POSMETRO.CO Metro Kepri Batam

Warga Ruli Keluhkan Air Bersih Mahal, Uba: Kebutuhan Air Bersih adalah HAM

Anggota DPRD Kepri, Uba Ingan Sigalingging. (Foto-ist)

BATAM, POSMETRO.CO: Anggota DPRD Kepri dari Batam Uba Ingan Sigalingging sangat menyayangkan banyaknya keluhan masyarakat di pemukiman rumah liar di Batam terkait ketersediaan air bersih. Menurutnya, hak atas air bersih ini sudah menjadi hak dasar atau Hak Asasi Manusia. “Ini mesti diperhatikan oleh Walikota, Oleh Pemko Batam. Jelas, PBB saja telah mengeluarkan resolusi yang secara eksplisit mengakui hak atas air dan sanitasi adalah HAM,” tuturnya kepada Posmetro, Kamis (20/5).

Politisi Hanura ini mengatahui banyak keluhan selain mendengar dan melihat langsung keberadaannya di sejumlah pemukiman liar, juga telah mendapat laporan Gerakan Bersama Rakyat (Gebrak). Pihak Gebrak sendiri menurut Uba melalui Agung Widjaja telah melaporkan hal ini ke Komnas HAM RI. “Yang nanamnya HAM yang tidak perlu lagi melihat ini ruli atau buka. Ini sudah HAM, pemerintah harus peduli dan memenuhi,” paparnya menegaskan.

Gebrak telah menyurati Komnas HAM RI terkait keluhan masyarakt di pemukiman liar ini. Dijelaskan, ribuan masyarakt di pemukiman liar mengalami krisis air bersih. Bukan cuma soal cara mendapatkannya, namyun harga jual terhadap masyarakat di pemukiman liar ini dinilai jauh di atas kentuan harga jual yang berlaku. Bahkan pihak Komnas HAM sendiri telah melayangkan surat ke Walikota Batam HM Rudi terkait pengaduan ini.

Dalam surat yang dilayangkan Komnas HAM ini juga menyebutkan, pelayanan air bersih terhadap warga di pemukiman liar yang tidak dipenuhi secara baik sudah terjadi lama. Akibatnya dari situasi ini, dalam surat Komnas HAM teradap Walikota Batam ini, juga menyebutkan bahkan sudah ada masyarakat yang 10 tahun tidak mudah untuk mengakses air bersih. Bahkan harus mengeluarkan biaya sangat besar untuk membelinya.

Komnas HAM meminta Walikota Batam untuk memberikan informasi lengkap terkait air bersih di Kota Batam ini. Baik mulai dari penyediaan bagi seluruh masyarkaat Batam bagaimana sistemnya, pengadaan, pengelolaan dan penyalurann air bersih, dan tentunya juag denagn harga jual air bersih tesebut. Dan yang pasti Komnas HAM juga meminta Walikota Batam untuk mempertimbangkan laporan masyarakat di pemukiman liar terkait air bersih ini. Surat ini ditandatangi oleh M Choirul Anam, komisioner pemantauan dan penyelidikan.

Surat Komnas HAM ini menurut Uba memaang sejalan dengan upaya Uba untuk memperjuangkan kebutuhan air bersih masyarakat Batam terutama di pemukiman liar yang selama ini sangat sulit mengakses kebutuhan air bersih, dan harus mengeluarkan biaya mahal untuk menikmatinya.

Menurut Uba, yang perlu diingat adalah, kebutuhan air bersih adalah Hak Asasi Manusia, jelas sekali ini juga hak masyarakat di pemukiman liar untuk mendapatkannya.
“Penting saya sampaikan, Indonesia sebgai negara pihak dalam international covenan on economic, social cultrural rights telah meratifikasi konvensi tersebut malalui UU no 11 2005 memiliki kewajiban untuk memenuhi hak atas air. Sidang umum PBB mengeluarkan resolusi yang secara eksplisit mengakui hak atas air dan sanitasi adalah HAM,” papar Uba menegaskan.

Jelas kata Uba, PBB juga menegaskan bahwa hak atas air memberikan hak kepada setiap orang atas air yang memadai, aman, bisa diterima, bisa diakses secara fisik dan mudah didapatkan untuk menggunakan personal dan domestik. “Ini jelas. Artinya, masyarakat Batam khususnya yang dipemukiman liar yang selama ini sulit mendapatkannya, juga mesti dipenuhi pemerintah,” ujarnya lagi.

Dan dijelaskan Uba, ketersediaan jumlah air bersih yang memadai diperlukan untuk mencegah kematian karena dehidrasi, untuk mengurangi risiko penyakit yang berkaitan dengan air, serta digunakan untuk konsumsi, memasak, dan kebutuhan higienis personal dan domestik.

Bahkan menurut Uba, tak terbatas pada pemukiman liar saja pelayanan air bersih yang masih kurang, di pemukiman perumahaan-perumahan pun masih saja ada keluhan masyarakat terkati air bersih ini. “Pelayanan air bersih untuk perumahan juga belum maksimal. Misalnya di Kelurahan Sadai dan beberapa perumahan lainnya,” ujarnya menjelaskan.(*)