu masyarakat dengan program bantuan sembako.

“Kalau intruksi ini masih bisa melakukan pergerakan. Artinya, aktivitas ekonomi masih jalan. Dia hanya batasi kerja kantor. Pergerakan ekonominya tidak terlalu diperketat. Tapi, jika tidak diperbolehkan untuk pergerakan ekonomi bisa dilakukan bantuan itu,” paparnya.

Adapun untuk tahun 2021 ini, Aman mengatakan jika tidak ada anggaran untuk bantuan sembako kepada masyarakat. Namun, jika dilakukan pembatasan, maka Pemko Batam wajib melakukan refocusing anggaran untuk bantuan sembako itu.

“Jika tidak ada anggaran untuk bantuan sembako pada pengetatan PPKM kasian masyarakat. Menurut saya, Pemko wajib melakukan refocusing anggaran untuk itu (Sembako),” harap Aman. (hbb)