BATAM, POSMETRO.CO: Mengenai permintaan Pjs Gubernur Kepri Bahtiar Baharuddin atas laboratorium, Pjs Wali Kota Batam Syamsul Bahrum, berjanji akan menindaklanjuti, jika pos anggaran kesehatan di APBD Batam di atas 20 persen. Pihaknya, akan berkoordinasi dengan Sekda Kepri untuk anggaran penanganan Covid-19.
“Kita akan tindaklanjuti. Kami akan konsultasi. Porsi anggaran kesehatan 20 persen plus-plus. 20 persen sudah direncanakan, plus penanganan covid dan vaksinasi,” kata Syamsul, Selasa (3/11).
Sebutnya, anggaran Dinas Kesehatan Kota Batam, akan berada diatas Rp300 miliar di tahun 2021 mendatang. Hanya saja saat ini yang dikaji, terkait pengadaan laboratorium, bisa dilakukan sebelum tahun 2020. Namun, jika tidak dimungkinkan maka pengadaan lab Covid-19, dilakukan tahun 2021.
“Kita akan kaji dulu, tapi pak Sekda (Jefridin) yang mengkaji. Bisa tak pengadaan laboratorium dulu,” terang Syamsul.
Bahtiar Baharuddin dalam rapat tersebut mengintruksikan Pemko Batam diminta untuk menyediakan laboratorium (lab) penanganan Covid-19. Jika tidak, maka APBD 2021, tidak akan ditandatangani.
Penegasan tersebut diutarakan Bahtiar di Engku Putri Batam Centre, Batam, saat rapat koordinasi penanganan Covid-19 dengan pengelola kawasan industri, Selasa (3/11).
“Saya minta, ada lab di Batam. Paling lambat di APBD 2021, ada pengadaan lab,” tegas Bahtiar.
Tidak hanya Batam, kabupaten/kota lain di Kepri juga ditegaskan untuk mengadakan anggaran laboratorium. Ia menyebutkan, Kabupaten Anambas sudah memiliki lab, sementara Natuna masih dalam proses.
“Masa sebesar Batam tidak ada. Anambas saja ada lab. Kalau Natuna dalam proses. Di Pemprov Kepri juga lagi proses. Jadi semua saling membantu,” ucapnya.
Disampaikan Bahriar, pengadaan lab itu juga sudah dikoordinasikan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI. Pengadaan lab itu diakui ditekankan dilakukan seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Penegasan pengadaan dilakukan, karena seluruh daerah di Indonesia, menyusun anggaran, tidak perhatian untuk penanganan Covid-19.
“Bukan hanya Batam. Kemarin saya menghadap Mendagri (Tito Karnavian) APBD provinsi juga tidak akan ditandatangani, jika tidak ada alokasi anggaran cukup untuk penanganan Covid-19,” harap Bahtiar.(hbb)