PINANG, POSMETRO.CO: Sebanyak 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang periode 2019-2024 telah dilantik pada Senin (2/9). Wakil Ketua Sementara, Ade Angga mengungkapkan, agenda anggota dewan baru langsung disambut dengan rencana pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang tahun 2020.
“Untuk permulaan, dewan harus merampungkan Alat Kelengkapan Dewan agar bisa menyelesaikan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Murni 2020,” kata Ade Angga usai dilantik sebagai anggota DPRD Kota Tanjungpinang periode 2019-2024.
Ade Angga menuturkan, bahwa dirinya bersama Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Sementara, Agus Djurianto menargetkan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (ADK) tersebut harus rampung pada September ini. Hal ini dilakukan sesuai dengan fungsi pimpinan sementara memfasilitasi pembentukan fraksi-fraksi, membahas tata tertib serta ADK.
“Namun dalam waktu dekat ini, kami akan menggelar acara silaturahim dengan antara anggota dewan lama dan anggota dewan yang baru dan pihak sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang, kemudian dilanjutkan dengan rapat internal dengan DPRD yang baru,” ujarnya.
Politikus partai Golkar ini juga mengatakan, pembahasan ADK tidak akan berlangsung lama seperti periode sebelumnya. Dimulai dari pembentukan tiga komisi yang diisi sembilan orang. Kemudian ada Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Badan Musyawarah (Bamus), Badan Anggaran (Banggar).
“Kalau untuk fraksi kemungkinan, ada tujuh fraksi sama dengan periode sebelumnya. Di antaranya, Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi NasDem, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS-PAN, Fraksi Demokrat-Hanura dan Fraksi PPP-PKB. Tapi sekali lagi, ini baru informasi yang kami terima secara pribadi,” tuturnya.
Sedangkan untuk unsur pimpinan definitif juga masuk dalam ADK tersebut. Untuk itu, Ade mendorong kepada Partai Politik (Parpol) dengan perolehan kursi terbanyak, yakni PDIP, Golkar dan NasDem untuk segera menyerahkan nama pimpinan yang ditunjuknya. Karena nanti akan melalui proses Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Kepri dan lain-lain.
“Mudah-mudahan dalam satu bulan ini bisa selesai, kuncinya ada di pembahasan tata tertib, karena dasar pembentukan AKD adalah tata tertib. Setelah AKD terbentuk, baru mulai membahas APBD Murni 2020,” pungkasnya.(bet)