POSMETRO.CO Metro Kepri Batam

IMB Formosa Residence Dibatalkan PTUN

Aparteman Formosa Residence. (posmetro.co/dok)

BATAM, POSMETRO.CO: Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang mengabulkan seluruh gugatan Penggugat yakni PT Batama Nusa Permai (BNP) atau pengelola Nagoya City Walk terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Kota Batam (Tergugat) kepada PT Artha Utama Propertindo (AUP) selaku pengelola Apartemen Formosa Residence (Tergugat II intervensi), pada Rabu (18/9).

Dalam amar putusan yang dibacakan Ketua majelis hakim PTUN Tanjung Pinang di Jalan Ir Sutami 3 Sekupang, Ali Anwar menyebutkan, IMB yang dikeluarkan oleh Tergugat BPM-PTSP Kota Batam dibatalkan.

“Mengadili, menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi, mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam (Sekarang Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam) Nomor: KPTS.636/IMB/BPMPTSP-BTM/XI/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung tanggal 10 November 2016 atas nama Arif Budiman Djamonang berikut lampirannya,” ujar Ali Anwar yang didampingi hakim anggota Debora DR Parapat dan Dien Novita serta Panitera Pengganti Suryadi.

Dalam putusan tersebut juga dijelaskan, mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala BPM-PTSP Kota Batam tersebut, serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Sidang ini dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat PT BNP Nur Wafiq Warodat, Pengacara Negara atau kuasa hukum Tergugat BPM-PTSP Kota Batam Rose Sembiring dan seorang rekannya, serta kuasa hukum Tergugat PT AUP, Mustari dan Novita Putri Manik.

Usai persidangan, Nur Wafiq Warodat juga menjelaskan, dalam putusan tersebut majelis hakim mempunyai beberapa pertimbangan, yakni, pihak Tergugat BPM-PTSP dalam proses survei dan pemeriksaan lokasi untuk penerbitan IMB Apartemen 36 lantai yang dibangun PT AUP tersebut dinilai tidak cermat dalam mengkaji dan menentukan akses gerbang keluar masuk bangunan dalam IMB yang diterbitkannya berdasarkan persetujuan Andalalin Nomor: 551.11/PHB-D/106/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016, dimana akses keluar masuk yang semestinya adalah Jalan Kota dengan ROW 11 meter yang terhubung dengan Jalan Imam Bonjol diubah menjadi menuju Jalan Khusus ROW 25 meter pada Komplek Nagoya City Walk yang dibangun dan dikelola oleh Penggugat serta tidak terhubung dengan Jalan Imam Bonjol.

Selain itu majelis hakim juga menilai PT AUP selaku pengembang Apartemen Formosa Residence, tidak konsisten dalam menentukan lokasi gerbang utama bangunan apartemen Formosa Residence yang semestinya sesuai Persetujuan Andalalin dari Dinas Perhubungan Kota Batam. Akibat perubahan lokasi akses bangunan apartemen tersebut maka merugikan Penggugat.

Masih dijelaskan Warodat, majelis hakim dalam pertimbangannya juga menilai bahwa, pembangunan jembatan melintas di atas drainase primer sebagai akses utama Apartemen Formosa Residence telah menyalahi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang melarang pendirian bangunan di dalam kawasan lindung berupa sempadan sungai.

Pada kesempatan itu, sebagai Kuasa Hukum Penggugat, Warodat mengucapkan terima kasih atas terbitnya putusan tersebut, ia merasa bersyukur dan berterimakasih kepada PTUN Tanjung Pinang atas dikabulkannya gugatan yang dilayangkan sebagai upaya social control terhadap penyelenggaraan kebijakan Tata Kota Batam.

“Putusan dari PTUN Tanjung Pinang tersebut bukan hanya menjadi kemenangan Penggugat semata, melainkan adalah kemenangan seluruh masyarakat Kota Batam yang memiliki hak, dan kepentingan atas kelestarian kawasan lindung drainase primer perkotaan yang selama ini berfungsi mencegah bahaya longsor dan banjir,” imbuhnya.

Atas putusan tersebut, majelis hakim PTUN Tanjung Pinang memberi waktu 14 hari kepada pihak Tergugat untuk melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha di Medan.

Kuasa hukum Tergugat II intervensi PT AUP, Mustari usai persidangan mengatakan, pihaknya akan melakukan banding. Secepatnya pihaknya akan mengirim memori banding melalui PTUN Tanjung Pinang. “Putusan ini masih belum inkrah, kami akan melakukan upaya hukum banding,” ucapnya.(red/hda)