Politik

DKPP Jatuhi Sanksi Peringatan Keras pada Ketua dan Anggota Bawaslu Batam

Sidang pemeriksaan perkara kode etik para pihak oleh DKPP di Kantor KPU Kota Batam, Jumat (7/2) pagi. (Posmetro.co/dok)

JAKARTA, POSMETRO.CO: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI membacakan putusan perkara kode etik penyelenggara pemilu atas Tergugat Ketua dan Anggota Bawaslu Batam, Reza Syailendra, Bosar Hasibuan, Helmi Rachmayani, Mangihut dan Nopialdi.

Amar putusan dibacakan Ketua Majelis Prof Muhammad dan anggota Dr Budhiati, Rabu (11/3) siang. Majelis mengabulkan sebagian permohonan Penggugat dan menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Tergugat Reza Syailendra dan Bosar Hasibuan, serta menjatuhkan sanksi peringatan kepada Helmi Rachmayani, Mangihut dan Nopialdi.

“Meminta Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini,” ujar Muhammad yang membacakan putusan tersebut bergantian dengan Dr Budhiati.

Sementara itu, Reza yang coba dikonfirmasi POSMETRO.CO, Rabu sore, mengenai putusan tersebut melalui selulernya tidak mengangkat panggilan.

Seperti diketahui para pengawas pemilu tersebut digugat H Syamsuri dengan tuduhan tidak netral, tidak profesional dan tebang pilih sehingga mencederai rasa keadilan peserta pemilu legislatif 2019.

Pada Kamis, 9 Mei 2019 penggugat melapor ke Bawaslu perkara terkait perpindahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 200 suara ke caleg DPRD Kepri dari Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 10 atas nama Yudi Kurnain. Karena di hari yang sama saat Pleno Kecamatan Batam Kota, tidak ditindaklanjuti panwascam dan PPK.

Dengan perpindahan tersebut, Syamsuri merasa dizalimi karena perolehan suaranya unggul berada di atas Yudi. Karena itu, ia melakukan protes kepada Panwascam Batamkota, namun tidak ditindaklajuti.

Saat dilaporkan ke Bawaslu, Penggugat kecewa karena ketidakjelasan penanganan laporan, sehingga menyebabkan, laporannya ke Bawaslu RI kadaluarsa. Syamsuri merasa dizalimi jajaran Bawaslu Batam. Ia menduga ada konspirasi dan penjegalan terhadap dirinya untuk menjadi anggota DPRD Kepri.(waw)