BATAM, POSMETRO.CO : Kenaikkan harga kebutuhan bahan pokok selalu menjadi keluhan masyarakat setiap menjelang Ramadan, Idul Fitri, dan hari-hari besar keagamaan, juga tahun baru.
Pemerintah diharapkan bisa mengawasi dan memberikan solusi terhadap masalah ini. “Kita akan meminta pemerintah melalui dinas terkait, untuk melakukan pengawasan terhadap harga sembako menjelang Ramadan ini,” ungkap Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Batam, Putra Yustisi Respaty, saat berdiskusi dengan Tim Posmetro, Rabu (31/3/2021) siang, di ruang kerjanya.
Pengawasan atas kebutuhan bahan-bahan ini, kata Putra, perlu dilakukan untuk menjamin harga tetap normal.
“Kami juga akan turun ke lapangan untuk ikut melakukan pemantauan, terkait harga sembako jelang Ramadan,” jelas Putra.
Di tengah pandemi seperti ini, dijelaskan Putra, sangat memberatkan bagi masyarakat. Contohnya saja daging beku yang saat ini harga mencapai Rp95 ribu.
Memang banyak yang berkembang di luar, soal dugaan naiknya harga-harga kebutuhan pokok seperti daging ini karena ada permainan oknum pedagang. Baik itu sengaja menyetok atau spekulasi lainnya.
“Bicara spekulasi, macam macam. Kita sebagai wakil rakyat punya tugas sebagai kontroling. Untuk itu kami sudah undang Disperindag, tapi karena Kadisnya tak datang, kita tunda. Kita akan agendakan lagi. Semua akan kita bahas menjelang Ramadan. Mulai sembako dan juga BBM,” Putra menegaskan.
Diakui Putra, tiap tahun selalu terjadi yang namanya kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Tapi kita lihat saja ke depan, kita akan lakukan pembahasan dengan Pemko. Kita cek dari stok, distribusi dan apa kendalanya. Kita rapat bersama untuk cari solusinya,” tuturnya.
Jika ada hal yang tak beres, DPRD Batam, khususnya dari Komisi II, dikatakan Putra, akan berjuang untuk mencari jalan keluarnya demi kepentingan masyarakat.
“Kalau ada unsur pidana kita serahkan ke kepolisian. Jika sistem yang kurang tepat, kita akan keluarkan rekomendasi. Kita serahkan ke pemerintah dan kita rapatkan bersama untuk mencari solusi,” ujarnya.
Seperti beberapa waktu lalu, ada masalah kelangkaan gas melon. “Info yang kita dapat ada kendala diproses bea cukai, terhambat saat mau masuk. Ada juga masalah hari libur. Tapi akhirnya bias diatasi,” Putra menjelaskan.
Tak ketinggalan, masalah premium yang akhir-akhir ini menjadi keluhan para pemilik kendaraan bermotor. Putra menyebut, dicurigai ada unsur kesengajaan untuk menjual produk BBM lain.
Namun demikian, dikatakan Putra, beberapa hal yang menjadi keluhan masyarakat terkadang juga terkendala dengan kebijakan-kebijakan pusat, juga menyulitkan anggota DPRD Batam untuk mencarikan solusinya.
“Terkadang kebijakan pusat tidak secara mendetail melihat status Batam yang FTZ. Soal kebijakan mengirim barang dari Batam yang kemarin banyak dikeluhkan pedagang online. Tapi kemarin sudah ada solusi pelaku UMKM yang terdaftar di Disperindag dihilangkan beberapa komponen biaya pajaknya. Artinya biaya kirimnya lebih murah dari yang tidak terdaftar,” paparnya lagi.
Tak hanya terkait masalah harga-harga sembako dan juga terkait masalah perdagangan saja yang menjadi fokus di Komisi II tempat Putra bertugas di DPRD Batam. Sejumlah hal juga menurutnya, telah dilakukan untuk membantu kepentingan masyarakat banyak.
Dalam diskusi dengan tim POSMETRO ini, pria yang juga Ketua HDCI Batam ini, juga menyampaikan sejumlah pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat.
“Ada juga kita gelar pelatihan membatik, memasak, welder. Dan melalui pokir saya, saya mengajukan untuk pelatihan bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas,” ungkap Putra.
Yang menarik juga, Putra sempat membahas soal pengelolaan air di Batam. Menurutnya, selama ini Pemko Batam hanya menjadi penonton soal pengelolaan air ini. Sementara lokasi dan masyarakat yang menjadi tempat pengelolaannya berada di Batam. Namun dari sisi pendapatan, Pemko Batam sama sekali tidak mendapatkan keuntungan.
“Ini salah satu sumber lain yang kita tekankan ke Pemko untuk memberikan kontribusi terhadap PAD. Apalagi selama ini kita tahu di tengah pandemi, semua pendapatan turun. Tapi PAD tetap kita tuntut untuk naik,” kata Putra.
Masalah ini menurut Putra sudah dibicarakan bersama Pemko Batam.
“Kita mau pengelolaan air di Batam juga bermanfaat untuk Kota Batam, dari sisi pendapatan. Kita akan bikin pansus, supaya Pemko bisa ikut serta dalam pengelolaan air. Kalau cuma jadi penonton sampai kapan,” jelas Putra. Dari pengelolaan air inilah diharapkan bisa memberikan tambahan PAD.
Dikatakan Putra, ada satu hal lagi yang juga bisa memberikan tambahan PAD. Putra menyebutkan soal parkir. Di Tangerang menurut Putra, sejak pengelolaannys diserahkan ke BUMD, pendapatan yang awalnya Rp3 miliar, bisa mencapai Rp 12 miliar. Kenapa tidak hal ini dilakukan di Batam.
“Inikan bisa diadopsi. Ini yang kita usulkan untuk memberikan tambahan pendapatan Kota Batam,” tegasnya.
Dari diskusi ini Putra juga berharap, perekonomian bisa kembali pulih setelah diterpa pandemi ini. Demi kepentingan masyarakat Batam, Putra menegaskan siap terus bekerja untuk Batam lebih baik.
“Jika semua demi kepentingan masyarakat saya siap untuk membantu,” ujarnya.
Putra sendiri di DPRD Batam berada di Komisi II, dan menjadi Ketua Fraksi PDIP bersama sejumlah politisi lainnya, Wakil Ketua Tumbur, M Sihaloho, dan Sekretaris, Budi Mardiyanto, Thomas Arihta Sembiring, Nuryanto, Udin P. Sihaloho, Dandis Rajagukguk dan Tohap Erikson Pasaribu.***