Sirajuddin Nur : Kran Pasir Laut Dibuka, PAD Baru Potensi, Kerusakan Lingkungan Sudah Pasti

    spot_img

    Baca juga

    SD Yos Sudarso III Diserang, Guru dan Kepsek Dikeroyok

    BATAM, POSMETRO: Sekolah Dasar Swasta Yos Sudarso III di...

    Triwulan I 2024, Jumlah Penumpang Kapal Pelabuhan Batam Capai 2 Juta Orang

    BATAM, POSMETRO: Sepanjang Triwulan I 2024, Badan Usaha Pelabuhan...

    PWI Kepri Terima Kunjungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepri

    >>>Kampanyekan Program Merdeka Belajar TANJUNGPINANG, POSMETRO.CO : Persatuan Wartawan Indonesia...

    Peran Strategis Pabrik Baru, Batam Memperkuat Posisi sebagai Pusat Industri

    BATAM, POSMETRO.CO : Batam terus berkembang sebagai pusat pertumbuhan...

    Persiapan Muhammad Rudi Menuju Pilkada 2024  

    >>>Komunikasi dengan Partai Politik Kepri  BATAM, POSMETRO.CO : Setelah menyatakan...
    spot_img

    Share

    Sirajuddin Nur

    BATAM, POSMETRO.CO :  Adanya keinginan beberapa pihak, agar pemirintah daerah bisa melobi Pemerintah Pusat, untuk dapat mencabut moratorium ekspor pasir laut.

    Hal ini beralasan, dengan dicabutnya moratorium tersebut, berpotensi dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepri.

    Namun hal ini disayangkan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kepri Sirajuddin Nur. Menurutnya PAD yang akan dihasilkan dari pasir laut baru potensi, tapi kerusakan lingkungannya sudah pasti.

    “Kita minta pemerintah meninjau kembali rencana untuk membuka kran ekspor pasir laut Kepri ke negara tetangga. Persetujuan pemberian izin ekspor ini harus dilakukan sangat hati-hati, karena pasti akan berdampak langsung terhadap lingkungan dan nasib nelayan,” kata Sirajuddin pada POSMETRO, Senin (12/4/2021) malam.

    Menurutnya, daripada sibuk mengejar pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan kelangsungan hidup lingkungan dan masyarakat, lebih baik pemerintah fokus untuk melakukan efisiensi program program yang tidak punya manfaat ke masyarakat.

    “Untuk apa mengejar pertumbuhan, jika dalam jangka panjang kita harus mengeluarkan banyak biaya untuk menutupi kesalahan,” terang Sirajuddin.

    Ditambahkannya, pemerintah jangan putus asa dalam mencari-cari dan mengejar pertumbuhan pendapatan asli daerah. Banyak cari lain untuk memaksimalkan potensi PAD.

    “Kita punya potensi ikan yang banyak dilautan Kepri, punya wilayah laut yang luas yg bisa dimanfaat secara maksimal untuk jasa labuh jangkar. Jangan sampai karena desakan dan kepentingan sekelompok, lingkungan dan nasib nelayan kita diabaikan. Jangan mewariskan beban masalah pada generasi selanjutnya,” jelasnya panjang lebar.

    “Ini konyol jika pemerintah sampai memberi izin untuk eskpor pasir laut. Pemerintah seperti kehabisan akal mencari sumber untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” tambahnya lagi.

    Disebutkannya juga, kegiatan pertambangan pasir laut mengancam ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya.

    Selanjutnya hal tersebut, akan berdampak pada produktivitas perikanan serta pendapatan nelayan. Setidaknya pada lokasi tersebut terdapat  habitat kepiting, cumi, ikan dan terumbu karang.(dye)