Jika Tak Ditanggapi Pemko Batam, Pedagang Ancam Stop Pengiriman Barang

    spot_img

    Baca juga

    Modena Memperkenalkan Cooker Hood AX Series

    >>> Untuk Pengalaman Memasak Lebih Modern BATAM, POSMETRO.CO : Modena,...

    Kunjungan Kapal ke Pelabuhan Batam Meningkat 9 Persen di Triwulan I Tahun 2024

    BATAM, POSMETRO: Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan (BP) Batam...

    Semarak Nan Meriah, MTQH ke XIII Bintan Resmi Dimulai

    BINTAN, POSMETRO: Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Hadits (MTQH) ke...

    Cara Diam Kapolda Kepri dalam Menyalurkan Bantuan 

    BERBUAT diam-diam, diam-diam berbuat. Itulah yang dilakukan Kapolda Kepri...
    spot_img

    Share

    Kris, pedagang buah usai unjukrasa di Gedung DPRD Kota Batam, Kamis (7/11). (Posmetro.co/cnk)
    BATAM, POSMETRO.CO: Para pedagang Pasar Induk Jodoh, jika permintaannya tidak ditanggapi serius oleh Pemko Batam, maka akan menyetop semua pengiriman barang di Pelabuhan Batuampar dan Telaga Punggur.
    “Jika tak ditanggapi, tengoklah, kita stop semua pengiriman barang di Pelabuhan Batuampar dan Punggur,” tegas Kris, pedagang buah usai unjukrasa di Gedung DPRD Kota Batam, Kamis (7/11).
    Kris memastikan, jika seluruh pedagang bersatu, suplai barang-barang kebutuhan pokok ke Batam akan lumpuh.
    “Kita akan sampaikan itu ke seluruh ekspedisi lainnya,” katanya.
    Sebab, lanjut Kris, hal itu dilakukan karena menyangkut nasib pedagang Pasar Induk Jodoh. Delapan hari pasca penggusuran, Kris menilai pemerintah dalam hal ini Pemko Batam lalai.
    “Tak sedikit dana yang sudah kami keluarkan. Kami ini bukan pedagang musiman, sejak 2004 kami huni pasar induk itu. Jangan dibilang kami (pedagang) liar,” tegasnya.
    Kris menyebut, penggusuran itu tidak dipermasalahkan. “Tapi yang jadi masalah, tempat kami yang di pasar induk dulu dikemanakan?” tanya dia.
    Malah informasi yang didapatnya, pedagang-pedagang di Tos 3000 yang akan dipindahkan ke lokasi Pasar Jodoh Baru (pasar sementara) tersebut. Kemudian, pengelola pasar dari pihak swasta katanya kini sesuka hati menaikkan tarif.
    “Sebelumnya bayar Rp 1 juta. Sekarang naik Rp 2,8 juta,” timpalnya. Itulah yang menyebabkan pedagang pasar induk membangkang karena tak ada kesepakatan terkait relokasi tersebut.
    Anggota Komisi I DPRD Kepri, Uba Inga Sigalingging mengatakan, persoalan alokasi lahan yang awalnya 5 hektar dan dibangun pasar tinggal 1,3 hektar.
    “Kalau dibangun pasar, lantas tempat bongkar barang dimana,” tanya Uba.
    “Masak pedagang harus mengeluarkan biaya lagi untuk sewa tempat. Tentu ini makin memberatkan lagi. Makin menambah cost,” timpalnya lagi.
    Padahal, sebut politikus Partai Hanura itu, prinsip dasar dari pasar itu adalah menjadi stabilitas harga.
    “Tapi kalau dibebani dengan biaya-biaya tambahan itu akhirnya orang tak belanja ke pasar. Orang akan belanja ke tempat lain. Tempat ini akan mati. Berarti inikan penghambur-hamburan biaya,” katanya. Uba menambahkan, keterlibatan pedagang itu perlu. Sehingga transparansi itu nampak.(cnk)