PINANG, POSMETRO.CO: Gubernur Kepri H Ansar Ahmad memandang akselerasi belanja APBN sangat penting untuk memberikan dukungan pada pemulihan perekonomian Provinsi Kepulauan Riau yang saat ini mengalami perlambatan akibat pandemi Covid-19. Karena itu ia mengingatkan agar para satker dari Kementrian/Lembaga pusat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran APBN untuk menumbuhkembangkan perekonomian Kepri.
“Belanja APBN yang telah dialokasikan pada DIPA saudara-saudara merupakan konsumsi pemerintah sebagai salah satu variabel penting pembentuk PDRB,” ucap Gubernur Ansar saat menjadi pembicara dalam Executive Meeting Akselerasi Belanja Pemerintah untuk Pertumbuhan Ekonomi Kepri dari Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungppinang, Kamis (3/6).
Acara ini digelar oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Provinsi Kepri dengan tujuan melanjutkan sinergi dan kerjasama yang baik antara Kanwil DJPb Kepri dan Pemprov Kepri untuk mengawasi pelaksanaan APBN dan bentuk kontribusi Kanwil DJPb Kepri untuk turut membangun Kepri.
Pada kesempatan itu, Gubernur Ansar mengajak para peserta meeting tersebut untuk melihat bagaimana ekonomi Kepri selama masa pandemi. Dirilis oleh BPS pertumbuhan ekonomi Kepri di triwulan I 2021 masih mengalami kontraksi sebesar -1,19 persen. Jika dibandingkan dengan triwulan I 2020 yang mampu tumbuh sebesar 2,06 persen.
Bahkan menurut Ansar, saat ini pertumbuhan ekonomi Kepri menjadi sorotan Presiden Jokowi. Hal ini terungkap ketika kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Tanjungpinang pada 19 Mei yang lalu.
“Bapak Presiden menyoroti ekonomi kita yang masih lebih rendah dari pertumbuhan perkenomian nasional di minus 0,74 persen,” ungkapnya.
Pemulihan ekonomi tidak bisa hanya dibebankan pada APBD semata, namun juga dibebankan pada kinerja APBN yang dialokasikan untuk Kepri. Oleh karena itu sebagai kepala daerah, Gubernur meminta peran serta dan kontribusi para kepala satker sebagai pengelola pagu besar belanja APBN untuk segera melakukan akselerasi belanja pemerintah.
“Ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi di Kepri,” kata Gubernur Ansar.
Pada tahun 2021, APBN yang dialokasikan untuk Provinsi Kepri mencapai Rp15,24 Triliun. Dana tersebut dibagi dalam tiga porsi meliputi pembagian untuk DBH,DAU, dan DID sebesar Rp5,82 T, transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp1,65 T, dan Belanja K/L sebesar Rp7,77 T.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Kepri Teguh Dwi Nugroho mengatakan bahwa instansinya telah melakukan langkah-langkah nyata agar seluruh satker dapat melakukan akselerasi belanja agar dapat berkontribusi positif bagi perekonomian Kepri.
“Diantaranya melalui kegiatan dialog kinerja satker, sosialisasi dan bimbingan teknis, kemudian evaluasi pelaksanaan anggaran, dan review pelaksanaan belanja,” tutur Teguh.
Turut hadi dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah H. T.S. Arif Fadillah, Rektor UMRAH Agung Dhamar Syakti, Kepala KPPN Tanjungpinang Aprijon, dan Kepala KPPN Batam Bayu Prabowo. ***