KARIMUN, POSMETRO.CO: Debat Publik putaran kedua dalam pemilihan kepala daerah serentak di Kabupaten
Karimun, yang digelar KPU Karimun di Ball Room Hotel Aston, Minggu (8/11) kemarin terlihat sedikit
tegang. Pasangan Arah (Aunur Rafiq-Anwar Hasyim) dan Pasangan Bersinar (Iskandar Syah – Anwar
Abubakar) terlihat saling serang terkait dalam pembahasan penyampaian visi misi dalam mengelolah
pemerintahan dan pelayanan Publik yang baik dan bersih. Bukan hanya para kandidat yang terlihat
saling serang dalam penyampain visi misi dalam debat publik tersebut. Kedua kubu pendukung pun
terlihat saling sorak dalam meningkatkan elektablitas masing-masing kandidat yang didukunnya.
Akibatnya polisi yang berjaga pun terpaksa meminta dari kedua kubu untuk bubar dari lokasi Hotel
Aston lantai 7 malam itu.
Dalam penyampain debat publik putaran kedua, pasangan Bersinar mendapatkan kesempatan pertama dalam
menyampaikan visi misinya yang disiarkan seara live di jejaring sosial dan tv lokal di Kepri.
Dalam penyampaiannya Ing Iskandar menyatakan jika terpilih dan dipercaya sebagai Bupati Karimun
nantinya, Visi Misi yang diusungnya dalam membangun Kabupaten Karimun Maju sejahtera dan berbudaya.
Ia menyebutkan kunci sejahtera dan maju adalah dengan melakukan program pengurangan pengangguran di
daerah. Disebutkanya dalam pengelolaan pemerintah, bupati dan wakil bupati memiliki peran penting
dalam mengelolah pemerintah menuju yang baik dan bersih.
“Sejumlah program yang kita lakukan jika terpilih adalah dengan Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Meningkafkan pelayanan umum
, dan Meningkatkan daya saing.
Dalam kampanye ke pulau-pulau kami banyak
terima masukan dan keluhan dari masyarakat, Terutama permasalahan pelayanan publik dan birokrasi
yang dirasakan menyulitkan masyarakat. Apa rencana iskandar jika di amanahkan menjadi Bupati
Karimun, Pertama kita akan melakukan pelayanan prima ramah, nyaman, cepat, tepat dan mudah,”
ujarnya.
Dicontohnya dalam pengurusan akte kelahiran, KTP dan lainnya agar di permudah pengurusanya, bahkan dapat langsung dilakukan di daerah. Kemudian Pelayanan pendidikan, seperti transportasi laut anak- anak hinterland.
“Kemudian juga kita akan meningkatkan insetif guru-guru, Pelayanan kesehatan, perkuat rumah sakit yang ada di kundur menjadi tipe d dengan empat spesialis, yakni spesialis anak
dan kandungan serta Spesialis anestesi, dan penyakit dalam,” paparnya.
Sementara di pelayanan Izin usaha dan investasi harus juga dinilai Iskandar menjadi bagian terpenting yang perlu diperhatikan.
“Sesuai arahan presiden perizinan harus dipermudahkan.
Bangun gedung pusat terintergerasi. Agar
akses pelayanan izin usaha dan investasi dapat dengan mudah di akses,” tegasnya.Sedangkan terkait
Tata kelolah pemerintah yang baik, Iskandar juga menyatakan harus membangun ASN yang baik dan memiliki kemampuan.
“Praktek KKN, sistem saudare mare atau anak beranak yang diduduk di pemerintahan harus menjadi perhatian yang dihentikan, kita akan menempatkan orang yang tepat dengan jabatan yang tepat. Selain itu di tingkatkan rt/rw kita akan naikan insetif jadi Rp500 ribu dari sebelumnya Rp300 ribu,
kemudian kita juga akan berusaha membaykan kontraktor tapt waktu. Meningkatkan insetif petugas kebersihan,” tandasnya.
Sementara dalam program peningkatakan Daya saing. Diniyatakan Iskandar Karimun adalah daerah
perbatasan. Yang mana Karimun harus memiliki SDM yang berkualitas, unggul, untuk itu kita akan
bangun BLK dengan menggandeng kerjasama bersama propinsi dan pusat.
Sementara calon wakil Bupati karimun, H Anwar Abu Bakar menyatakan jika dirinya mendapatkan amanah
menjadi wakil Bupati, ia menilai akan melakukan optimalisasi sejumalah peraturan daerah yang seharusnya dapat membantu menambah PAD di karimun. Ia pun sempat menilai sejumlah Peraturan Daerah hanya terkesan menjadi naskah yang tak berarti.
“Sejak bediri karimun, sudah 21 tahun usainya sudah banyak Perda yang disahkan. Ada sekitar 205
perda yang sudah di sahkan, namun sayang masih banyak Perda yang tidak dijalankan. Sebagai contoh PJSP, perda penataan daerah dan rumah Kumuh, Perda Sampah dan lainya. Padahal perda itu dibuat untuk membantu pemerintah dalam mengelolah daerah dengan baik. Perda juga dibuat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan jelas ada juga Perda yang dapat menjadi penyumbang PAD untuk
Karimun. Dan seharusnya pemerintah daerah harus mampu menjalankan Perda yang telah disahkan tersebut, untuk itu jika terpilih, akan kami revisi dan evaluasi,” ujar mantan anggota DPRD Karimun dari partai PAN tersebut.(ria)