Potret Pendidikan di Karimun, Banyak Anak Buta Aksara (1)

    spot_img

    Baca juga

    BP Batam Peduli, Ribuan Paket Sembako dan Santunan Anak Yatim Disalurkan

    BATAM, POSMETRO: Sucinya bulan Ramadhan 1445 H/2024 M menjadi...

    Gubernur Buka Puasa Bersama Para Pimpinan OPD, FKPD dan Instansi Vertikal Kepri

    KEPRI, POSMETRO: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelar acara berbuka...

    Ansar Serukan Istiqomah di Penghujung Ramadan dan Muliakan Al-Qur’an

    KEPRI, POSMETRO: Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad melanjutkan...
    spot_img

    Share

    Ketua DPRD Karimun, M Yusuf Sirat saat mengunjungi tempat belajar terbuka seadanya yang dimotori YASKI di Karimun. (Posmetro.co/ria)

    KARIMUN, POSMETRO.CO: Permasalahan sosial, perekonomian yang rendah kerap menjadi puncak awal keterbelakangan pendidikan generasi-generasi penerus bangsa ini. Namun seharusnya, potret buram pendidikan di daerah ini sudah lama diberhangus. Pasalnya sejumlah program pendidikan pemerintah terus mendorong memberikan hak pendidikan yang layak bagi anak-anak bangsa.

    Anggaran yang dikucurkan pun tak main-main. 20 persen dari APBN ini difokuskan untuk kepedulian pendidikan di seantero negeri tercinta ini. Belum lagi APBD di setiap daerah yang juga 20 persen dinyatakan terserap untuk keberlangsungan pendidikan. Sampai-sampai dinyatakan sekolah gratis.

    Bukan itu saja. Pengucuran dan BOS juga dilakukan untuk kepedulian pendidikan. Sehingga realitanya, fasilitas pendidikan yang kian pesat terbangun di daerah. Pagar sekolah, gapura sekolah, hingga gedung megah dari Sekolah Dasar (SD) hingga sekolah menengah Atas (SMA) berdiri kokoh.

    Namun sayang realita ditengah sibuk-sibuknya pemerintah membangun fasilitas pendidikan yang megah, masih banyak anak-anak di daerah yang buta aksara, lantaran mereka tak mengecam yang namanya sekolah. Entah itu masalah ekonomi ataupun masalah konflik sosial keluarganya.

    Apapun alasannya UU Dasar 1945 mengatur setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Tentunya seharusnya ditengah gemerlapnya anggaran pendidikan, fasilitas pendidikan di bangun dengan tidak menyingkirkan hak-hak anak untuk tetap mendapatkan pendidikan yang layak.(ria)