Paket Sembako Sudah Siap, Masyarakat Lingga Pertanyakan Kapan Didistribusikan

    spot_img

    Baca juga

    Anak Disetubuhi Pacar, Ayah Kandung Malah Ikut-ikutan

    BATAM, POSMETRO: Seorang lelaki paruh baya di Kecamatan Bengkong,...

    MTQ Tingkat Kabupaten Natuna Digelar 21 hingga 26 April 2024

    NATUNA, POSMETRO.CO : Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-XI Tingkat...

    Telkom Indonesia Kembali Raih Penghargaan Linkedin Top Companies 2024  

    JAKARTA, POSMETRO.CO : Konsisten mewujudkan transformasi sumber daya manusia,...

    Armada Rusak, Lalat dan Belatung “Serang” Rumah Warga di Sagulung 

    BATAM, POSMETRO.CO : Hampir sebulan sampah di Perumahan Citra...

    Susu Pertumbuhan vs Susu UHT: Mana yang Lebih Baik untuk Tumbuh Kembang Anak

    Jakarta, POSMETRO: Saat anak mulai memasuki masa MPASI, orang...
    spot_img

    Share

    Plt Gubernur Kepri dan Bupati Lingga foto bersama setelah menyerahkan sembako secara simbolis di Gedung Nasional beberapa waktu yang lalu. (Posmetro.co/mrs)

    LINGGA, POSMETRO.CO: Bantuan 15 ribu sembako dari Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk warga terdampak Covid-19 di Kabupaten Lingga, masih menjadi tanda tanya, kapan akan didistribusikan kepada masyarakat. Pasalnya sejak pembagian secara simbolis oleh Plt Gubernur Kepri pada tanggal 18 Mei 2020, sampai sekarang belum diketahui kabar beritanya.

    Sekretaris Tim Ekonomi Terdampak Covid-19 Lingga, Said Hendrik, mengatakan, pihaknya bagian dari pengumpul data dari masing-masing desa se-Kabupaten Lingga sudah rampung. Sedangkan penyalurannya oleh Ketua Tim Perjanjian Kerjasama (PKS) Kabupaten Lingga, Ajis yang sekarang menjabat Sekretaris DPMPTSPP Kabupaten Lingga.

    “Sesuai SK pak Bupati, Tim Ekonomi Terdampak Covid-19 yang mengumpul data masing-masing desa sebagai penerima. Ketua Tim kami Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretariat Bupati Lingga, pak Yusrizal,” ungkap Said Hendrik, Selasa (14/7).

    Dia mengaku, kalau kriteria masyarakat sebagai penerima dari Provinsi Kepri, bantuan tersebut tidak diperbolehkan tumpang tindih dengan bantuan pemerintah yang lainnya sekarang ini.

    “Hasil data yang terhimpun, sesuai dengan kriteria penerima ada sekitar 6.337 penerima, sedangkan bantuan ada 15 ribu paket sembako dari provinsi,” jelas Hendrik mengaku dalam perjalanan menuju Tanjungpinang.

    Jumlah bantuan dan penerima mengalami perbedaan, untuk itu dia sudah berkoordinasi dengan pihak BPKP dan mendapat respon positif, cuma menunggu respon dari Kejaksaan Kepri dan Polda Kepri boleh tidaknya dibuat dua tahapan terkait penyaluran.

    “Bantuan 15 ribu, sekarang data yang terhimpun ada 6.337 penerima. Koordinasi kami meminta agar bantuan itu dijadikan dua tahap seperti bantuan tunai yang ada di desa-desa. Kalau BPK Kepri menyetujuinya, tinggal menunggu Kejakasaan dan Polda. Informasi terakhir, tak lama lagi akan disalurkan, lebih jelasnya coba ke Ketua PKS,” pintanya.

    Ketua Perjanjian Kerjasama, Ajis mengaku, kalau pihaknya sudah siap untuk penyaluran sembako bantuan provinsi sesuai dengan data yang mereka peroleh dari Tim Ekonomi Terdampak Covid-19.

    “Kami dari PKS sudah siap, cuma kami menunggu dari Provinsi Kepri, sebab secara teknis dalam penyalurannya di provinsi disaksikan pihak terkait, dan pengadaan sembako itu juga dari provinsi,” katanya.

    Terkait dengan jumlah bantuan 15 ribu paket sedangkan penerima 6.337 orang, dia sudah menyurati Provinsi Kepri untuk dijadikan dua tahap, namun informasi yang didapat tidak diperbolehkan, sebab akan terjadi kecemburuan sosial dengan kabupaten/kota yang lain di Kepri.

    “Dengan jumlah penerima 6.337 kita sudah siap, cuma provinsi saja yang selalu berubah sehingga hari demi hari terlewati, sebab penyaluran bantuan akan disaksikan Kejaksaan, Polda, BPKP dan pihak terkait lainnya,” ujar dia.

    Menurut Ajis, sekarang ini bantuan sembako dari provinsi yang sudah ada di Kabupaten Lingga sebanyak 10 ribu paket, 5 ribu lagi menunggu kesiapan data yang diajukan pemerintah daerah ke provinsi. Ada data nama baru yang 5 ribu paket itu disalurkan ke Lingga.

    “Data kita tidak siap, kalau informasi, provinsi tidak ingin dijadikan dua tahap. Sebab di daerah lain masih ada yang kekurangan seperti Batam, bahkan akan terjadi kecemburuan sosial. Karena tidak diperbolehkan, maka kelebihan paket silakan dibantu kabupaten/kota yang lain di Kepri. Kami tidak berani kalau tidak ada rekomendasi tertulis dari pihak terkait untuk menjadikan dua tahap,” pungkasnya.(mrs)