BATAM, POSMETRO.CO : Pembentukan posko Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Batam, yang bertujuan menekan laju penularan Covid-19 di tingkat masyarakat terbawah, dinilai DPRD Batam belum maksimal.
Pasalnya, petugas Posko PPKM tersebut tidak diberikan pemahaman, anggaran dan masih kebingunan dalam menangani warga yang terinfeksi Covid-19.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Tumbur M Sihaloho, meminta Pemko melalui Tim Gugus Tugas Penanganan Percepatan Covid-19 Kota Batam agar dapat memantau langsung pelaksanaan posko PPKM ini dan bisa memberikan anggaran kepada petugas posko PPKM.
Sebab, jika pandemi Covid-19 ini tidak diselesaikan, ia khawatir perekonomian Kota Batam akan terpuruk dan anggaran dari APBD Kota Batam hanya terbuang sia-sia.
”Kita juga tidak mau anggaran itu habis percuma saja. Feedback-nya tidak ada buat penurunan Covid-19,” imbuhnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Batam lainnya, Aman, mengatakan, semestinya dengan perkembangan Covid-19 di Kota Batam yang terus mengalami peningkatan, posko PPKM diharapkan bisa berpartisipasi dalam membantu menekan laju perkembangan kasus.
Tentunya, dengan memberikan pemahaman, anggaran maupun pengetahuan kepada petugas PPKM.
”Bagaimana mereka melakukan pemantauan, penanganan atau membantu dari awal jika tidak diberikan pengetahuan. Tentunya, ini harus jadi perhatian oleh Gugus Tugas,” ujarnya.
Posko PPKM tidak hanya bertugas melakukan pemantauan, penanganan atau membantu masyarakat di sekitarnya.
Namun, ia juga mengharapkan posko PPKM juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat sekitarnya agar terhindar dari Covid-19.
Sehingga, peranan dari posko PPKM ini dapat lebih maksimal ke
depannya dalam menekan laju perkembangan Covid-19 di Batam.
”Saat ini tidak bisa dilakukan sosialisasi dengan mengumpulkan orang. Sehingga sarana untuk melakukan sosialisasi itu juga harus diperhatikan. Karena tugas PPKM ini tidak akan maksimal jika tidak diberikan sosialisasi itu,” imbuhnya.(jpg)