POSMETRO.CO Metro Kepri Batam

Meski Kontroversial, Rudi akan Terapkan KEK

Ex Officio Kepala BP Batam Muhammad Rudi usai melakukan pertemuan dengan sejumlah pengusaha Batam. (Posmetro.co/cnk)
BATAM, POSMETRO.CO: Sehari setelah berkantor di BP Batam, Ex Officio Kepala BP Batam Muhammad Rudi menggelar dialog dengan pengusaha se Batam. Tak sedikit dari bos-bos di Batam ini yang hadir dalam pertemuan di Hotel Harmoni, Batamcentre, Kamis (3/10).
Dengan dialog ini Rudi berharap ada rasa terbuka dan percaya diri bahwa apa yang dikeluhkan pengusaha selama ini akan diselesaikannya.
“Pertumbuhan ekonomi Batam akan naik jika digapai bersama-sama. Pertumbuhan ekonomi di tangan pengusaha,” kata Rudi usai kegiatan.
Untuk langkah ke depan, lanjut Rudi, jika wewenangnya di daerah, pihaknya yang akan menyelesaikan.
“Contoh perizinan yang lambat akan kita telusuri permasalahannya,” ujarnya. Sebut Rudi, apakah salahnya di Peraturan Kepala (Perka) BP Batam ataupun dilevel bawah yang tidak menjalankan.
“Kita pelajari dan selesaikan. Jika wewenangnya di pusat, kita akan tugaskan deputi secara bergilir untuk mengurus itu. Intinya kita minta fokus, meskipun itu bukan bagiannya. Misal urusan di Kemenkeu kita tunjuk satu deputi yang pernah tugas di sana yang tahu alurnya,” timpal Rudi.
Rudi menyebut, dalam waktu satu bulan ini ada KEK yang harus selesai. Dengan pertemuan ini FTZ tidak diganggu gugat. Tapi akan ditambah dengan KEK.
“Ada dua KEK Kota Batam yang akan diselesaikan sesuai arahan dari Menko Perekonomian,” terangnya. Ini akan menjadi contoh. Untuk menepis isu-isu yang menyebar bahwa KEK tidak membawa hasil yang baik.
“FTZ tak dihilangkan. Tapi dengan KEK pengusaha akan diberi kemudahan kepada custom di Batam karena mereka dalam mengurus izin ekspor dan impor barang tidak terganggu misal para petugas tidak lagi di tempat, listrik lagi mati dan lainnya. Sekarang lagi on the track,” tutupnya.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya menilai banyak ‘PR’ yang harus diselesaikan oleh Kepala BP Batam yang baru ini. Termasuk soal perniagaan di Batam yang saat ini terkesan masih ada yang abu-abu seperti tak ada SNI dan lainnya.
“Ini harus diselesaikan oleh Kepala BP Batam. Karena izin dari beliau,” harap Cahya.
Cahya juga menegaskan, Batam harus tetap FTZ. “Jangan sampai nanti diubah satu persatu menjadi KEK. Itu bahaya. Status istimewa (FTZ) ini tak boleh diganggu,” harapnya.
Cahya menilai, sulit untuk menerapkan KEK di Batam. Minimal untuk investasinya Rp 500 miliar. Selain persoalan KEK, sejumlah pengusaha di Batam juga mengeluhkan soal listrik.
“Investor merasa tercekik. Mau pasang listrik, harus tarif khusus, 60 persen naiknya,” tutupnya.(cnk)