BATAM, POSMETRO.CO: Pergantian pimpinan BP Batam yang terus terjadi beberapa tahun terakhir, turut menyumbangkan kontribusi stagnansi dunia maritim di Batam. Ketegasan ini disampaikan Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Batam, Capt Daniel Burhanuddin, di Batuampar, Batam, Rabu (21/4).
“Mungkin perlu dipahami Batam ini dibangun untuk apa?. Banyak yang sudah melupakan sejarah, bahwa Batam pada awalnya ditujukan untuk menjadi pelabuhan transhipment di Indonesia,” tuturnya.
Stagnannya sektor maritim bukan tanpa sebab. Keterpurukan inilah yang menjadi perhatian Daniel. Hingga saat ini, ia menilai belum ada tindakan hebat yang diambil Pemerintah Pusat maupun Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk mengembalikan kejayaan dunia maritim di Batam.
“Saat ini, belum ada langkah-langkah konkrit dari pimpinan BP Batam terkait memajukan dunia maritim di Batam. Selama ini, tindakan-tindakan yang dilakukan bertentangan dengan kebiasaan,” ucap Direktur Escarada ini.
Daniel mengakui, setiap pergantian sejumlah pejabat, tentunya membawa dampak. Seperti, perubahan dan kebijakan masing-masing aturan. Menurutnya, langkah ini menghambat tujuan awal kemaritiman.
“Kalau, evaluasi harus segera dilaksanakan. Kebijakan yang berubah-rubah terus membuat Batam tidak maju-maju. Batam harus kembali ke tujuan semula,” tegas Daniel.
Daniel juga berharap ke depannya, pejabat yang mengisi BP Batam, khususnya di bagian kemaritiman diisi oleh orang-orang profesional. Dengan ketentuan telah melewati uji fit dan proper test.
“Sehingga mereka paham mengenai dunia kemaritiman di Batam, dan bagaimana upaya memajukannya,” turur Daniel.
Selain itu, kebijakan yang disorot Daniel, tentang kebijakan Host To Host. Di mana pengguna jasa pelabuhan harus menyimpan uangnya di akun virtual. Hal ini dilakukan sebelum menggunakan jasa pelabuhan. Akun tersebut berupa deposit.
“Sekarang kapal itu pasti docking tiap tahun. Jadi pasti ada kegiatan terus di pelabuhan. Selesai dulu baru bayar. Dengan Host to Host, uang diminta dulu. Kalau beri uang dulu, siapa yang mau docking di Batam,” ungkapnya.
Jelasnya, Batam dahulunya pilihan Ibnu Sutowo sebagai Kepala Otorita Batam (OB) pertama masa 1971-1976 silam, untuk menangani penimbunan pipa-pipa Pertamina atau istilahnya recovery cost.
Kemudian, menjadi pilihan di era Soeharto untuk menciptakan pelabuhan transhipment di Indonesia. Batam merupakan denyut nadi daerah industri dan pusat kegiatan alih kapal.
“Geografis Batam yang terletak di Selat Singapura sangat strategis. Maka, dari itu posisi Batam perlu diperhitungkan untuk jangka panjang,” harap dia.
Ia juga menyinggung, banyaknya investor luar negeri yang mencoba untuk membangun pelabuhan transhipment di Batam, gagal karena atmosfer geopolitik yang kental di Batam dan sekitarnya. Seperti, perusahaan Evergreen yang batal masuk Batam. Batam kata Daniel, memerlukan investor strategis dalam mewujudkan mimpi tersebut.
Pada intinya, langkah awalnya mudah. Sebelum berniat menjadikan Batam sebagai pelabuhan transhipment, harus memahami filosofi “The Ships Follow The Trade” atau kapal mengikuti perdagangan. Butuh banyak insentif yang diberikan kepada pemilik barang, agar Batam bisa menjadi hub logistik.
“Bahkan, kalau bisa menjadi gateway Indonesia bagian barat,” pinta Daniel.
Melihat kondisi ini, ia berharap segera ada perubahan dalam waktu dekat ini. Pelaku usaha di sektor maritim sudah mulai gerah dengan kondisi saat ini. Daniel mengaku asosiasi yang dipimpinnya bersama dengan delapan asosiasi kepelabuhanan lainnya telah menyuarakan kegelisahannya langsung kepada Presiden Jokowi.
“Mudah-mudahan Pak Jokowi membacanya. Dan menindaklanjuti keluhan pelaku usaha kemaritiman ini,” harapnya. (hbb)