Lik Khai : Kontrak Politik Itu Wajar

    spot_img

    Baca juga

    Semua Warga Bintan yang Rumahnya Tak Layak Huni, Berhak Dapat Bantuan RTLH

    BINTAN, POSMETRO: Pemerintah Kabupaten Bintan, berusaha semaksimal mungkin memberikan...

    Masih Suasana Syawal, BP Batam Menggelar Halal Bihalal Bersama Forkopimda

    BATAM, POSMETRO: Masih dalam suasana bulan Syawal, Badan Pengusahaan...

    Modena Memperkenalkan Cooker Hood AX Series

      >>> Untuk Pengalaman Memasak Lebih Modern BATAM, POSMETRO.CO : Modena,...
    spot_img

    Share

    Lik Khai

    BATAM, POSMETRO.CO : Isu retakan hubungan Gubenur Kepri Ansar Ahmad dengan Wakil Gubenur Kepri Marli Agustina, ditanggapi Bendahara DPD Nasdem sekaligus anggota DPRD Kota Batam Lik Khai.

    Menurutnya, apabila ada kontrak politik antar dua pihak hal itu dianggap wajar dalam berpolitik. Karena, ada komitmen kedua pihak saat melaju pada Pilkada 2020 lalu

    “Menurut saya, kalau ada kontrak politik wajar,” kata Lik Khai.

    Namun, ia tidak mengetahui detail isi kontrak politik tersebut. Akan tetapi jika seandainya ada, maka perjanjian itu akan dilaksanakan kedua pihak.

    “Kalau, transaksinya itu saya tidak tahu. Tetapi apakah ormas yang ngomong ada tak buktinya,” bebernya.

    Menurutnnya, jika organisasi masyarakat (ormas) mengetahui hal ini, syaratnya harus disertai dengan bukti yang cukup. Sehingga, informasi yang didapat tidak menjadi simpang siur di lapangan dan bisa mengganggu roda pemerintahan.

    “Buktikan dan jangan asal ngomong. Jadi tidak simpang siur di lapangan,” kata anggota Komisi I DPRD Kota Batam.

    Lik Khai menegaskan, dalam hal ini Wali Kota Batam, Muhammad Rudi tak pernah melakukan intervensi. Ia juga mengimbau para ormas untuk menjaga kondusifitas.

    “Baik ormas maupun pemerintah sama-sama membangun Batam. Batam dan Kepri butuh pemimpin yang baik jangan sampai karena isu ini mengganggu pemerintahan,” ulasnya.

    Terpisah, anggota DPRD Provinsi Kepri, Onward Siahaan juga menyikapi informasi hangat yang beredar belakangan ini, atas hubungan Ansar dan Marlin. Demikian terkait isu yang beredar, adanya isu campur pihak ketiga.

    “Ansar harus bersikap atas isu polemik yang beredar di masyarakat. Ansar dan Marlin harus rekonsiliasi dan komunikasi, agar pemerintahan berjalan efektif,” ungkapnya.

    Terkait dengan isu oknum di luar pemerintahan yang ikut campur di pemerintahan Ansar-Marlin, Onward mengaku baru mendengar. Namun diminta agar Ansar mengedepankan pemerintah dan tidak terkesan kebijakannya lebih dipengaruhi oknum luar pemerintahan.

    “Kepentingan perorangan atau pebisnis, jangan sampai merusak hubungan Ansar dan Marlin. Jangan kedua pimpinan ini dipermainkan. Kasihan pak Ansar dan bu Marlin,” terangnya. (hbb)