BINTAN, POSMETRO.CO: Kabupaten Bintan mampu menjadi yang pertama di Provinsi Kepulauan Riau dalam mengintegrasikan 100 persen JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Kabupaten/Kota ke JDIH Nasional.
Disusul oleh Kota Batam, Kabupaten Kepulauan Anambas kemudian Kabupaten Lingga.
Di kancah nasional, Bintan bahkan berada di urutan ke VIII Kabupaten yang terintegrasi JDIH 100 persen dan menjadi satu-satunya Kabupaten/Kota di Kepri yang masuk 10 besar nasional.
Anugerah penghargaan tersebut langsung diterima oleh Sekda Bintan Adi Prihantara, Kamis (10/9) di Aula Ismail Saleh Lt. II Kantor Wilayah Kemenkumham Kepri.
Apresiasi ini berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIH. Bintan dengan komitmennya berhasil mendapatkan posisi pemuncak.
“Alhamdulillah, kontribusi semua ASN yang ada, Bintan bisa meraih semua ini,” ungkap Adi usai menerima penghargaan.
Adi kemudian menambahkan bahwa anugerah penghargaan ini tidak terlepas dari kesungguhan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pemahaman ASN terhadap berbagai regulasi yang ada.
Sementara itu, Kepala Seksi Pengembangan Ekosistem Bidang E-Goverment, Andi Asrizal menuturkan, pencapaian ini berkat dukungan penuh dari Kepala Daerah atas kinerja pegawainga.
“Terimakasih juga untuk Kemenkumham. Bintan tidak berhenti di sini, pesan dari Bupati agar Bintan bisa selalu unggul dalam berbagai terobosan. Bintan memang ingin segala sesuatunya bisa terintegrasi secara nasional,” tambah Adi.
Selain itu, Sekretariat Dewan Kabupaten Bintan juga menerima penghargaan sebagai pelopor Badan Legislatif pertama yang terintegrasi JDIH di Provinsi Kepulauan Riau.(aiq)