BATAM, POSMETRO.CO: Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) bakal segera terealisasi pada tahun 2020 mendatang. Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI, menggelontorkan anggaran Rp 17 miliar untuk proyek fisik tersebut
“Dananya sudah ada. Kemarin saya sudah ke Jakarta untuk membahas kelanjutan BLK ini,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam, Rudi Sakyakirti.
Ia menjelaskan, anggaran sebesar Rp17 miliar akan digunakan untuk membangun kantor dan ruangan workshop atau pelatihan bagi pencaker. Kemudian dianggarkan kembali untuk melengkapi peralatan penunjang operasianal BLK.
Sebelumnya BLK direncanakan untuk kemaritiman dan aviasi. Namun melihat kebutuhan, pembangunan akan difokuskan pada pengembangan sektor shipyard.
“Kalau pembangunan lancar 2021 BLK sudah bisa digunakan. Mungkin untuk pelatihan yang digelar Disnaker bisa digelar di sana nanti. Sambil menunggu kelengkapan alat dari Kemenaker,” papar Rudi.
Bahkan, dalam waktu dekat pihak Kemenaker RI akan datang ke Batam untuk penandatangan hibah lahan dari Citra Mas kepada Kemenaker. Karena memenuhi syarat untuk dibangunnya BLK. Sebelumnya beberapa lokasi titik lahan sudah diusulkan untuk BLK, namun tidak memenuhi syarat sehingga tidak bisa dilanjutnya.
“Sebelumnya memang banyak permasalahan terutama legalitas lahan. Kalau yang sekarang ini mereka sudah setujui dan akan dibangun BLK 2020 mendatang. Karena dihibahkan oleh seorang pengusaha,” ucapnya.
Rudi menyebutkan lahan yang tersedia saat ini sudah siap bangun. Sehingga pemerintah bisa menghemat anggaran untuk pematangan lahan. Ia berharap pembangunan berjalan dengan baik. Hal ini demi mendukung kemajuan sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan kebutuhan Batam.
“Batam perlu SDM yang punya skill (Kemampuan) sesuai bidangnya. Inilah yang akan tingkatkan, kita beri pelatihan di BLK,” jelas mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam itu.
Waktu lalu, Wakil Walikota Batam, H Amsakar Achmad mengatakan, untuk BLK, Pemko Batam telah menyiapkan hal itu sejak dua tahun lalu namun terkendala lahan. Kini tengah diupayakan BLK Komunitas dari Kementrian. Terkait hibah lahan, Amsakar meminta Disnaker untuk menjemput bola.
Masih katanya, bahwa BLK yang mau dibangun merupakan program dari Kemenaker RI. Masalah yang berlarut-larut tentang lahan di Tanjungundap dinilai memang tidaklah mudah. Makanya dari itu pihaknya masih kesulitan menyelesaikan lahan di lokasi tersebut.
“Persoalan lahan di sana (Tanjungundap) tak kelar-kelar. Hal ini yang menyulitkan kita.Tapi mudah-mudahan BLK ini dapat dibangun segera,” harap Amsakar saat itu.(hbb)