NATUNA, POSMETRO.CO: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat fraksi-fraksi DPRD Natuna tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran (LPPA) tahun 2019, Selasa (14/7).
Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Natuna yang hadir di antaranya Fraksi Partai PAN, Golkar, Gerindra, PPDN dan PNR.
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Natuna, Andes Putra dengan dihadiri Bupati Natuna, Wakil Ketua DPRD, Wakil Ketua II DPRD, anggota DPRD, TNI Polri, FKPD, tokoh agama dan masyarakat.
Fraksi partai Golkar yang disampaikan Azi meminta agar pemerintah kabupaten Natuna melakukan pengecekan ulang terhadap aset Pemda.
Selain itu, Azi juga meminta agar penggunaan anggaran harus sesuai dengan apa yang telah dianggarkan. Kemudian harus dipergunakan dengan sebaik mungkin dan efektif, transparan dan menganggarkan anggaran sesuai dengan prioritas dengan didasari UUD 1945.
Sementara, Junaidi dari Fraksi Perjuangan Nurani Rakyat (PNR) mengusulan kepada Bupati Natuna agar menyusun Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) harus sesuai peruntukannya supaya tidak terjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Junaidi menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah daerah yang mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas hasil pemeriksaan BPK Provinsi Kepri.
Menurutnya hal ini perlu di pertahankan sebagai motivator bagi meningkatkan kinerja di pemerintah untuk tahun mendatang.
“Walaupun mendapat predikat WTP, masih ada temuan BPK yang perlu ditanggapi dengan serius, karena hal ini berdampak kerugian untuk daerah,” ungkap Junaidi.
Kedepan tambah Junaidi agar Pemerintah Daerah lebih fokus pada peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) seperti pengembangan bidang pariwisata, Perikanan dan wajib pajak lainnya, dengan harapan Natuna tidak lagi bergantung pada dana perimbangan dari pusat maupun provinsi.
Di akhir acara Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal MSi juga berkesempatan menyampaikan beberapa hal, di antaranya memberikan apresiasi kepada seluruh fraksi yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat berarti.
Hamid Rizal berharap sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dapat terus terjalin secara sehat, menjalankan fungsi pengawasan serta saling bahu membahu dalam menetapkan arah kebijakan daerah, menuju kemakmuran dan kesejahteraan yang lebih merata, sebagaimana yang diharapkan bersama.
Hamid Rizal mengakui bahwa setelah menerima hasil laporan dari audit BPK, sebagai kepala daerah, dirinya langsung menindak lanjuti berbagai hasil temuan serta mengevaluasi untuk segera dibenahi.
Diantaranya terkait aset-aset pemerintah daerah, seperti kendaraan pejabat dan kendaraan dinas operasional. Dari hasil pemeriksaan, terdapat beberapa kendaraan dinas operasional yang berada di kecamatan yang sudah tidak layak beroperasi.
“Hal tersebut perlu dilakukan pendataan ulang dan penghapusan, dengan tujuan agar neraca asset daerah dapat terangkum secara lebih riil, serta mencegah temuan pengelolaan aset daerah,” imbuh Hamid Rizal.(maz)