BATAM, POSMETRO.CO: Organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Batam “mencium” adanya ketidakberesan dalam pendistribusian bantuan sosial berupa sembako bagi warga terdampak Covid-19.
Karena itu, sebagai garda terdepan yang memiliki tugas mengontrol dan menjadi penengah antara pemerintah dan masyarakat, masing-masing ketua organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Cipayung Plus, antara lain HMI, PMII, GMNI, GMKI, dan IMM, akan mengerahkan kader-kader mahasiswa untuk turun langsung ke titik-titik pendistribusian sembako tahap II di Kota Batam pada Senin (11/5).
“Ingat 2000 mahasiswa akan turun ke titik-titik pembagian untuk memantau dan mengawal pendistribusian sembako tahap II ini,” ujar Pjs Ketua Umum PC HMI Kota Batam M Yasin Fahriza didampingi Ketua Cabang GMKI Kota Batam Sandy Sinaga, Ketua DPC GMNI Husnul H, Ketua Umum PC PMII Wira Putra, dan Ketua Umum PC IMM Ahmad Duka pada wartawan di Batamcentre, Sabtu (9/5) sore.
Yasin menegaskan, itu dilakukan untuk menghindari kelompok-kelompok tertentu yang dengan sengaja melekatkan bobot atau warna politik pada bantuan sosial yang sumber dananya memang dialokasikan pemerintah untuk masyarakat terdampak pandemi corona.
“Kami tidak ingin ada politisasi bantuan sembako oleh kelompok-kelompok tertentu yang berkepentingan dalam menghadapi pilkada mendatang,” tegas Yasin.
Ketua Cabang GMKI Kota Batam, Sandy Sinaga menegaskan, saat pendistribusian, informasi mengenai sumber bantuan sosial berupa sembako yang dibagikan ini sangat rentan untuk dipolitisir oleh kelompok tertentu.
“Makanya kami mahasiswa sama-sama sepakat untuk turun memantau dan mengawal pendistribusian sembako ini agar tidak dipolitisir. Kami tidak ingin ada pihak tertentu yang memanfaatkan bantuan pemerintah ini untuk meraih citra politik,” ujar Sandy.
Selain untuk mencegah terjadinya politisasi sembako, Cipayung Plus juga ingin paket sembako yang merupakan bantuan sosial dari pemerintah ini harus tepat sasaran.
“Kami ingin bantuan sosial ini benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang berhak menerima. Berapa jumlah paket sembako yang didistribusikan harus sesuai dengan jumlah data penerima, dan volume isi paket sembako juga harus sesuai dengan nilai yang dianggarkan sehingga tidak terjadi penimbunan sembako di perangkat RT/RW,” kata Sandy lagi.
Di tengah pandemi Covid-19 dan dampak ekonomi yang ditimbulkan saat ini, Cipayung Plus juga serius meminta pihak berwenang dan pihak terkait untuk bersama-sama memantau dan mengawal pendistribusian sembako tahap II ini agar tepat sasaran, sehingga bantuan sosial ini bisa meringankan beban masyarakat terdampak pandemi Covid-19.
“Organisasi Cipayung Plus Kota Batam meminta kepada pihak Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Ombudsman, dan Bawaslu serta DPRD Kota Batam untuk sama-sama turun ke lapangan guna memantau dan mengawal pendistribusian sembako tahap II ini,” pintanya.
Cipayung Plus berharap, nanti, tidak ada temuan-temuan miring dalam pendistribusian sembako tersebut. Mereka juga berharap agar Pemerintah Kota Batam tetap transparan dalam menggunakan anggaran dan dalam pendistribusian bantuan sosial berupa paket sembako untuk masyarakat luas tersebut.
“Kita akan pelototi itu. Jika ada temuan di lokasi, kita akan catat, dokumentasikan untuk jadi barang bukti nantinya. Jadi jangan lukai rakyat dalam kondisi sakit saat ini,” tutupnya.(cnk)