Advertorial

Reses DPRD Kota Batam: Masyarakat Mengeluh Banjir dan Sulit Mengurus KTP

Rapat paripurna penyampaian laporan reses fraksi DPRD Kota Batam di ruang utama DPRD Batam, Batamcentre, Senin (14/9). Foto: ist

BATAM, POSMETRO.CO: Sejumlah fraksi DPRD Kota Batam menyampaikan laporan reses yang telah dilakukan beberapa waktu lalu di daerah pemilihannya, dalam rapat paripurna di ruang utama DPRD Batam, Batamcentre, Senin (14/9).

Dari Fraksi PDI-Perjuangan, Tohap Erikson Pasaribu mengatakan, pihaknya telah menampung aspirasi masyarakat. Namun, selama ini fraksinya menilai banyak hasil reses yang dilakukan tidak terakomodir oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

“Yang dalam aturannya harus dieksekusi karena berkaitan dengan pokok-pokok pikiran DPRD dan wajid dijalankan Pemko Batam. Karena pengalokasian anggaran ada di DPRD,” katanya.

Tohap menyebutkan ada tiga dasar dalam proses penyerapan aspirasi dalam masyarakat. Di antaranya melalui safari Wali Kota Batam, lalu kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dan reses DPRD Batam. Seandainya, tiga dasar dalam penyerapan ini tidak sejalan maka akan ada ketimpangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam.

“Tentunya hal ini akan mengakibatkan pembangunan di Kota Batam tidak berjalan secara maksimal,” papar Tohap.

Sambungnya, dalam kurun waktu satu tahun reses dilakukan sebanyak tiga kali. Bahkan, sudah banyak aspirasi masyarakat yang harus ditampung dan dieksekusi.

Ia menegaskan jangan sampai masyarakat menjadi bingung dan menganggap pemerintah tidak serius dalam melaksanakan pembangunan. Karena di saat ini masyarakat sangat membutuhkan infrastruktur dari pemerintah.

“Secara lisan kami sampaikan semua fraksi ini, banyak turun ke masyarakat. Memang terjadi banyak permintaan masyarakat yang perlu kita benahi di lapangan ini,” tegas politisi PDI-Perjuangan.

Salah satu infrastruktur jalan, saluran air dan lainnya. Karena masih banyak banjir di mana-mana di saat hujan. Inilah menjadi perhatian seluruh masyarakat dan anggota DPRD Batam.

“Dan kami anggota dewan mempertanyakan apa permasalahan yang terjadi,” lanjutnya.

Selain itu fraksinya juga menyoroti pelayanan publik termasuk pengurusan dokumen penting seperti KTP dan dokumen lainnya. Karena banyak ditemukan KTP yang belum terselesaikan.

“Selain itu pelayanan yang sulit diterima masyarakat dari para petugas juga menjadi perhatian kami,” ucap anggota Komisi I DPRD Kota Batam itu.

Tohap juga menyampaikan kurangnya perhatian pemerintah kepada masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman tidak tertata.

Ia tidak menyetujui jika kawasan itu dikatakan rumah liar (Ruli). Karena menurutnya, warga yang bertempat tinggal di sana juga berhak mendapatkan hidup yang layak dan dilindungi undang-undang (UU). Mereka, kata Tohap, banyak yang belum merasakan hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah setempat

“Kita harus sepakat itu bukan Ruli tapi rumah yang tidak tertata. Kalau kita reses ke sana, mereka juga belum bisa merasa apa hasil dari pembangunan. Di rumah tidak tertata ini, saya minta pemerintah harus hadir karena mereka dilindungi oleh undang-undang. Jangan pada saat pemilihan kita butuh suara mereka, tapi ketika reses atau pembangunan kita kecualikan mereka,” urainya.

Sementara dari Fraksi Partai Nasdem juga telah melaksanakan reses sesuai aturan. Kata Asnawaty Atiq, pihaknya sudah mengunjungi dan menyerap aspirasi masyarakat di wilayah daerah pemilihannya secara perorangan maupun kelompok dan siap melaporkan dalam rapat paripurna.

“Baik itu berupa aspirasi masyarakat, masukan, saran, pendapat, dan kritik dari elemen masyarakat terkait dengan permasalahan aktual yang saat ini yang dapat kami sampaikan,” ujarnya.

Asnawaty menuturkan secara umum hasil pelaksanaan reses menyerap sejumlah aspirasi masyarakat yang hampir sama dari tahun ke tahun. Seperti ditingkat pendidikan, pembangunan infrastruktur, kesehatan, sosial, ekonomi, ketenagakerjaan, dan kebutuhan kenyamanan terkait keamanan dan ketertiban.

Untuk permintaan di bidang pendidikan banyak disampaikan masyarakat di daerah hinterland maupun mainland. Beberapa Dapil meminta adanya sarana prasarana. Seperti pembangunan toilet, PAUD, pembangunan pagar keliling, sekolah baru, ruang kelas baru (RKB), dan lapangan olah raga. Sedangkan permintaan pendidikam non formal, masyarakat meminta pelatihan dan lainnya.

“Sekolah dan RKB untuk mengantisipasi lonjakan siswa pada tahun ajaran baru yang sering menjadi polemik,” jelas Asna.

Untuk pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana dalam hal ini masyarakat meminta pelebaran jalan, perbaikan jalan, semenisasi jalan baik di lokasi pemukiman maupun jalan utama. Aspirasi lainnya juga menyangkut pembangunan batu miring, rehabilitasi drainase, pengadaan lampu jalan, pengadaan lampu cembung, dan penambahan fasum.

“Hal-hal tersebut disampaikan dari keseluruhan anggota Fraksi Nasdem,” beber Asna.

Asna juga menyebutkan, di bidang sosial, ekonomi dan kesejahteraan rakyat, masyarakat meminta sarana dan prasarana untuk posyandu lapangan olahraga, gedung serbaguna. Kemudian, permintaan fogging, pengelolaan sampah serta sembako murah, dan juga alat bantu penyandang disabilitas.

“Kami berharap pemerintah setempat memberikan perhatian atas penyampaian reses yang dilakukan DPRD Batam,” harap Asna.

Rapat paripurna laporan reses DPRD Kota Batam masa persidangan III tahun 2020, dipimpin Wakil Ketua DPRD I, M Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua II DPRD Batam, Ruslam Ali Rasyim dan dihadiri Wakil Wali Kota Batam, H Amsakar Achmad.

Pemko Batam akan menyelaraskan program pembangunan Kota Batam tahun 2021 mendatang dengan hasil reses DPRD Batam. Amsakar menyatakan bahwa pada dasarnya Pemko Batam dan DPRD Batam memiliki komitmen bersama untuk mengakomodir semua yang menjadi keluhan masyarakat. Karena itu yang disampaikan oleh fraksi di DPRD tentunya akan diselaraskan dengan program Pemko Batam.

“Apa yang disampaikan DPRD tadi akan kita jawab dengan lengkap di agenda Paripurna selanjutnya,” kata Amsakar.(hbb)